Sebagian Saran IMF Soal Ekonomi Kontra dengan Visi Jokowi

Senin, 05 Agustus 2019 | 09:17 WIB
Sebagian Saran IMF Soal Ekonomi Kontra dengan Visi Jokowi
[]
Reporter: Adi Wikanto, Grace Olivia | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dana Moneter Internasional (IMF) mengingatkan kinerja penerimaan negara terutama pajak bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. IMF merekomendasikan Strategi Penerimaan Jangka Menengah atau Medium-Term Revenue Strategy (MTRS) kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengatasi permasalahan itu.

Namun, pemerintah kemungkinan tidak akan menjalankan seluruh saran IMF karena kontra dengan visi pemerintah ke depan. Khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Rekomendasi IMF terangkum dalam laporan bertajuk Article IV Consultation tahun 2019. Rekomendasi terdiri dari empat poin utama.

Menurut IMF, MTRS mewakili peta jalan reformasi sistem perpajakan yang komprehensif. MTRS menyentuh hampir semua aspek perpajakan, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), cukai, pajak penghasilan (PPh) badan usaha, PPh orang pribadi, pajak properti, dan administrasi perpajakan.

Baca Juga: Penerimaan negara rendah lantaran pembangunan terlalu bergantung pada BUMN

IMF menghitung, MTRS mampu meningkatkan pendapatan negara sekitar 5% dari produk domestik bruto (PDB) selama lima tahun ke depan. Meskipun demikian, karena menyentuh banyak kepentingan dan akan menciptakan pihak kalah dan menang, setidaknya dalam jangka pendek, reformasi pajak MTRS akan menghadapi perlawanan dari berbagai kelompok. IMF menyarankan pemerintah untuk menerapkan reformasi pajak atau MTRS secara bertahap.

IMF juga mengkritisi besarnya porsi badan usaha milik negara (BUMN) atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) terhadap proyek pembangunan dan penerimaan negara. Ketergantungan ini menimbulkan risiko fiskal lantaran utang BUMN terus meningkat.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pemerintah menyadari dan tengah berupaya menyeimbangkan perang BUMN dan swasta dalam pembangunan nasional. Selama ini pemerintah harus memberikan ruang besar bagi BUMN dalam proyek pembangunan demi mengejar ketertinggalan pembangunan.

"Selama ini ketertinggalan Indonesia di bidang infrastruktur sudah cukup jauh. Oleh karena itu, dimulai dengan penugasan BUMN," ujar Sri Mulyani akhir pekan lalu.

Namun Sri Mulyani menegaskan, kebutuhan pembangunan ke depan masih akan terus berlanjut. Hal tersebut membuka ruang bagi perusahaan swasta untuk mengambil peran lebih besar.

Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan menilai reformasi perpajakan akan terus menjadi agenda pemerintah ke depan. Pemerintah ingin mendorong pelayanan pajak yang berbasis digital melalui tiga kanal, yakni klik, telepon, dan email.

Baca Juga: IMF soroti rendahnya kinerja penerimaan pajak Indonesia

"Kami akan menciptakan pelayanan yang lebih mudah, terstandardisasi, dan efisien," terang Robert saat media gathering di Bali pekan lalu.

Sedangkan mengenai upaya peningkatan tarif, hal itu sulit terlaksana. Visi Presiden Jokowi adalah menciptakan daya saing, termasuk salah satunya dalam hal pajak.

"Pemerintah sudah sepakat untuk menurunkan tarif PPh badan, kini kami sedang memformulasikan berapa angka yang pas," jelas Robert.

Saat ini tarif PPh badan sebesar 25%. Wacana yang berkembang, tarif akan diturunkan menjadi sekitar 20%. Penurunan tarif menyesuaikan dengan negara tetangga yang sudah lebih dulu mengecilkan PPh badan. Sebagai pembanding, Malaysia memberlakukan tarif PPh badan 24%, Brunei 18%, Singapura 17%, dan Thailand, Vietnam, Kamboja, yang masing-masing 20%.

