Rasio Pajak Indonesia Masih Tertahan di Kisaran 10%-11%

Kamis, 14 Maret 2019 | 10:07 WIB
Rasio Pajak Indonesia Masih Tertahan di Kisaran 10%-11%
[]
Reporter: Benedicta Prima, Grace Olivia, Venny Suryanto | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.  Upaya pemerintah memperluas basis penerimaan pajak alias tax base belum menuai optimal. Rasio pajak Indonesia cenderung stagnan di kisaran  10%–11% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Kisaran itu lebih rendah daripada rasio di negara tetangga, seperti Malaysia yang mencetak angka 13,77% per 2018. Singapura, Thailand dan Vietnam juga membukukan angka lebih tinggi daripada Indonesia, masing-masing 13,71%, 15,51%, dan 19,07% secara berurutan. Di kawasan Asia Tenggara, rasio pajak Indonesia hanya unggul dari Myanmar 6,41%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani masih optimistis rasio pajak bisa meningkat dari kisaran 10%–11%. Terbukti tahun lalu, rasio pajak naik, kendati sangat tipis. Peningkatan itu sendiri merupakan hasil dari  berbagai strategi yang dijalankan Direktorat Jenderal Pajak, mulai bola, hingga pemanfaatan teknologi.

Ditjen Pajak juga makin intensif menjalin kerja sama dengan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kesadaran para karyawan sebagai wajib pajak. "Intensitas perusahaan-perusahaan untuk memfasilitasi karyawan agar patuh menyampaikan SPT (surat pemberitahuan) pajak makin terlihat karena dilakukan secara lebih organized,"" kata Sri Mulyani, Rabu (13/3).

Selain itu, Ditjen Pajak terus menciptakan inovasi agar mempermudah wajib pajak orang pribadi untuk menjalankan kepatuhan pajak. Misalnya, lewat fasilitas online melalui e-filing dan e-biling sehingga wajib pajak bisa melaporkan pembayaran pajaknya kapan saja dan di mana saja. "Ditjen Pajak memperluas dan memperkuat pelayanan menggunakan teknologi agar wajib pajak individu tidak merasa terbebani untuk patuh," terang Sri Mulyani.

Pajak juga berupaya memperluas basis pajak dengan menyentuh ranah pendidikan. Untuk itu, Kemkeu berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk meningkatkan sosialisasi melalui kurikulum.

Alhasil, Ditjen Pajak mencatat, kepatuhan wajib pajak melaporkan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) tahunan meningkat. Salah satunya, pelaporan lewat dari e-filing. Tahun lalu, Pajak menerima laporan SPT sebanyak 12,5 juta, jumlah itu naik signifikan dibandingkan lima tahun sebelumnya yang hanya 9,8 juta SPT.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas DJP Hestu Yoga Saksama bilang, porsi penyampaian SPT tahun ini melalui e-filing semakin bertambah. Tahun ini, jumlah wajib pajak yang berkewajiban melaporkan SPT sebanyak 18,3 juta. Kemkeu menargetkan kepatuhan laporan SPT kali ini sebesar 85% atau mencapai 15,5 juta SPT.

Hingga 13 Maret 2019, Ditjen Pajak menerima 5,5 juta laporan SPT, 90% di antaranya disampaikan secara online. "Kami berharap dengan ini partisipasi WP benar-benar muncul sehingga dapat memenuhi target pelaporan SPT tahun ini yakni 85% dari SP wajib lapor," kata Hestu.

Untuk mendorong pelaporan SPT, Ditjen Pajak menggencarkan sosialisasi penggunaan e-filing. Ditjen Pajak juga jemput bola melalui kunjungan ke berbagai perusahaan. Ditjen Pajak juga membuka layanan pojok pajak di pusat perbelanjaan dll.

Pengamat Pajak dari DDTC, Darrusalam menilai, kinerja rasio pajak akan susah meningkat, jika aturan perpajakan belum direvisi. Pasalnya, aturan yang ada selama ini sudah terlalu lama.

