KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mendukung upaya pemerintah untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana maupun RUU Pembatasan Uang Kartal. Kedua beleid ini dianggap penting karena termasuk dalam urusan pencegahan terjadinya kerugian negara sehingga layak masuk program legislasi nasional 2022.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan, pencucian uang dan tindak pidana yang bermotif keuangan. Karena itu pada dasarnya mereka menikmati hasil dari tindak pidana. Alhasil, penindakan tidak hanya mempidanakan orangnya saja, tetapi mengambil aset hasil pidana.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
