Produksi Naik, Sat Nusapersada Jalankan Satu Pabrik Baru

Jumat, 04 Januari 2019 | 08:10 WIB
Produksi Naik, Sat Nusapersada Jalankan Satu Pabrik Baru
[]
Reporter: Agung Hidayat | Editor: Dian Pertiwi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sat Nusapersada Tbk langsung tancap gas di awal tahun ini. Pada Januari 2019, mereka menjadwalkan operasional dua pabrik baru dengan total investasi mencapai Rp 193 miliar.

Pabrik pertama bernama pabrik 12A meliputi lima lantai dengan luas tanah 1.152 meter persegi (m²) dan luas bangunan 4.880 m². Sat Nusapersada membangun pabrik bernilai Rp 45 miliar tersebut sejak 10 Juni 2018.

Pabrik lain yakni pabrik 12 berlantai enam dengan luas tanah 2.560 m² dan luas bangunan 16.639 m². Proses konstruksi pabrik senilai Rp 148 miliar itu berlangsung sejak April tahun lalu.

Sat Nusapersada berencana memanfaatkan pabrik 12 untuk mendukung kerjasama perakitan produk dengan Pegatron Corporation. "Yang dirakit smarthome, bukan smartphone," terang Bidin Yusuf, Direktur PT Sat Nusapersada Tbk kepada KONTAN, Kamis (3/1).

Adapun produk smarthome rakitan Sat Nusapersada nanti seperti gateway, router, modem, smart speaker dan internet protocol camera (IP cam). Kalau tak meleset, produk pesanan Pegatron tersebut untuk memenuhi pasar ekspor Amerika Serikat (AS). Jadwal ekspor perdana mulai 24 Januari 2019.

Menurut perjanjian bisnis, kontrak kerjasama antara Pegatron dan Sat Nusapersada bakal berlangsung selama tiga tahun plus setahun. Selanjutnya, kontrak kerjasama akan diperbarui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Hanya, manajemen Sat Nusapersada tidak mengungkapkan nilai kerjasama tersebut.

Selain pembuatan smarthome, sebelumnya sempat beredar rumor jika kerjasama Sat Nusapersada dengan Pegatron menyangkut produksi telepon seluler (ponsel) pintar iPhone. Namun, manajemen Sat Nusapersada memastikan sejauh ini belum ada obrolan mengenai kongsi perakitan ponsel besutan Apple Inc.

Pegatron merupakan perusahaan manufaktur asal Taiwan. Mereka bergerak dalam bisnis komputasi, komunikasi dan elektronik. Pegatron melayani berbagai vendor perusahaan. Salah satunya adalah Apple.

 

Produksi meningkat

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 1 Desember 2018, Sat Nusapersada menjelaskan jika perolehan kontrak dari Pegatron adalah efek dari perang dagang AS dan China. Jadi, pengusaha yang memproduksi barang di China lalu menjualnya ke AS, akan dikenai pajak tambahan.

Demi menghindari pungutan berlebih, sejumlah perusahaan hengkang dari China dan bermigrasi ke negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Adapun bagi Sat Nusapersada, AS bukan pasar yang asing. Hingga September 2018, penjualan ke pasar negeri Uwak Sam menempati urutan keempat dari sisi kontribusi ekspor terbesar (lihat tabel).

Sat Nusapersada memiliki empat pelanggan besar dengan nilai transaksi lebih dari 10% terhadap total pendapatan per 30 September 2018. Keempatnya meliputi Asus Global Pte Ltd, TOA E & I International Pte Ltd, Allied Telesyn International (Asia) Pte Ltd dan Sony Energy Devices Corporation.

Menurut materi paparan publik yang dipublikasikan di BEI pada Rabu (2/1) lalu, sepanjang 2018 Sat Nusapersada memproduksi sekitar 11,29 juta unit ponsel pintar alias smartphone. Perusahaan berkode saham PTSN di BEI tersebut menjual 16,39% produknya ke pasar luar negeri.

