Sebelum Saham TOPS Hidup Lagi, Pengendalinya Jual Satu Miliar Saham

Selasa, 16 November 2021 | 15:08 WIB
Sebelum Saham TOPS Hidup Lagi, Pengendalinya Jual Satu Miliar Saham
[ILUSTRASI. Direktur Utama Totalindo, Donald Sihombing (ketiga kiri) bersama Direktur Totalindo, Salomo Sihombing menunjukan kontrak baru yang diraih di Batam, Selasa (12/10/2021). DOK/TOPS]
Reporter: Tedy Gumilar | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dibalik lonjakan harga saham TOPS kemarin (15/11), rupanya ada transaksi besar yang mendahuluinya. 

Pemegang saham pengendali PT Totalindo Eka Persada Tbk atau TOPS telah melego satu miliar saham TOPS di pasar negosiasi. 

PT Totalindo Investama Persada yang merupakan pemegang saham pengendali menjual 1 miliar saham TOPS di harga Rp 50 per saham.

Penjualan saham TOPS dilakukan pada Jumat pekan lalu, 12 November 2021. Dus, dari transaksi tersebut, Totalindo Investama Persada meraup dana Rp 50 miliar.

Dalam keterbukaan informasi yang dirilis hari ini (15/11), Salomo Sihombing, Direktur PT Totalindo Eka Persada Tbk menyebut tujuan transaksi tersebut sebagai divestasi.

Usai transaksi itu, porsi kepemilikan Totalindo Investama Persada di TOPS menyusut dari 58,76 persen menjadi 55,76 persen.

Baca Juga: Bangun Tidur dari Zona Gocap Saham TOPS Langsung ARA, Apa Penyebabnya?

Tidak ada penjelasan siapa yang menampung saham TOPS yang dijual Totalindo Investama Persada. 

Yang jelas, pembeli menggunakan perantara dua sekuritas;  CGS-CIMB Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas. Keduanya masing-masing memborong 500 juta saham TOPS.

 

 

Pada perdagangan hari ini, saham TOPS mengalami ARB, alias terkapar di batas bawah auto rejection

Ini setelah saham TOPS ditutup anjlok 5,97 persen ke Rp 63 per saham.

Selanjutnya: MI Mulai Ancang-Ancang Lakukan Window Dressing

 

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler