KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah harus hati-hati mengimplementasikan kebijakan gaji atau tunjangan kinerja (tukin) para pegawai negeri sipil (PNS) maupun aparatur sipil negara (ASN) secara keseluruhan. Jangan sampai kebijakan tersebut semakin membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 32, 33 dan 34/2023 yang diteken oleh Presiden Joko Widodo, setidaknya ada tiga kementerian dan lembaga (K/L) yang mendapatkan kenaikan tukin. Ketiganya adalah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
