Proyek Bandara Pelosok Digarap Segelintir Kontraktor
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kabar tak sedap berhembus dari program pembangunan dan pengembangan bandara di daerah terpencil oleh Kementerian Perhubungan (Kemhub). Proyek-proyek itu, hanya digarap oleh segelintir pihak.
Indikasinya datang dari proyek Bandara Pogugol Buol di Sulawesi Tengah. Akhir 2021, Kemhub menggelar tender tiga proyek di bandara ini, dengan pagu masing-masing proyek mulai dari Rp 89,53 miliar hingga Rp 93,82 miliar.
Berdasarkan informasi yang dihimpun KONTAN, dari sebanyak 20 - 24 peserta tender, hanya satu perusahaan saja di masing-masing proyek yang mengikuti tahapan tender, mulai evaluasi kualifikasi.
Alhasil, PT Pilar Indo Sarana melenggang dengan meraup dua proyek, yakni penyiapan badan runway dengan pagu Rp 93,83 miliar, dan runway strip dengan pagu Rp 93,18 miliar. Sementara proyek infrastruktur sisi darat, dengan pagu anggaran Rp 89,53 miliar, dimenangkan oleh PT Indra Jaya Abadi.
Berdasarkan data yang terekam di situs lpse.dephub.go.id, Pilar Indo Sarana memenangkan sekitar 17 proyek. Jika dihitung-hitung, nilai proyek yang diperoleh Pilar Indo Sarana, nilainya sudah lebih dari Rp 300 miliar.
Baca Juga: Hindari Korupsi, MAKI Sarankan Pembangunan 21 Proyek Bandara Pakai Skema Tender
KONTAN berupaya menghubungi salah satu direksi dan pemegang saham Pilar Indo Sarana bernama M. Faizal Basya, yang namanya tercatat di data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Namun hingga berita ini diturunkan, KONTAN belum berhasil mendapat penjelasan dari yang bersangkutan soal proyek yang mereka kerjakan.
Proyek-proyek tersebut hanya sebagian kecil dari proyek bandara yang dikerjakan Kementerian Perhubungan. Merujuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kemhub akan membangun 21 bandara baru, dengan target 10 bandara selesai tahun 2024.
Hingga April 2022, pengerjaan dua bandara sudah diselesaikan, serta diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yakni Bandara Toraja dan Bandara Ngloram Blora. Selain pembangunan bandara baru, Kemhub juga mengagendakan sejumlah pengembangan bandara yang sudah ada.
Berdasarkan data yang diperoleh KONTAN, setidaknya hingga 2023 mendatang ada sekitar 6 proyek bandara baru.
Baca Juga: Soal Rencana Pengembangan dan Pembangunan Bandara, Ini Penjelasan Kemenhub
Plt Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Nur Isnin Istiartono tidak berkomentar mengenai minimnya peserta tender sehingga sejumlah proyek pembangunan dan pengembangan bandara dikerjakan segelintir pihak. Dia menegaskan sebagian besar pekerjaan adalah sebagai upaya mempertahankan kinerja keselamatan dan pelayanan. "Itu tidak semuanya bandara baru," kata Nur kepada KONTAN, Kamis (14/7).
Menanggapi persoalan ini, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) Boyamin Saiman mengingatkan upaya untuk menghindari praktik proyek yang hanya dikerjakan oleh segelintir pihak, lewat tender terbuka dan bukan penunjukan langsung. Penunjukan langsung hanya dimungkinkan untuk proyek senilai maksimal Rp 200 juta.
"Menteri Perhubungan bisa membatalkan, untuk pencegahan dugaan "bancakan" dan rencana penunjukan langsung atas paket-paket di 21 bandara ini," ujar Boyamin.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan pengerjaan proyek pengembangan maupun pembangunan bandara hendaknya tetap melalui skema tender.
Sejumlah catatan dikemukakan Trubus, bila proyek tersebut dikerjakan dengan sistem penugasan atau penunjukan langsung. Pertama, penugasan langsung menutup kemungkinan investor terlibat dalam pembangunan dan pengembangan sehingga membebani anggaran.
Kedua, penunjukan langsung sangat rentan praktik suap yang ujung-ujungnya akan berimbas pada kualitas dari hasil pekerjaan.
