Reksadana Terproteksi Kini Mengincar Minat Nasabah Ritel

Rabu, 15 Desember 2021 | 04:40 WIB
Reksadana Terproteksi Kini Mengincar Minat Nasabah Ritel
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun 2021 bukan menjadi tahun baik bagi reksadana terproteksi. Sepanjang Januari - November 2021, dana kelolaan atawa Asset Under Management (AUM) reksadana terproteksi menyusut Rp 39,5 triliun.

Merujuk data Infovesta Utama, pada akhir Desember 2020, dana kelolaan reksadana terproteksi Rp 137,40 triliun. Namun, akhir November 2021 hanya Rp 97,9 triliun. 

Head of Investment Research Infovesta Utama Wawan Hendrayana mengatakan, penyebab utama anjloknya dana kelolaan reksadana terproteksi adalah keputusan pemerintah menurunkan pajak obligasi dari 15% menjadi 10%. Alhasil, investor menilai reksadana terproteksi tak menguntungkan karena potongan pajak sama dan masih dikenakan biaya manajer investasi dan bank kustodian.

Baca Juga: Target pertumbuhan AUM industri reksadana 2022 Rp 600 triliun

"Alhasil, banyak produk reksadana terproteksi jatuh tempo tidak digantikan," kata Wawan. Ditambah, pertengahan 2021, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) keluar dari reksadana terproteksi Rp 30-an triliun. Pada Mei 2021, AUM reksadana terproteksi di level terendah Rp 92,53 triliun. Jika dihitung sejak Juni - November, maka dana kelolaannya naik Rp 5,37 triliun.

Menurut Wawan, kenaikan ini tak terlepas dari penerbitan produk reksadana terproteksi baru. Walau jumlah penerbitan memang tidak sebanyak yang jatuh tempo.

Wawan menjelaskan, reksadana terproteksi masih menarik bagi investor ritel. Maklum, untuk membeli satu unit obligasi perlu modal Rp 1 miliar. "Apalagi reksadana terproteksi berisikan SBN, risikonya rendah tapi menawarkan imbal hasil di atas deposito," ujar dia.

Reksadana terproteksi juga masih menarik bagi investor institusi karena ada yang tidak diperbolehkan memiliki obligasi secara langsung sebagai instrumen investasi. 

Wawan meyakini nasib reksadana terproteksi tergantung pada penerbitan obligasi korporasi baru. Jika penerbitan ramai, kupon relatif tinggi. 

"Jika pemulihan ekonomi berjalan sesuai harapan, reksadana terproteksi bisa menawarkan imbal hasil 7%-8% nett. Ini menarik bagi investor," kata Wawan. Tahun depan, dia menilai ada kebijakan pajak reksadana kembali diturunkan menjadi 5%. Sehingga setidaknya dana kelolaan produk ini di atas Rp 100 triliun. 

Baca Juga: Tren Bunga Rendah, Reksadana Pasar Uang Tetap Diburu

Head of Investment Specialist and Product Development Sucorinvest Asset Management Lolita Liliana menilai, reksadana terproteksi menarik bagi investor ritel. Karena itu, beberapa tahun terakhir, mayoritas produk reksadana terproteksi milik Sucorinvest AM ditawarkan untuk nasabah ritel. 

Teranyar, Sucorinvest AM mendaftarkan produk reksadana terproteksi bernama Sucorinvest Proteksi 44 ke Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Namun, Lolita belum bisa membagikan informasi produk tersebut. 

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler