Sedang Dikaji, Harga Pertamax Berpeluang Naik

Selasa, 15 Maret 2022 | 11:11 WIB
Sedang Dikaji, Harga Pertamax Berpeluang Naik
[ILUSTRASI. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah)]
Reporter: Azis Husaini, Filemon Agung | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina sedang menimbang untuk menaikkan harga produk BBM jenis Pertamax menyusul tren kenaikan harga minyak mentah di pasar global.

Sebelumnya, Pertamina telah mengerek harga tiga jenis BBM, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Irto Ginting, Pjs  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan, pihaknya masih melakukan kajian. "Untuk Pertamax masih kami review," ucap Irto kepada KONTAN, Minggu (13/3).

Saat ini, Pertamina menjual Pertamax (RON 92) dengan harga di rentang Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter, tergantung lokasi. Sementara harga BBM pengelola SPBU lainnya sudah di atas Rp 10.000.

Misalnya, BP RON 92 sebesar Rp 12.990, Shell Super Rp 12.990 dan Revvo 92 senilai Rp 11.900 per liter.

Pertamina melakukan review harga BBM dua pekan sekali. Terakhir kali, Pertamina memperbarui harga BBM pada 3 Maret 2022.

Presiden Joko Widodo juga menyinggung kemungkinan adanya kenaikan harga BBM lantaran efek lonjakan harga minyak mentah global. Saat memberikan pidato pada peringatan HUT ke-46 UNS, Presiden Jokowi mengungkapkan, terjadi banyak tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berimbas pada lonjakan harga minyak.

"Hal yang dulu tidak kita perkirakan muncul, kelangkaan energi. Sekarang semua negara mengalaminya. Ditambah perang, harga naik dua kali lipat. Tahun 2020 harga minyak US$ 60 per barel, sekarang sudah US$ 115 per barel. Harga jual BBM semua negara sudah naik. Kita di sini masih tahan-tahan. Saya tanya Bu Menteri (Sri Mulyani), tahannya sampai berapa hari ini?" ujar Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan secara regulasi Pertamina sangat berpeluang menyesuaikan harga Pertamax.  Kenaikan harga Pertamax mendekati harga produk sejenis dari perusahaan lain tidak akan menjadi masalah karena dampak terhadap inflasi seharusnya terkendali.

“Dampak inflasi tidak akan diteruskan karena akan terhenti pada pengguna akhir. Pertamax tidak terkait langsung dengan proses produksi dan distribusi barang dan jasa,” ujar doktor Kebijakan Publik Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Senin (14/3/2022).

Menurut Komaidi, kenaikan harga minyak dunia saat ini kian memberatkan Pertamina. Harga Pertamax  yang berlaku saat ini masih menggunakan acuan asumsi harga minyak Indonesia atau ICP APBN 2022 yang ditetapkan US$65 per barel. Padahal, harga minyak dunia terus menunjukkan tren peningkatan jauh di atas asumsi tersebut.

Dari sisi konsumsi, pengguna Pertamax juga terus bertambah. Pemilik kendaraan bermotor banyak yang menggunakan produk Pertamax karena berkualitas dan ramah lingkungan dibandingkan BBM dengan  RON di bawahnya.

Total konsumsi konsumsi Pertamax secara nasional pada 2021 mencapai 12%, naik dari total konsumsi pada 2020 yang tercatat 8%. “Kewenangan penentuan harga BBM nonsubsidi ada pada badan usaha. Namun itu juga bergantung pada pemegang saham,” jelas dia.

Komaidi menambahkan prasyarat utama bagi Pertamina untuk menyesuaikan harga Pertamax adalah melakukan komunikasi dengan pemerintah.

Jika pemerintah memberi restu, Pertamina tentu bisa menaikkan harga Pertamax. “Tidak menjadi terlalu harus diumumkan seperti BBM subsidi. Karena pelaku lain juga demikian,” tukas dia.

Yayan Satyakti, peneliti pada Center for Economics and Development Studies, Padjadjaran University (CEDS UNPAD), mengatakan alangkah baiknya, harga BBM domestik harus mendekati harga internasional, minimal 80-90% dari harga internasional.

Hal ini  untuk menjaga keseimbangan agar pasar domestik tetap terjaga dan untuk menghidari kelangkaan pasokan karena BBM bisa diselundupkan ke luar negeri.

“Walaupun harga BBM lebih mahal, supply bisa dijaga daripada harga murah tetapi berbondong-bondong antre,” ujar staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini.

Menurut dia, kebijakan untuk menahan harga Pertamax tidak baik bagi perekonomian. Jika harga  BBM yang menjadi kewenangan badan usaha ditahan harganya akan memberikan cost yang lebih banyak bagi ekonomi.  

