Privatisasi, Politik, Danantara, dan Harga Sebuah Kohesi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Saat Rizal Mallarangeng sedang menulis disertasinya, ia bertanya kepada Profesor Mohammad Sadli -- salah satu teknokrat utama di masa Orde Baru, mengapa para ekonom Soeharto mendorong privatisasi, tetapi tak pernah benar-benar melaksanakannya? Jawaban Sadli sangat sederhana, "Kami tahu BUMN itu tidak efisien. Tapi kalau dijual, yang mampu membeli pasti orang Tionghoa Indonesia. Itu bisa menimbulkan kecemburuan di kalangan pribumi. Kita mungkin mendapat efisiensi, tapi kehilangan kohesi sosial."

Pernyataan singkat itu menggambarkan dilema paling mendasar dalam pembangunan ekonomi Indonesia: bagaimana melakukan modernisasi tanpa merusak keseimbangan sosial. Sadli dan rekan-rekannya sadar banyak BUMN yang tidak efisien, namun mereka juga tahu bahwa BUMN menjadi semacam sekolah bagi manajer-manajer pribumi -- tempat belajar mengelola perusahaan besar ketika sektor swasta modern masih didominasi oleh kelompok tertentu. Menjual BUMN secara terbuka di tahun 1980-an, ketika akumulasi modal masih terkonsentrasi pada segelintir pihak, akan menimbulkan persepsi ketimpangan dan memperdalam jurang etnis-ekonomi. Karena itu, para teknokrat memilih jalan bertahap: korporatisasi, komersialisasi dan privatisasi terbatas. Pilihan itu aman secara politik, namun berbiaya pada sisi dinamika ekonomi.

Baca Juga: Diwarnai Sentimen Profit Taking di Akhir Pekan, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini