Prediksi Kurs Rupiah: Menanti Data Neraca Dagang

Kamis, 14 November 2019 | 05:33 WIB
Prediksi Kurs Rupiah: Menanti Data Neraca Dagang
[ILUSTRASI. Teller Bank Mandiri menunjukkan uang pecahan Dolar AS dan Rupiah di Bank Mandiri KCP Jakarta DPR, Senin (7/1/2019). Kurs rupiah hari ini diperkirakan melanjutkan pelemahan. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama.]
Reporter: Danielisa Putriadita, Intan Nirmala Sari | Editor: A.Herry Prasetyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Hubungan dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang kembali memanas membuat kurs rupiah melemah terhadap dollar AS.

Kemarin, Rabu (13/11), kurs rupiah di pasar spot melemah 0,17% menjadi Rp 14.079 per dollar AS.

Ekonom Bank Mandiri Reny Eka Putri mengatakan, rupiah tertekan karena pelaku pasar kini pesimistis kesepakatan dagang tahap satu bisa segera diteken.

Baca Juga: Laba Induk Bumi Serpong Damai (BSDE) dan Puradelta (DMAS) Naik Hampir Enam Kali Lipat premium

Selain itu, Analis Monex Investindo Faisyal mengatakan, pasar khawatir Trump akan menaikkan lagi tarif impor produk China jika kesepakatan tidak menguntungkan AS.

Para analis menilai kurs rupiah masih berpotensi melemah hari ini, Kamis (14/11). Sentimen yang diperhatikan pasar antara lain neraca perdagangan Indonesia dan rilis data ekonomi AS.

Baca Juga: Gawat, perundingan dagang AS-China terhenti karena ketidaksepakatan pada sejumlah isu

Jika banyak kabar positif yang dirilis AS, rupiah berpeluang melanjutkan pelemahan.

Proyeksi Reny, rupiah bergerak di rentang Rp 14.040-Rp 14.115 per dollar AS. Sedangkan prediksi Faisyal, rupiah bergerak antara Rp 14.000-Rp 14.140 per dollar AS.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun

Bank Indonesia telah melakukan berbagai jurus untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Tantangan 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Tantangan 2026

Tahun 2026 adalah tahun pertaruhan tinggi, di mana setiap salah langkah kebijakan dapat berdampak panjang bagi trajektori menuju 2045.

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:00 WIB

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal

Kementerian Pertanian berambisi menjadikan Papua bisa swasembada pangan beras seperti daerah lainnya. 

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:40 WIB

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) meluncurkan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk deteksi kanker senilai Rp 200 miliar.

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026

Untuk tahap awal, Danantara bakal menjalankan sebanyak 5 sampai 6 proyek hilirisasi mulai awal tahun depan.

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara

OASA siap berpartisipasi dalam tender proyek waste to energy (WTE)  Danantara di wilayah Bogor Raya dan Denpasar Raya.

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP

Pemerintah sudah menetapkan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dengan alfa di rentang 0,5-0,9.

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,27% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,56%.​

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan

BI menilai keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?

Penggunaan pihak swasta (pre-shipment inspection) tidak selamanya mengatasi korupsi kepabeanan dan praktik under invoicing.

INDEKS BERITA