“Fungsi nilai keekonomisan dari harga ini karena untuk mengurangi impor migas, sulit untuk mengurangi konsumsi migas, terkecuali dengan menaikkan harga,” katanya.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengungkapkan, saat ini Pertamina menanggung selisih harga jual cukup besar. Jika naik, tampaknya penyesuaian harga jual Pertamax tidak berbeda jauh dengan harga jual BBM RON 92 dari badan usaha lain.

"Kita bisa melihat harga BBM RON 92 di SPBU swasta saat ini berada di Rp 12.900. Maka seharusnya harga Pertamina tidak jauh dari situ. Perbedaan mungkin di Rp 50 atau Rp 100 lebih murah," ujar dia kepada KONTAN, Senin (14/2).

Mamit bilang, beban selisih harga sejatinya telah ditanggung Pertamina sejak 2021, dimana selisih harga jual dengan harga keekonomian mencapai Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per liter.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai, dengan konsekuensi penerapan Standar Euro 4, maka semua varian kendaraan yang memiliki compression ratio minimal 9:1, perlu memakai BBM RON 91.

Sepeda motor kecil sekelas Scoopy memiliki compression ratio 9,2:1. Kemudian mobil LCGC dan MPV 1.500 cc ke bawah memiliki compression ratio 10:1. “Kendaraan dengan compression ratio 9:1 butuh bensin minimal RON 91. Adapun kendaraan dengan compression ratio 10:1 ke atas butuh bensin dengan minimal RON 95,” kata dia. 

Bagikan

Berita Terbaru

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%
| Jumat, 22 November 2024 | 23:44 WIB

Serapan Belanja Modal Siber Perbankan Capai 50%

Bank Tabungan Negara (BTN) misalnya, telah menyerap 60% capex untuk teknologo informasi (TI) yang dianggarkan mencapai Rp 790 miliar di 2024

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku
| Jumat, 22 November 2024 | 15:14 WIB

Beredar Rumor, Prajogo Pangestu Ditawari Divestasi Saham BBYB Oleh Akulaku

Kepemilikan Prajogo Pangestu dalam emiten Gozco Group, diakitkan dengan investasi Gozco di PT Bank Neo Commerce Tbk (BBYB),  

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI
| Jumat, 22 November 2024 | 14:33 WIB

Draf Kabinet Donald Trump Pro Energi Fosil, Begini Dampaknya ke Emiten Energi di RI

Dua nama calon menteri Donald Trump yang pro energi fosil, yakni Doug Burgum calon Menteri Dalam Negeri dan Chris Wright calon Menteri Energi.

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal
| Jumat, 22 November 2024 | 09:50 WIB

Pungutan Ekspor Sawit Turun dari Target Awal

Tahun ini BPDPKS menargetkan setoran pungutan ekspor sawit sebesar Rp 24 triliun, turun dari target awal

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan
| Jumat, 22 November 2024 | 09:32 WIB

Rencana PPN Naik Menuai Petisi Penolakan

Ribuan masyarakat Indonesia menandatangani petisi yang menolak rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12% tersebut

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana
| Jumat, 22 November 2024 | 09:14 WIB

Tax Amnesty Bisa Gagal Tarik Dana

Menurut Direktur Eksekutif Indef Eko Listiyanto, tax amnesty tidak bisa diterapkan terus-menerus dalam waktu singkat

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru
| Jumat, 22 November 2024 | 09:12 WIB

Cuan Tinggi Saham Pendatang Baru

Kendati harga saham pendatang baru sudah naik tinggi hingga ratusan persen, waspadai pembalikan arah

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD
| Jumat, 22 November 2024 | 08:58 WIB

Upaya Dorong Ekonomi Akan Memperlebar CAD

Bank Indonesia memperkirakan defisit transaksi berjalan atau current account deficit (CAD) sepanjang tahun 2024 bisa melebar jadi 0,9% PDB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun
| Jumat, 22 November 2024 | 08:52 WIB

WTON Memangkas Target Nilai Kontrak Baru Jadi Rp 6 Triliun

PT Wika Beton Tbk (WTON) memperkirakan, hingga akhir 2024 ini nilai kontrak baru hanya akan mencapai ke Rp 6 triliun.

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi
| Jumat, 22 November 2024 | 08:15 WIB

Nobel Ekonomi 2024 dan Pengendalian Inflasi

Keberadaan tiga BUMD pangan yang ada di Jakarta jadi kunci pengendalian inflasi di Provinsi DKI Jakarta

INDEKS BERITA

Terpopuler