Sah! Ekspor Produk NPI dan Feronikel Kena Pajak 2%, Nikel Matte Juga Dipungut Pajak

Senin, 24 Januari 2022 | 06:14 WIB
Sah! Ekspor Produk NPI dan Feronikel Kena Pajak 2%, Nikel Matte Juga Dipungut Pajak
[ILUSTRASI. Presiden Joko Widodo meresmikan smelter nikel milik PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Senin (27/12/2021).]
Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah akan mengenakan pajak progresif ekspor nikel. Kebijakan ini diawali dengan tarif pajak 2% untuk dua jenis produk nikel, yakni nickel pig iron (NPI) dan feronikel pada tahun ini. 

Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Kemko Marves), Septian Hario Seto menjelaskan, ada dua tujuan utama pemerintah mengenakan pajak progresif untuk nickel pig iron dan feronikel. 
 
"Pertama, kami ingin mendorong hilirisasi nikel lebih jauh. Kami ingin memberikan dorongan supaya investasi jangan hanya berhenti di NPI dan feronikel, tetapi juga investasi ke produk nikel yang memiliki nilai tambah lebih tinggi," jelas dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.
 
Nikel adalah sumber daya alam yang tak dapat diperbarui. Jadi, Seto bilang, ketika nikel digali dan kemudian diekspor, wajar bila pemerintah memacu industri untuk menghasilkan nikel dengan value added lebih tinggi.
 
Tujuan kedua adalah menjaga ketahanan cadangan biji nikel. Asal tahu saja, jumlah pabrik pengolahan nikel penghasil pig iron dan feronikel yang memakai bahan baku biji nikel tipe saprolite terus bertambah, namun cadangan bijih nikel tipe saprolite tidak meningkat signifikan. 
 
Menurut Seto, saat ini kapasitas smelter NPI dan feronikel sudah sangat besar. Jika semua perusahaan membangun smelter (pig iron dan feronikel), kapasitas pabrik pengolahan dan pemurnian akan semakin besar dan tentu akan menyedot semakin banyak biji nikel. "Dampaknya, cadangan biji nikel akan cepat habis. Jika trennya terus seperti ini diproyeksikan cadangan akan habis pada 2040-an," ungkap dia. 
 
Pemerintah juga menggunakan instrumen pajak progresif ini agar jangan sampai Indonesia membangun smelter besar-besaran, lalu oversupply dan harga komoditasnya akan turun. Kelak, kata Seto, pajak progresif ini akan berlaku di saat nikel mencapai harga tertentu. 
 
Saat ini pemerintah sedang mencoba melakukan exercise di harga US$ 15.000 per ton sampai US$ 16.000 per ton akan dikenakan pajak 2%.Kemudian tarif pungutan pajak terus naik seiring menanjaknya harga nikel. 
 
Sejauh ini Seto mengatakan, pengenaan pajak progresif hanya untuk NPI dan feronikel. Namun, pihaknya tak menutup kemungkinan akan mengenakan pajak progresif untuk nickel matte sehingga saat ini masih dalam tahap evaluasi.
 
"Namun kami sedang mempelajari dulu nikel yang kami usulkan, pig iron dan feronikel," ujar dia. Seto memastikan pengenaan pajak progresif akan diterapkan tahun ini. Namun dia belum membeberkan kapan tepatnya kebijakan ini dilaksanakan. 
 
Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia, Rizal Kasli mengusulkan, pengenaan pajak ekspor progresif tidak berdasarkan jenis produk yang dihasilkan, misalnya nickel pig iron atau feronikel. Namun, pajak ekspor tersebut dikenakan bagi pabrik pengolahan yang bahan bakunya adalah nikel tipe saprolite, yakni pabrik berteknologi pryrometalurgy.
 
"Artinya, produk nikel berupa nickel matte misalnya, yang juga memakai bahan baku nikel saprolite, semestinya dikenakan pajak ekspor itu, seperti NPI dan feronikel," kata dia, kemarin.    

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

Mimpi ke Piala Dunia
| Jumat, 22 November 2024 | 08:00 WIB

Mimpi ke Piala Dunia

Indonesia harus mulai membuat cetak biru pengembangan sepakbola nasional yang profesional agar mimpi ke Piala Dunia jadi kenyataan.

INDEKS BERITA

Terpopuler