RUU Perampasan Aset Sudah Masuk Prolegnas

Selasa, 02 September 2025 | 05:40 WIB
RUU Perampasan Aset Sudah Masuk Prolegnas
[ILUSTRASI. Sejumlah buruh melakukan aksi di depan Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8/2025). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/foc.]
Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Markus Sumartomdjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Parlemen mulai merespons tuntutan publik saat aksi demonstrasi berlangsung, pekan lalu. Salah satu tuntutan masyarakat adalah pemberantasan korupsi lewat jalur penepatan beleid perampasan aset. 

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset telah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Hal ini menanggapi salah satu tuntutan masyarakat dalam demonstrasi. 

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru

Penjualan Mobil Astra (ASII) Pada Januari-Oktober 2026 Mencapai 372.721 unit
| Kamis, 12 November 2026 | 08:30 WIB

Penjualan Mobil Astra (ASII) Pada Januari-Oktober 2026 Mencapai 372.721 unit

Realisasi penjualan tersebut meningkat 12% secara tahunan atau year-on-year (yoy) dibandingkan 332.386 unit di periode yang sama tahun 2025. ​

Ada Perlambatan Bisnis AI Global, Simak Prospek Emiten Data Center Domestik di 2027
| Kamis, 12 November 2026 | 08:09 WIB

Ada Perlambatan Bisnis AI Global, Simak Prospek Emiten Data Center Domestik di 2027

Lanskap industri data center di Indonesia diproyeksikan akan bertransisi ke fase konsolidasi yang menuntut efisiensi operasional.

Divestasi Aset Dongkrak Profitabilitas PTPP
| Kamis, 12 November 2026 | 08:00 WIB

Divestasi Aset Dongkrak Profitabilitas PTPP

Per akhir September 2026, PTPP meraih laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk alias laba bersih Rp 259,96 miliar.

Fatwa MUI Menekan Industri Vape
| Kamis, 12 November 2026 | 07:26 WIB

Fatwa MUI Menekan Industri Vape

Dampak terhadap industri vape perlu dilihat dengan mempertimbangkan bukti ilmiah, kepastian hukum, serta aspek sosial dan ekonomi.

Kupon Obligasi MBMA Tembus 10,75%, Seberapa Menarik Peluangnya bagi Investor?
| Kamis, 12 November 2026 | 07:25 WIB

Kupon Obligasi MBMA Tembus 10,75%, Seberapa Menarik Peluangnya bagi Investor?

Rata-rata tawaran imbal hasil obligasi korporasi dengan peringkat idA berada di rentang 7,5% hingga 9,25%.

Dilema Media Massa di Era Teknologi AI
| Kamis, 12 November 2026 | 07:14 WIB

Dilema Media Massa di Era Teknologi AI

 Ketentuan kewajiban pembayaran atas tautan atau pratinjau singkat berita dalam RUU Hak Cipta justru berpotensi merugikan media massa,

Wapres Gibran Dikabarkan Mundur
| Kamis, 12 November 2026 | 07:08 WIB

Wapres Gibran Dikabarkan Mundur

Gibran telah menyerahkan surat resmi kepada Prabowo saat keduanya bertemu di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Rabu (11/11).

Sanksi Berat bagi Pelanggar Harga Acuan Bahan Pangan
| Kamis, 12 November 2026 | 07:01 WIB

Sanksi Berat bagi Pelanggar Harga Acuan Bahan Pangan

Penjual bahan pangan yang melanggar harga acuan terancam denda Rp 1,5 miliar dan penjara tujuh tahun

Jumlah Pemegang Saham DSSA Bertambah, tapi Free Float Tak Selalu Ikut Naik
| Kamis, 12 November 2026 | 07:00 WIB

Jumlah Pemegang Saham DSSA Bertambah, tapi Free Float Tak Selalu Ikut Naik

Peningkatan jumlah pemegang saham belum tentu menunjukkan adanya peningkatan permintaan dalam jumlah besar.

Eksportir Batubara Khawatir Gangguan Pasokan, China Tolak Pengalihan Risiko
| Kamis, 12 November 2026 | 06:47 WIB

Eksportir Batubara Khawatir Gangguan Pasokan, China Tolak Pengalihan Risiko

Industri meminta persetujuan RKAB 2027 dilakukan tepat waktu sehingga perusahaan memiliki kepastian volume saat negosiasi kontrak dengan pembeli

INDEKS BERITA

Terpopuler