Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bagi pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin, situasi saat ini jelas tidak dinginkan. Presiden Jokowi mestinya ingin mencatatkan kecemerlangan ekonomi pada periode terakhir berkantor di Istana Merdeka dan mengakhiri masa pemerintahannya dengan gemilang.
Namun apa daya, ketika Ibu Negara Iriana bahkan konon sudah mulai packing, Presiden Jokowi masih harus menyingsingkan lengan baju lebih tinggi untuk mengatasi berbagai masalah baru ini.
Belum terlalu lama kita begitu merindukan lenyapnya wabah Covid-19. Kebijakan pembatasan gerak orang di berbagai wilayah dan negara selama dua tahun lebih telah menyulitkan uang berputar.
Berbagai usaha dan bisnis terpaksa tutup, sebagian di antaranya tutup selamanya. Akibatnya pendapatan rumah tangga juga berkurang karena pengurangan pekerja di mana-mana.
Sekarang masyarakat mulai leluasa bergerak meski status pandemi Covid-19 masih bertengger. Sebagian usaha yang pernah tutup mulai buka lagi. Pendatang baru bermunculan menggantikan bisnis-bisnis lama yang terlanjur mati.
Namun, ekonomi "tanpa Covid-19" rasa-rasanya tidak seindah bayangan kita semasa masih rebahan tempo hari. Lihat saja, bermacam harga barang dan jasa naik. Kenaikan harga BBM bisa dibilang sebagai mayoretnya. Gejala kenaikan harga ini berlangsung di mana-mana di seluruh dunia.
Bagi para ekonom kondisi seperti sekarang menakutkan karena mengarah kepada stagflasi, inflasi tinggi yang berlangsung ketika pertumbuhan ekonomi sedang menyusut. Banyak teori dan analisis yang muncul, entah mana yang akurat.
Yang jelas masyarakat tidak merasakan kondisi saat ini sebagai keadaan ideal.
Kondisi ekonomi banyak rumah tangga yang belum pulih sepenuhnya harus menghadapi bermacam kenaikan tagihan. Dari kenaikan harga minyak goreng, harga BBM, sampai harga komoditas kebutuhan dapur sehari-hari.
Pergantian menteri dan wakil menteri Selasa (15/6) mestinya menjadi salah satu upaya. Apalagi posisi menteri yang diganti adalah menteri perdagangan yang kemarin tak berdaya mengatasi kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng.
Sayangnya, nuansa politik reshuffle kabinet sangat terasa. Sebagian Menteri dan Wakil Menteri baru identik dengan perwakilan partai.
Semoga reshuffle ini bukan semata-mata dalam rangka memenuhi utang politis Pilpres 2019, semoga bukan pula bagian dari investasi dan strategi politik tahun 2024.
