Premier Oil's Tuna Block Development in Natuna Delayed Due to EU and UK Sanctions

Senin, 20 Maret 2023 | 11:05 WIB
Premier Oil's Tuna Block Development in Natuna Delayed Due to EU and UK Sanctions
[]
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - The development of the Tuna Block on Natuna Island cannot proceed due to sanctions imposed on Premier Oil Tuna BV, a subsidiary of Harbour Energy Group that operates the oil block, by the European Union and the United Kingdom.

The sanctions are in response to Premier Oil's partnership with Russian company Zarubezhneft. The sanctions came after Russia's invasion of Ukraine earlier in 2022.

Zarubezhneft holds 50% of the participating interest (PI) in the Tuna Field project, while the other half is owned by Harbour Energy. In its 2022 annual report, Harbour Energy stated that, after the Indonesian Government approved the Tuna Field development plan in December 2022, the Scottish-based energy company has not been able to provide any progress updates on the development of the block.

"Further progress is influenced by the EU and UK sanctions that limit our ability as an operator to provide certain services to our Russian partners in the Tuna license. We are working with our partners to find solutions that will enable us to advance the project in 2023," Harbour Energy's annual report stated.

Minister of Energy and Mineral Resources, Arifin Tasrif, stated that the Tuna Block project will continue to run, even if a new partner needs to be found. "Yes, if the operator is non-Russian, it will continue to run. If we need to find a new partner, we will push for it because the progress is good," he explained when met at the Ministry of Energy and Mineral Resources Building on Friday (17/3).

Arifin warned against the Tuna Field project, which has good development and prospect, being forced to stop. "If the progress is good, why would we stop it?" he said.

Previously, there was a plan for Indonesia to export natural gas to Vietnam through the Tuna Block. Although he could not specify the volume of gas to be exported, Minister Arifin gave an idea that the potential gas that could be produced from the Tuna Block is between 100 mmscfd to 150 mmscfd. "We are targeting to be able to export using gas pipelines by 2026," Arifin explained.

Bagikan

Berita Terbaru

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:10 WIB

Halo Jane (HALO) Bidik Pertumbuhan Dobel Digit

Manajemen HALO menjalankan strategi efisiensi biaya secara berkelanjutan, khususnya pada cost of production

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 14:02 WIB

Wintermar (WINS) Terus Mengembangkan Layar Bisnis

Namun, industri pelayaran selama tahun lalu masih menghadapi tekanan, terutama pada tingkat utilisasi dan harga sewa kapal.

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 12:00 WIB

WINS Optimalkan Pemulihan Permintaan Kapal dan Aktivitas Eksplorasi Energi

PT Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) melihat prospek industri pelayaran offshore tahun ini semakin membaik.

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:37 WIB

Suku Bunga Turun, Harga Bitcoin Bisa Cetak Rekor Lagi

Harga Bitcoin (BTC) sempat menembus US$ 97.000. Dalam sepekan, harga BTC mengakumulasi kenaikan 7,65%%.​

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 10:13 WIB

Kualitas Aset KUR Sejumlah Bank Terjaga di Level Baik

KUR tidak hanya berfungsi sebagai pembiayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan UMKM untuk memperkuat daya saing.

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 09:16 WIB

Rahasia Bos Krom Bank, Wisaksana Djawi Hindari Jebakan Return Investasi Tinggi

Tanpa kesiapan mental dan pemahaman risiko, fluktuasi dan volatilitas harga bisa berujung pada kepanikan dan kerugian besar. 

Bonus atau Beban?
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 06:10 WIB

Bonus atau Beban?

Bila pemerintah gagal menciptakan lapangan kerja yang memadai, tenaga kerja produktif tidak bisa jadi bonus demografi.

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 05:00 WIB

Perpres Transportasi Online Menunggu Aksi Merger GOTO dan Grab

Indikasi Peraturan Presiden soal transportasi online lebih condong menguntungkan para pengemudi online.

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:32 WIB

Rasio Pajak dan Cermin Keberanian Kekuasaan

Negara yang besar bukan negara yang pandai membuat target, melainkan negara yang berani menagih tanggung jawab dari yang paling mampu.

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI
| Sabtu, 17 Januari 2026 | 04:10 WIB

Dugaan Rekayasa dan Skema Ponzi DSI

DSI berhasil menghimpun dana masyarakat Rp 7,48 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp 6,2 triliun sempat dibayarkan sebagai imbal hasil.

INDEKS BERITA

Terpopuler