Rating Turun, Agung Podomoro (APLN) Sodorkan Pelunasan Obligasi Rp 550 Miliar

Rabu, 11 September 2019 | 20:24 WIB
Rating Turun, Agung Podomoro (APLN) Sodorkan Pelunasan Obligasi Rp 550 Miliar
[ILUSTRASI. Proyek properti Agung Podomoro Land]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono triatmojo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN, anggota indeks Kompas100) berencana melaksanakan rapat umum pemegang obligasi (RUPO) pada tanggal 25-26 September mendatang. Agenda RUPO kali ini adalah permintaan persetujuan percepatan pelunasan obligasi berkelanjutan I tahap III dan IV dengan pokok senilai total Rp 550 miliar.

Bila dirinci, obligasi berkelanjutan I Agung Podomoro Land tahap III bernilai pokok Rp 451 miliar. Sedangkan obligasi berkelanjutan I tahap IV memiliki jumlah pokok sebesar Rp 99 miliar.

Untuk obligasi tahap III, RUPO akan berlangsung pada 26 September. Sedangkan RUPO obligasi tahap IV diagendakan berlangsung tanggal 25 September.

Hal tersebut diterangkan manajemen dalam keterbukaan informasi di situs Bursa Efek Indonesia (BEI), Rabu (11/9). Pelaksanaan RUPO APLN nantinya akan bertempat di gedung BEI. 

Jika kelak pemegang obligasi menyetujui rencana percepatan pelunasan surat utang tersebut, maka ada tiga hal yang akan diberikan oleh manajemen APLN.

Pertama, APLN akan membayar pokok obligasi sebesar 100%. Kedua, APLN akan memberikan bunga berjalan terhutang sampai dengan tanggal dibayarkannya pokok obligasi.

Baca Juga: Dikabarkan jual Central Park Mall, begini penjelasan Agung Podomoro Land (APLN)

Sedangkan yang ketiga adalah insentif berupa bunga, sampai dengan tanggal jatuh tempo, dikurangi bunga berjalan terhutang.

Sebagai catatan, obligasi berkelanjutan I Agung Podomoro Land tahap III tahun 2014 tercatat (listing) di BEI pada 22 Desember 2014. Obligasi berbunga 12,5% ini sejatinya akan jatuh tempo pada 19 Desember 2019.

Sedangkan obligasi berkelanjutan I Agung Podomoro Land tahap IV tahun 2015, tercatat (listing) di BEI pada 26 Maret 2015. Surat utang berbunga 11,25% ini baru akan jatuh tempo pada 25 Maret 2020.

Rencana percepatan pelunasan obligasi berkelanjutan APLN tersebut, mencuat tidak lama setelah peringkat (rating) utang APLN dipangkas PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Akhir Juli lalu, Pefindo memangkas peringkat utang APLN dan kedua obligasinya dari idA- menjadi idBBB.

Baca Juga: Cara Agung Podomoro Land (APLN) Bidik Pasar Startup

Selain itu Pefindo merevisi outlook (prospek) utang APLN menjadi credit watch (pengawasan kredit) dengan implikasi negatif. Hal itu bermakna meningkatnya ketidakpastian atas kemampuan APLN untuk me-refinancing utang akibat kondisi keuangannya yang tidak lagi fleksibel.

Bagikan

Berita Terbaru

Menguak Adanya Dugaan Rekayasa Keuangan Ala MDIY
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 11:01 WIB

Menguak Adanya Dugaan Rekayasa Keuangan Ala MDIY

Pemegang saham pengendali (PSP) benar-benar menang besar dalam IPO MDIY. Menjual 10% dia menerima Rp 3,73 triliun dan modal naik. 

Dapat Fasilitas Pinjaman Rp 400 Miliar, Hartadinata (HRTA) Bakal Genjot Produksi Emas
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 10:30 WIB

Dapat Fasilitas Pinjaman Rp 400 Miliar, Hartadinata (HRTA) Bakal Genjot Produksi Emas

PT Hartadinata Abadi Tbk (HRTA) bakal mendapat fasilitas kredit dari Bank BRI dengan limit sebesar Rp 400 miliar untuk jangka waktu 3 tahun.

KSSK Waspadai dan Antisipasi Risiko Global
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:02 WIB

KSSK Waspadai dan Antisipasi Risiko Global

Stabilitas sistem keuangan Indonesia pada kuartal IV-2024 tetap terjaga, namun otoritas terus mewaspadai risiko eksternal

Harga Saham MIKA Terus Terkoreksi, Pengendali Rajin Tambah Kepemilikan
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 09:00 WIB

Harga Saham MIKA Terus Terkoreksi, Pengendali Rajin Tambah Kepemilikan

Per September 2024, PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) mencatatkan EBITDA margin sebesar 37,6% untuk sembilan bulan pertama 2024.

Realokasi ke Makan Gratis hingga Swasembada
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:55 WIB

Realokasi ke Makan Gratis hingga Swasembada

Presiden Prabowo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025

Dugaan Korupsi Coretax DJP Dilaporkan ke KPK
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:41 WIB

Dugaan Korupsi Coretax DJP Dilaporkan ke KPK

LG CNS-Qualysoft dan Deloitte Consulting merupakan dua perusahaan pemenang tender pengadaan Coretax DJP

Pintu Proyek Infrastruktur Dibuka Lebar untuk Swasta, BUMN Karya Bidik Proyek Ini
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:38 WIB

Pintu Proyek Infrastruktur Dibuka Lebar untuk Swasta, BUMN Karya Bidik Proyek Ini

Menurut Presiden Prabowo Subianto, tujuan proyek infrastruktur sebagian besar akan digarap swasta agar lebih efisien.

Kapitalisasi 100 Hari Prabowo-Gibran
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:10 WIB

Kapitalisasi 100 Hari Prabowo-Gibran

Kasus pagar laut adalah salah satu contoh masa depan ruang publik bisa terancam kepentingan korporat.

Hemat Pangkal Kaya
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 08:00 WIB

Hemat Pangkal Kaya

Langkah penghematan yang dilakukan oleh pemerintah harus dibarengi dengan upaya pemberantasaan korupsi.

Fraud eFishery Picu Kikis Kepercayaan Investor Global ke Startup Lokal
| Sabtu, 25 Januari 2025 | 07:22 WIB

Fraud eFishery Picu Kikis Kepercayaan Investor Global ke Startup Lokal

Persyaratan pengajuan pendanaan startup bisa makin ketat dengan menitikberatkan pada karakter dan rekam jejak sang pendiri.

INDEKS BERITA

Terpopuler