Risiko Anggaran Pemerintah Meningkat, China Alami Penurunan Outlook Peringkat Utang

Rabu, 10 April 2024 | 16:10 WIB
Risiko Anggaran Pemerintah Meningkat, China Alami Penurunan Outlook Peringkat Utang
[ILUSTRASI. Uang kertas dan logam China. Sumber foto : boc.cn]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BEIJING. Fitch pada Rabu (10/4) memangkas prospek dari peringkat utang negara China menjadi negatif. Alasan penurunan prospek adalah munculnya risiko terhadap keuangan negara di saat ekonomi Negeri Tembok Raksasa mengalami ketidakpastian, sejalan dengan peralihan ke model pertumbuhan baru.

Sebelum Fitch, Moody's telah memangkas prospek peringkat utang China pada Desember. Pemangkasan itu dilakukan Moody's ketika Beijing berupaya memacu ekonominya yang lesu paskapandemi, melalui dukungan fiskal dan moneter.

"Revisi prospek Fitch mencerminkan situasi yang lebih menantang dalam keuangan publik Tiongkok sehubungan dengan dampak ganda dari perlambatan pertumbuhan dan bertambahnya utang," kata Gary Ng, ekonom senior Natixis Asia-Pasifik.

Pemangkasan ini, menurut Ng, tidak otomatis berarti Tiongkok akan gagal bayar dalam waktu dekat. "Namun ada kemungkinan untuk melihat polarisasi kredit di beberapa sarana pembiayaan pemerintah daerah, terutama karena pemerintah provinsi bisa mengalami pemburukan kesehatan anggaran," imbuh dia.

Fitch memperkirakan rasio utang pemerintah pusat dan daerah Tiongkok terhadap produk domestik bruto (PDB) akan meningkat menjadi 61,3% pada 2024, naik dari 56,1% pada 2023. Sebagai pembanding, pada tahun 2019, rasio utang terhadap PDB China hanya 38,5%.

Baca Juga: Apa yang Terjadi Setelah Moody's Pangkas Prospek Peringkat Utang AS?

Kelesuan pasar properti yang berkepanjangan sangat membebani pemerintah daerah yang terlilit utang karena pendapatan mereka dari pengembangan lahan anjlok. Ini menyebabkan utang di banyak kota menjadi tidak berkelanjutan.

Pada saat yang sama, lembaga pemeringkat memperkirakan defisit pemerintah Tiongkok secara umum, yang mencakup infrastruktur dan aktivitas fiskal resmi lainnya di luar anggaran utama – akan meningkat menjadi 7,1% PDB pada tahun 2024 dari 5,8% pada tahun 2023. Ketika Beijing memberlakukan pembatasan kegiatan yang sangat ketat di masa pandemi, pada 2020, negeri itu mencapai rasio defisit tertinggi, yaitu 8,6%.

Meski menurunkan prospek peringkat menjadi negatif dari "stabil", yang mengindikasikan kemungkinan penurunan peringkat dalam jangka menengah, Fitch mengafirmasi peringkat default emiten Tiongkok di 'A+', kategori tertinggi ketiga.

S&P, lembaga pemeringkat global besar lainnya, juga memberi peringkat Tiongkok A+. Itu setara dengan peringkat A1 dari Moody's untuk China di saat ini.

Fitch memperkirakan pertumbuhan ekonomi Tiongkok akan melambat menjadi 4,5% pada tahun 2024 dari 5,2% tahun lalu, sementara Dana Moneter Internasional memperkirakan PDB Tiongkok akan tumbuh 4,6% tahun ini.

Peringatan peringkat ini muncul meskipun ada tanda-tanda tentatif bahwa perekonomian Tiongkok mulai membaik.

Output pabrik dan penjualan ritel melampaui perkiraan pada bulan Januari-Februari, menyusul indikator ekspor dan inflasi konsumen yang lebih baik dari perkiraan.