Bagikan

Berita Terbaru

Turun Sehari, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (17/11)
| Senin, 16 November 2026 | 19:38 WIB

Turun Sehari, Intip Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Hari Ini (17/11)

IHSG masih tercatat menguat 4,87% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG melemah 38,46%.​

Importir Batubara China Tolak Klausul Waiver, Simak Efeknya ke ITMG, BYAN, dan BUMI
| Senin, 16 November 2026 | 10:52 WIB

Importir Batubara China Tolak Klausul Waiver, Simak Efeknya ke ITMG, BYAN, dan BUMI

Ketidakpastian pasokan batubara dari Indonesia membuat importir jauh lebih berhati-hati meneken kontrak jangka panjang.

Harga Aluminium Global Terkerek Defisit Pasokan, ADMR Jadi Penerima Manfaat Utama
| Senin, 16 November 2026 | 09:48 WIB

Harga Aluminium Global Terkerek Defisit Pasokan, ADMR Jadi Penerima Manfaat Utama

Dampak kenaikan harga aluminium terhadap kinerja PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) dan PT Cita Mineral Investindo Tbk (CITA) lebih terbatas.

Prabowo Wacanakan Negara Nikmati 70% Hasil Tambang, Realistis atau Omon-Omon Saja?
| Senin, 16 November 2026 | 09:23 WIB

Prabowo Wacanakan Negara Nikmati 70% Hasil Tambang, Realistis atau Omon-Omon Saja?

Semua emiten pertambangan bisa terdampak jika wacana ini terealisasi, kecuali emiten yang bernaung di bawah MIND ID.

Prospek Darma Henwa (DEWA) Positif, Tantangan Biaya dan Tambang Emas Gayo Membayangi
| Senin, 16 November 2026 | 08:49 WIB

Prospek Darma Henwa (DEWA) Positif, Tantangan Biaya dan Tambang Emas Gayo Membayangi

Mirae Asset Sekuritas memangkas target harga saham PT Darma Henwa Tbk (DEWA) dari Rp 650 menjadi Rp 280 per saham.

Dibayangi Rupiah dan Penantian BI-Rate, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 16 November 2026 | 08:25 WIB

Dibayangi Rupiah dan Penantian BI-Rate, Intip Rekomendasi Saham Hari Ini

Pasar mencermati sejumlah sentimen utama seperti penantian rilis suku bunga acuan BI-Rate, pergerakan nilai tukar rupiah, 

Mengukur Prospek Ekspansi MRO Oman dan Dampak Rights Issue terhadap Kinerja GMFI
| Senin, 16 November 2026 | 08:22 WIB

Mengukur Prospek Ekspansi MRO Oman dan Dampak Rights Issue terhadap Kinerja GMFI

Fasilitas Muscat dan rencana pembukaan pasar baru menawarkan peluang pertumbuhan jangka menengah bagi GMFI.

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC
| Senin, 16 November 2026 | 07:53 WIB

Danantara Diminta Tak Buru-Buru Lepas Saham 11 BUMN yang Masuk Daftar HSC

Memaksakan divestasi atau penawaran umum sekunder dalam kondisi pasar bearish berisiko menimbulkan kerugian nilai realisasi bagi negara.

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang
| Senin, 16 November 2026 | 07:36 WIB

Memulihkan Sampah Plastik dengan Daur Ulang

Penggunaan material daur ulang kini semakin masif. Investor pun semakin banyak yang tertarik menyuntikkan dana ke sektor ini. 

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah
| Senin, 16 November 2026 | 07:35 WIB

Bursa Saham Dikepung Sentimen dari Berbagai Arah

Pasar saham domestik masih dibayangi sentimen suku bunga acuan dan pelemahan rupiah. Terlihat dari volatilitas IHSG.

INDEKS BERITA

Terpopuler