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah ada sejak 1983 dan direvisi terakhir tahun 2007. "Administrasi perpajakan yang ada di aturan itu sudah tidak efektif untuk meningkatkan kinerja pajak," jelas Darrusalam.

Bagikan

Berita Terbaru

Bisnis Kendaraan Listrik United Bike(UNTD) Masih Menderu
| Sabtu, 02 November 2024 | 10:36 WIB

Bisnis Kendaraan Listrik United Bike(UNTD) Masih Menderu

Produsen sepeda dan motor listrik PT Terang Dunia Internusa Tbk (UNTD) berharap penjualan lebih baik di tahun depan

Ketidakpastian Global Kusut, Transaksi Kripto Menyusut
| Sabtu, 02 November 2024 | 10:33 WIB

Ketidakpastian Global Kusut, Transaksi Kripto Menyusut

Ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi China, dan pemilu AS mempengaruhi transaksi kripto di Indonesia.

Strategi Investasi Co-CEO Reku Jesse Choi, Pilih Saham AS hingga Kripto
| Sabtu, 02 November 2024 | 10:29 WIB

Strategi Investasi Co-CEO Reku Jesse Choi, Pilih Saham AS hingga Kripto

Jesse Choi, Co-CEO Reku menilai bursa AS adalah kelas aset terbaik untuk dijadikan tempat berinvestasi.

UU Cipta Kerja dan Lapangan Pekerjaan
| Sabtu, 02 November 2024 | 08:10 WIB

UU Cipta Kerja dan Lapangan Pekerjaan

Undang Undang  Cipta Kerja (UU Ciptaker) memudahkan berusaha, tapi tidak menciptakan lapangan pekerjaan.​

Stimulus Kelahiran
| Sabtu, 02 November 2024 | 08:05 WIB

Stimulus Kelahiran

Stimulus kelahiran diperlukan untuk menjaga tingkat replacement rate ditengah kondisi makro ekonomi saat ini.

Cuan Bisnis Tekstil Trisula Textile Industries (BELL) Masih Positif di Kuartal III
| Sabtu, 02 November 2024 | 07:20 WIB

Cuan Bisnis Tekstil Trisula Textile Industries (BELL) Masih Positif di Kuartal III

Laba bersih perusahaan ini juga mengalami kenaikan 5% menjadi Rp 12,82 miliar dari Rp 12,16 miliar pada periode yang sama tahun 2023.

Tren Childfree Mengancam Populasi dan Masalah Ekonomi
| Sabtu, 02 November 2024 | 07:00 WIB

Tren Childfree Mengancam Populasi dan Masalah Ekonomi

Angka kelahiran bayi di Jepang semester I-2024 hanya 350.074 orang, turun 5,7% secara tahunan. Ini rekor terendah sepanjang sejarah

Urusan Permodalan Jadi Tantangan Spin Off
| Sabtu, 02 November 2024 | 06:25 WIB

Urusan Permodalan Jadi Tantangan Spin Off

Sejumlah perusahaan asuransi terus bekerja keras melakukan pemisahan unit usaha syariah (UUS) sebelum batas waktu berakhir pada akhir tahun 2026.

Perintis Triniti Properti (TRIN) Incar Marketing Revenue Tumbuh 20%
| Sabtu, 02 November 2024 | 06:10 WIB

Perintis Triniti Properti (TRIN) Incar Marketing Revenue Tumbuh 20%

TRIN melihat positif potensi sektor properti tahun 2025 karena dukungan berbagai insentif yang dijanjikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Kemnaker Pastikan Kesejahteraan Pekerja Naik
| Sabtu, 02 November 2024 | 03:11 WIB

Kemnaker Pastikan Kesejahteraan Pekerja Naik

 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review terhadap UU Cipta Kerja 

INDEKS BERITA

Terpopuler