Baca Juga: India Berpotensi Menggeser Posisi China Sebagai Motor Perekonomian Global pada 2028

Poin-poin data tersebut memperkuat harapan Beijing bahwa mereka dapat mencapai apa yang digambarkan oleh para analis sebagai target pertumbuhan PDB ambisius sekitar 5,0% pada tahun 2024.

“Revisi prospek tersebut mencerminkan peningkatan risiko terhadap prospek keuangan publik Tiongkok karena negara tersebut menghadapi ketidakpastian prospek ekonomi di tengah transisi dari pertumbuhan yang bergantung pada properti ke apa yang pemerintah pandang sebagai model pertumbuhan yang lebih berkelanjutan,” kata Fitch.

“Defisit fiskal yang besar dan meningkatnya utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah mengikis penyangga fiskal dari perspektif pemeringkatan,” katanya. “Risiko kewajiban kontinjensi juga mungkin meningkat, karena pertumbuhan nominal yang lebih rendah memperburuk tantangan dalam mengelola leverage perekonomian yang tinggi.”

Tiongkok berencana untuk menerapkan defisit anggaran sebesar 3% dari output perekonomian, turun dari revisi tahun lalu sebesar 3,8%. Yang terpenting, Tiongkok berencana menerbitkan obligasi negara khusus jangka ultra panjang senilai 1 triliun yuan ($138,30 miliar), yang tidak termasuk dalam anggaran.

Kuota penerbitan obligasi khusus untuk pemerintah daerah ditetapkan sebesar 3,9 triliun yuan, dibandingkan 3,8 triliun yuan pada tahun 2023.

Rasio utang terhadap PDB Tiongkok secara keseluruhan naik ke rekor baru sebesar 287,8% pada tahun 2023, 13,5 poin persentase lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, menurut laporan Lembaga Nasional untuk Keuangan dan Pembangunan (FIND) pada bulan Januari.

Baca Juga: Kelebihan Pasokan China Bikin Ekonomi Tertekan

Kecemasan mendasar

Rencana penerbitan obligasi negara ini menandakan kesediaan Beijing untuk memikul beban yang lebih besar dalam memenuhi target pertumbuhan, karena pemerintah daerah berjuang untuk mengatasi pendapatan fiskal yang lebih lambat dan penjualan tanah yang tertekan.

“Revisi Fitch mencerminkan kekhawatiran mendasar terhadap kesehatan fiskal Tiongkok dan kemampuannya untuk mendorong pertumbuhan dalam jangka panjang,” kata Dan Wang, kepala ekonom Hang Seng Bank Tiongkok.

“Dengan rendahnya investasi swasta, pendanaan yang didukung negara menjadi semakin penting dalam mendorong pertumbuhan, baik dalam hal belanja infrastruktur atau dana bimbingan pemerintah daerah untuk industri teknologi tinggi.”

Kementerian Keuangan Tiongkok mengatakan setelah pengumuman tersebut, pihaknya menyesali keputusan pemeringkatan Fitch, dan berjanji untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan menyelesaikan risiko dari utang pemerintah daerah.

“Dalam jangka panjang, mempertahankan ukuran defisit yang moderat dan memanfaatkan dana utang yang berharga akan bermanfaat untuk meningkatkan permintaan domestik, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya menjaga kredit negara yang baik,” kata kementerian dalam sebuah pernyataan.

Moody's pada bulan Desember memberikan peringatan penurunan peringkat kredit Tiongkok, dengan alasan biaya untuk memberikan dana talangan (bailout) kepada pemerintah daerah dan perusahaan negara serta mengendalikan krisis propertinya.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 06:58 WIB

Momen Lebaran Ungkit Pertumbuhan Ekonomi

Periode Lebaran tahun ini bisa mendorong belanja Rp 135 triliun atau setara 0,56% dari pendapatan dometik bruto

INDEKS BERITA

Terpopuler