ILUSTRASI. Uang kertas dan logam China. Sumber foto : boc.cn
Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata
KONTAN.CO.ID - BEIJING. Fitch pada Rabu (10/4) memangkas prospek dari peringkat utang negara China menjadi negatif. Alasan penurunan prospek adalah munculnya risiko terhadap keuangan negara di saat ekonomi Negeri Tembok Raksasa mengalami ketidakpastian, sejalan dengan peralihan ke model pertumbuhan baru.
Sebelum Fitch, Moody's telah memangkas prospek peringkat utang China pada Desember. Pemangkasan itu dilakukan Moody's ketika Beijing berupaya memacu ekonominya yang lesu paskapandemi, melalui dukungan fiskal dan moneter.
"Revisi prospek Fitch mencerminkan situasi yang lebih menantang dalam keuangan publik Tiongkok sehubungan dengan dampak ganda dari perlambatan pertumbuhan dan bertambahnya utang," kata Gary Ng, ekonom senior Natixis Asia-Pasifik.
Pemangkasan ini, menurut Ng, tidak otomatis berarti Tiongkok akan gagal bayar dalam waktu dekat. "Namun ada kemungkinan untuk melihat polarisasi kredit di beberapa sarana pembiayaan pemerintah daerah, terutama karena pemerintah provinsi bisa mengalami pemburukan kesehatan anggaran," imbuh dia.
Fitch memperkirakan rasio utang pemerintah pusat dan daerah Tiongkok terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat menjadi 61,3% pada 2024, naik dari 56,1% pada 2023. Sebagai pembanding, pada tahun 2019, rasio utang terhadap PDB China hanya 38,5%.
Baca Juga: Apa yang Terjadi Setelah Moody's Pangkas Prospek Peringkat Utang AS?
Kelesuan pasar properti yang berkepanjangan sangat membebani pemerintah daerah yang terlilit utang karena pendapatan mereka dari pengembangan lahan anjlok. Ini menyebabkan utang di banyak kota menjadi tidak berkelanjutan.
Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat memperkirakan defisit pemerintah Tiongkok secara umum, yang mencakup infrastruktur dan aktivitas fiskal resmi lainnya di luar anggaran utama – akan meningkat menjadi 7,1% PDB pada tahun 2024 dari 5,8% pada tahun 2023. Ketika Beijing memberlakukan pembatasan kegiatan yang sangat ketat di masa pandemi, pada 2020, negeri itu mencapai rasio defisit tertinggi, yaitu 8,6%.
Meski menurunkan prospek peringkat menjadi negatif dari "stabil", yang mengindikasikan kemungkinan penurunan peringkat dalam jangka menengah, Fitch mengafirmasi peringkat default emiten Tiongkok di 'A+', kategori tertinggi ketiga.
S&P, lembaga pemeringkat global besar lainnya, juga memberi peringkat Tiongkok A+. Itu setara dengan peringkat A1 dari Moody's untuk China di saat ini.
Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat menjadi 4,5% pada tahun 2024 dari 5,2% tahun lalu, sementara Dana Moneter Internasional memperkirakan PDB Tiongkok akan tumbuh 4,6% tahun ini.
Peringatan peringkat ini muncul meskipun ada tanda-tanda tentatif bahwa perekonomian Tiongkok mulai membaik.
Output pabrik dan penjualan ritel melampaui perkiraan pada bulan Januari-Februari, menyusul indikator ekspor dan inflasi konsumen yang lebih baik dari perkiraan.
Baca Juga: India Berpotensi Menggeser Posisi China Sebagai Motor Perekonomian Global pada 2028
Poin-poin data tersebut memperkuat harapan Beijing bahwa mereka dapat mencapai apa yang digambarkan oleh para analis sebagai target pertumbuhan PDB ambisius sekitar 5,0% pada tahun 2024.
“Revisi prospek tersebut mencerminkan peningkatan risiko terhadap prospek keuangan publik Tiongkok karena negara tersebut menghadapi ketidakpastian prospek ekonomi di tengah transisi dari pertumbuhan yang bergantung pada properti ke apa yang pemerintah pandang sebagai model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan,” kata Fitch.
“Defisit fiskal yang besar dan meningkatnya utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mengikis penyangga fiskal dari perspektif pemeringkatan,” katanya. “Risiko kewajiban kontinjensi juga mungkin meningkat, karena pertumbuhan nominal yang lebih rendah memperburuk tantangan dalam mengelola leverage perekonomian yang tinggi.”
Tiongkok berencana untuk menerapkan defisit anggaran sebesar 3% dari output perekonomian, turun dari revisi tahun lalu sebesar 3,8%. Yang terpenting, Tiongkok berencana menerbitkan obligasi negara khusus jangka ultra panjang senilai 1 triliun yuan ($138,30 miliar), yang tidak termasuk dalam anggaran.
Kuota penerbitan obligasi khusus untuk pemerintah daerah ditetapkan sebesar 3,9 triliun yuan, dibandingkan 3,8 triliun yuan pada tahun 2023.
Rasio utang terhadap PDB Tiongkok secara keseluruhan naik ke rekor baru sebesar 287,8% pada tahun 2023, 13,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Lembaga Nasional untuk Keuangan dan Pembangunan (FIND) pada bulan Januari.
Baca Juga: Kelebihan Pasokan China Bikin Ekonomi Tertekan
Kecemasan mendasar
Rencana penerbitan obligasi negara ini menandakan kesediaan Beijing untuk memikul beban yang lebih besar dalam memenuhi target pertumbuhan, karena pemerintah daerah berjuang untuk mengatasi pendapatan fiskal yang lebih lambat dan penjualan tanah yang tertekan.
“Revisi Fitch mencerminkan kekhawatiran mendasar terhadap kesehatan fiskal Tiongkok dan kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang,” kata Dan Wang, kepala ekonom Hang Seng Bank Tiongkok.
“Dengan rendahnya investasi swasta, pendanaan yang didukung negara menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan, baik dalam hal belanja infrastruktur atau dana bimbingan pemerintah daerah untuk industri teknologi tinggi.”
Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan setelah pengumuman tersebut, pihaknya menyesali keputusan pemeringkatan Fitch, dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan risiko dari utang pemerintah daerah.
“Dalam jangka panjang, mempertahankan ukuran defisit yang moderat dan memanfaatkan dana utang yang berharga akan bermanfaat untuk meningkatkan permintaan domestik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menjaga kredit negara yang baik,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.
Moody's pada bulan Desember memberikan peringatan penurunan peringkat kredit Tiongkok, dengan alasan biaya untuk memberikan dana talangan (bailout) kepada pemerintah daerah dan perusahaan negara serta mengendalikan krisis propertinya.
