Rencana Amandemen UUD 1945 Menuai Pro dan Kontra

Reporter: Abdul Basith Bardan, Vendy Yhulia Susanto | Editor: Fahriyadi .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keinginan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengamendemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mulai menuai pro dan kontra. Pada rancangan awal amendemen UUD 1945 hanya  dilakukan secara terbatas dengan memasukkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Namun belakangan muncul tudingan amendemen untuk mengubah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode.

Menanggapi ini, Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, MPR terbuka bagi siapapun untuk menyampaikan aspirasinya terkait PPHN. Menurutnya, dalam waktu dekat MPR akan menyelenggarakan diskusi publik secara berkala guna menyerap aspirasi masyarakat terhadap berbagai hal seputar PPHN ini.

Ini Artikel Spesial

Segera berlangganan sekarang untuk memperoleh informasi yang lebih lengkap.

Rp 20K

 

PAKET 1 Bulan

BERLANGGANAN

Rp 99K

HEMAT 17%

PAKET 6 Bulan

BERLANGGANAN

POPULER

Rp 190K

HEMAT 21%

PAKET 12 Bulan

BERLANGGANAN

PAKET LAIN

Rp 120K

KONTAN DIGITAL PREMIUM ACCESS

• Business Insight
• Epaper Harian + Mingguan
• Arsip Epaper 30 Hari

BERLANGGANAN

LOGIN atau