Rekor Baru, Kepemilikan Asing di SBN Tembus Rp 1.000 Triliun

Kamis, 11 Juli 2019 | 06:27 WIB
Rekor Baru, Kepemilikan Asing di SBN Tembus Rp 1.000 Triliun
[]
Reporter: Dimas Andi | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana asing, termasuk yang berjangka pendek (hot money), terus merangsek pasar Indonesia. Data terbaru, per Senin (8/7), nilai kepemilikan asing di pasar surat berharga negara (SBN) menembus rekor baru sepanjang sejarah: Rp 1.001 triliun.

Asing tampak agresif memborong obligasi negara. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, mencatat, investor asing mencetak aksi beli Rp 12,25 triliun di enam hari pertama bulan Juli 2019. 

Research Analyst Capital Asset Management Desmon Silitonga mengatakan, masifnya aliran modal asing yang masuk ke pasar SBN mendorong yield surat utang negara (SUN) bergerak turun. Hal ini juga menguntungkan kurs rupiah terhadap dollar AS.

Kini, porsi asing telah mencapai sekitar 39,29% dari total nilai outstanding SBN yang diperdagangkan. "Porsi investor asing di pasar obligasi Indonesia paling tinggi di kawasan Asia Tenggara," ujar Desmon, Rabu (10/7).

Kepemilikan asing di pasar saham juga melesat. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan, per 21 Juni, kepemilikan asing di efek saham rupiah yang tercatat di KSEI mencapai Rp 1.908,65 triliun. Ini setara 51,98% dari total efek saham rupiah yang tercatat di KSEI.

Dengan kata lain, total jenderal dana asing di obligasi negara dan pasar saham nyaris Rp 3.000 triliun. Nilai ini sekitar 20% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.

Fakta ini membuat pasar modal dalam negeri rentan. Rupiah pun menjadi riskan bergejolak. Jika dana asing mendadak hengkang dari pasar modal lokal, rupiah dan bursa saham bakal goyah.

Lonjakan porsi kepemilikan asing ini juga menunjukkan kesulitan pemerintah menggali sumber pemasukan dalam negeri. Penerimaan pajak, sebagai contoh. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 menargetkan penerimaan pajak Rp 1.577,56 triliun. Sampai Mei lalu, penerimaan pajak baru sekitar 31,48% dari target.

Kurangi risiko

Di lain sisi, ekspor masih lemah. Sementara impor, terutama impor minyak dan gas, sulit dibendung. Alhasil, surat utang yang jadi pilihan sumber pendanaan negara.

Ekonom Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Fikri C Permana menilai, risiko dominasi asing di pasar SBN cukup tinggi. Tapi, Indonesia juga tak bisa mengelak serbuan dana asing. "SBN ditawarkan melalui lelang. Siapa pun bisa masuk," kata dia.

Untuk mengurangi risiko kurs bila hot money keluar, pemerintah perlu memperbaiki data-data ekonomi, seperti neraca perdagangan dan current account deficit (CAD). Data-data ini paling mempengaruhi kurs rupiah.

Perbaikan neraca dagang dan CAD juga akan meningkatkan kepercayaan investor asing. Sebab, risiko volatilitas kurs yang disebabkan faktor domestik berkurang.

Desmon berpendapat, pemerintah juga dapat mendorong asing memperbanyak kepemilikan di seri tenor panjang. "Kalau banyak seri tenor pendek yang dibeli, artinya investor asing bisa keluar sewaktu-waktu," papar dia.

Pemerintah juga bisa mengupayakan pendalaman pasar obligasi domestik. Misalnya dengan mendorong lebih banyak transaksi pada SUN seri-seri non-benchmark yang selama ini tidak begitu likuid. Hal ini supaya investor asing tidak terkonsentrasi pada beberapa seri tertentu.

Fikri menilai, minat asing masuk obligasi Indonesia masih besar dalam beberapa waktu ke depan. Apalagi suku bunga acuan di negara maju berpeluang turun, sehingga pasar keuangan emerging market tampak menggoda. "Belum lagi, spread antara yield SUN dan US Treasury juga masih lebar," sebut Fikri.

Sebagai informasi, yield SUN tenor 10 tahun kemarin di level 7,31%. Sedangkan yield US Treasury tenor serupa sebesar 2,10% atau berselisih 521 bps dengan SUN.

Bagikan

Berita Terbaru

Membedah Bisnis Internet Rakyat WIFI, Kolaborasi Bareng Arsari Group Milik Hashim
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:35 WIB

Membedah Bisnis Internet Rakyat WIFI, Kolaborasi Bareng Arsari Group Milik Hashim

Khusus di 2025 PT Solusi Sinergi Digital Tbk (WIFI) menargetkan bisa membangun fasilitas ke tiga juta hingga lima juta rumah tangga.

 MTDL Intip Peluang Akal Imitasi
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:32 WIB

MTDL Intip Peluang Akal Imitasi

PT Metrodata Electronics Tbk (MTDL) mengalokasikan dana belanja modal Rp 112,5 miliar di sepanjang tahun ini

Waskita Karya Menggarap  RSUD di Kalimantan Utara
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:28 WIB

Waskita Karya Menggarap RSUD di Kalimantan Utara

Ari juga bilang, pihaknya menerapkan konsep green hospital, sehingga area sekitar rumah sakit akan dibuat hijau.

ASSA Kebut Lini Bisnis Logistik Tahun Ini
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:25 WIB

ASSA Kebut Lini Bisnis Logistik Tahun Ini

ASSA terus memperkuat solusi logistik end to end dengan berbagai layanan tambahan, seperti manajemen pergudangan, e-fulfillment, transporter,

Pemerintah Mulai Banjiri Minyakita Jelang Ramadan
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:10 WIB

Pemerintah Mulai Banjiri Minyakita Jelang Ramadan

Pemerintah lewat ID Food mulai menggelontorkan Minyakita ke sejumlah daerah yang ada di Tangerang dan Serang.

Program B40 Membutuhkan Minyak Sawit 14,2 Juta Ton
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:10 WIB

Program B40 Membutuhkan Minyak Sawit 14,2 Juta Ton

Kebutuhan minyak sawti untuk program B40 tersebut setara dengan 28% dari total produksi CPO pada tahun ini.

Pebisnis Hotel Membidik Segmen Swasta
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:06 WIB

Pebisnis Hotel Membidik Segmen Swasta

Efek pemangkasan anggaran perjalanan dinas pemerintah berpotensi menekan bisnis perhotelan tahun ini

 Pameran Jadi Bahan Bakar Bisnis Otomotif
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:02 WIB

Pameran Jadi Bahan Bakar Bisnis Otomotif

Jumlah pengunjung IIMS 2025 meningkat 3% dibandingkan tahun lalu dari 562.464 orang menjadi 579.000 orang. Nilai transaksi IIMS 2025 tumbuh 3,2%

Pemerintah Bahas Kerja Digital saat Cuti Lebaran
| Senin, 24 Februari 2025 | 07:00 WIB

Pemerintah Bahas Kerja Digital saat Cuti Lebaran

Meski bekerja secara digital, para aparatur sipil negara (ASN0 tetap menjalankan jam kerja sesuai aturan.

Parlemen Melanjutkan Pembahasan RUU EBET
| Senin, 24 Februari 2025 | 06:58 WIB

Parlemen Melanjutkan Pembahasan RUU EBET

Anggota Komisi XII DPR Eddy Soeparno menambahkan, RUU EBET hanya menyisakan satu isu utama, yakni terkait power wheeling

INDEKS BERITA

Terpopuler