Reporter: Filemon Agung
| Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ambisi pemerintah untuk menggenjot porsi energi baru terbarukan (EBT) sebesar 51,6% di RUPTL 2021-2030 agaknya cukup berat. Pasalnya, investasi yang dibutuhkan PLN untuk mewujudkan proyek 40.575 Megawatt (MW) mencapai Rp 72,4 triliun per tahun untuk membangun infrastruktur kelistrikan selama 2021-2030.
Perinciannya, investasi pembangkit sebesar Rp 28,5 triliun per tahun, investasi transmisi dan gardu induk Rp 21,3 triliun per tahun, distribusi Rp 17,6 triliun per tahun dan lainnya Rp 5 triliun per tahun. Akan tetapi, kebutuhan investasi tadi belum memasukkan investasi untuk pemeliharaan sekitar Rp 22,5 triliun per tahun.
Padahal, kondisi keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang megap-megap. Tercatat, per semester I-2021 mencapai Rp 649 triliun dengan laba bersih Rp 6 triliun di semester I-2021.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif mengungkapkan, berdasarkan pertimbangan kemampuan investasi PLN, maka investasi perusahaan setrum pelat merah ini bakal didorong untuk pengembangan dan penguatan sistem penyaluran tenaga listrik serta peningkatan layanan konsumen.
Selain itu, pemerintah mendorong peran independent power producer (IPP) ke depan lebih besar khususnya dalam mendorong investasi pembangkit EBT.
"Sinergi PLN dan seluruh stakeholders berperan penting dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan. Pihak swasta, badan usaha pengembang, lembaga pendanaan perlu mendukung penyediaan investasi yang sangat besar," ungkap Arifin dalam Webinar Diseminasi RUPTL 2021-2030, belum lama ini.
Merujuk RUPTL 2021-2030, kebutuhan investasi diperkirakan menurun pasca 2025 karena tak perlu menambah pembangkit baru yang cukup besar. PLN mencatat kebutuhan investasi di 2021 diprediksi Rp 45,1 triliun, kemudian naik menjadi Rp 79,8 triliun pada 2022 dan kembali naik pada 2023 menjadi Rp 97,1 triliun. Pada 2024 investasinya Rp 105,4 triliun dan pada 2025 sebesar Rp 84,7 triliun.
Kebutuhan investasi pada 2026 sebesar Rp 64,5 triliun dan naik tipis menjadi Rp 66,7 triliun di 2027. Nilai investasi tahun 2028 sebesar Rp 66,2 triliun, Rp 60,4 triliun di 2029 dan Rp 53,6 triliun pada 2030.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai, kebutuhan investasi itu tak mudah dipenuhi mengingat kondisi keuangan PLN saat ini. Jika merujuk dokumen RUPTL 2021-2030, maka opsi pendanaan berasal dari beberapa sumber, antara lain dana internal, pinjaman dan penyertaan modal negara (PMN). Dana pinjaman bisa berupa pinjaman luar negeri, pinjaman pemerintah, obligasi, pinjaman komersial perbankan lainnya serta hibah luar negeri.
"Laba bersih yang dibukukan PLN pada 2020 hanya Rp 6 triliun, kalau mengandalkan laba ditahan saya kira berat," kata dia, Minggu (10/10).
Komaidi bilang, opsi pendanaan dengan menambah utang juga berisiko mengingat utang PLN saat ini sudah mencapai Rp 649 triliun.
Direktur Perencanaan Korporat PLN, Evy Haryadi mengungkapkan, penambahan pembangkit di RUPTL telah mempertimbangkan kemampuan PLN dalam pembiayaan. "Sudah dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan PLN dalam pembiayaan," ungkap dia dalam Webinar Diseminasi RUPTL 2021-2030, belum lama ini.