Produksi ponsel pintar tahun lalu melonjak hampir empat kali lipat ketimbang tahun 2017 yang tercatat 2,93 juta unit. Sementara volume produksi 2017 tumbuh 2,5 kali lipat dari 2016 yang menyentuh angka 1,17 juta unit.

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kebakaran Glodok Plaza Minim Efek untuk Surya Semesta Internusa (SSIA)
| Jumat, 31 Januari 2025 | 19:02 WIB

Kebakaran Glodok Plaza Minim Efek untuk Surya Semesta Internusa (SSIA)

Sepanjang sembilan bulan pertama 2024, SSIA membukukan pendapatan Rp 3,86 triliun, terbesar dari bisnis jasa konstruksi Rp 2,37 triliun (61,42%).

PJAA Urus Izin Perluasan Kawasan Ancol Barat dari 35 Ha Menjadi 65 Ha
| Jumat, 31 Januari 2025 | 11:29 WIB

PJAA Urus Izin Perluasan Kawasan Ancol Barat dari 35 Ha Menjadi 65 Ha

Manajemen PJAA menyatakan, di 2024 sedang dalam proses pengurusan Adendum Izin Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Perluasan Kawasan.

The Fed Bernada Hawkish, Kebijakan Moneter BI Pro Pertumbuhan dan Stabilitas
| Jumat, 31 Januari 2025 | 11:06 WIB

The Fed Bernada Hawkish, Kebijakan Moneter BI Pro Pertumbuhan dan Stabilitas

Prospek ekonomi AS saat ini masih belum pasti, meskipun sudah ada tanda-tanda aktivitas ekonomi berkembang dengan kecepatan yang solid.

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau
| Jumat, 31 Januari 2025 | 09:23 WIB

Akuisisi DATA oleh TOWR, Fixed Broadband Merambah Pasar dengan Harga Terjangkau

Dengan memanfaatkan harga kompetitif DATA sebesar Rp 200 ribu/bulan per koneksi, TOWR bermaksud meningkatkan skala bisnis FTTH-nya.

Fed Tahan Suku Bunga, Aksi Jual Asing di Pasar Saham Bisa Berlanjut
| Jumat, 31 Januari 2025 | 08:32 WIB

Fed Tahan Suku Bunga, Aksi Jual Asing di Pasar Saham Bisa Berlanjut

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terpukul ke zona merah usai keputusan Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve  menahan suku bunga acuan.

Emiten Poultry Masih Berkotek Kendati Ada Hantu Daya Beli
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:16 WIB

Emiten Poultry Masih Berkotek Kendati Ada Hantu Daya Beli

Meskipun masih menghadapi persoalan daya beli, kinerja emiten unggas atau poultry berpeluang didorong sejumlah katalis positif. 

Nada Hawkish Fed Menekan IHSG
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:13 WIB

Nada Hawkish Fed Menekan IHSG

Kinerja IHSG yang cenderung tertekan disebabkan keputusan Federal Reserve yang menahan suku bunga acuan

Anggaran Renovasi Sekolah Dipatok Rp 20 Triliun
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:05 WIB

Anggaran Renovasi Sekolah Dipatok Rp 20 Triliun

Anggaran renovasi sekolah diperuntukan untuk perbaikan sekolah, toilet termasuk juga untuk sekolah keagamaan.

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Merata
| Jumat, 31 Januari 2025 | 07:00 WIB

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Belum Merata

Indonesia berada di perinkat 36 di negara kawasan untuk skor inclusive development index (IDI) sebesar 3,95.

Pemerintah Baru Cabut  50 Sertifikat di Pagar Laut
| Jumat, 31 Januari 2025 | 06:20 WIB

Pemerintah Baru Cabut 50 Sertifikat di Pagar Laut

Kejaksaan Agung sedang menyigi perkara pagar laut di perairan Tangerang yang diduga ada tindak pidana korupsi

INDEKS BERITA

Terpopuler