Sedang Dikaji, Harga Pertamax Berpeluang Naik

Selasa, 15 Maret 2022 | 11:11 WIB
Sedang Dikaji, Harga Pertamax Berpeluang Naik
[ILUSTRASI. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (tengah)]
Reporter: Azis Husaini, Filemon Agung | Editor: Azis Husaini

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Pertamina sedang menimbang untuk menaikkan harga produk BBM jenis Pertamax menyusul tren kenaikan harga minyak mentah di pasar global.

Sebelumnya, Pertamina telah mengerek harga tiga jenis BBM, yakni Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex.

Irto Ginting, Pjs  Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga mengungkapkan, pihaknya masih melakukan kajian. "Untuk Pertamax masih kami review," ucap Irto kepada KONTAN, Minggu (13/3).

Saat ini, Pertamina menjual Pertamax (RON 92) dengan harga di rentang Rp 9.000 hingga Rp 9.400 per liter, tergantung lokasi. Sementara harga BBM pengelola SPBU lainnya sudah di atas Rp 10.000.

Misalnya, BP RON 92 sebesar Rp 12.990, Shell Super Rp 12.990 dan Revvo 92 senilai Rp 11.900 per liter.

Pertamina melakukan review harga BBM dua pekan sekali. Terakhir kali, Pertamina memperbarui harga BBM pada 3 Maret 2022.

Presiden Joko Widodo juga menyinggung kemungkinan adanya kenaikan harga BBM lantaran efek lonjakan harga minyak mentah global. Saat memberikan pidato pada peringatan HUT ke-46 UNS, Presiden Jokowi mengungkapkan, terjadi banyak tekanan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini berimbas pada lonjakan harga minyak.

"Hal yang dulu tidak kita perkirakan muncul, kelangkaan energi. Sekarang semua negara mengalaminya. Ditambah perang, harga naik dua kali lipat. Tahun 2020 harga minyak US$ 60 per barel, sekarang sudah US$ 115 per barel. Harga jual BBM semua negara sudah naik. Kita di sini masih tahan-tahan. Saya tanya Bu Menteri (Sri Mulyani), tahannya sampai berapa hari ini?" ujar Jokowi dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, mengatakan secara regulasi Pertamina sangat berpeluang menyesuaikan harga Pertamax.  Kenaikan harga Pertamax mendekati harga produk sejenis dari perusahaan lain tidak akan menjadi masalah karena dampak terhadap inflasi seharusnya terkendali.

“Dampak inflasi tidak akan diteruskan karena akan terhenti pada pengguna akhir. Pertamax tidak terkait langsung dengan proses produksi dan distribusi barang dan jasa,” ujar doktor Kebijakan Publik Ilmu Ekonomi Universitas Trisakti Jakarta, Senin (14/3/2022).

Menurut Komaidi, kenaikan harga minyak dunia saat ini kian memberatkan Pertamina. Harga Pertamax  yang berlaku saat ini masih menggunakan acuan asumsi harga minyak Indonesia atau ICP APBN 2022 yang ditetapkan US$65 per barel. Padahal, harga minyak dunia terus menunjukkan tren peningkatan jauh di atas asumsi tersebut.

Dari sisi konsumsi, pengguna Pertamax juga terus bertambah. Pemilik kendaraan bermotor banyak yang menggunakan produk Pertamax karena berkualitas dan ramah lingkungan dibandingkan BBM dengan  RON di bawahnya.

Total konsumsi konsumsi Pertamax secara nasional pada 2021 mencapai 12%, naik dari total konsumsi pada 2020 yang tercatat 8%. “Kewenangan penentuan harga BBM nonsubsidi ada pada badan usaha. Namun itu juga bergantung pada pemegang saham,” jelas dia.

Komaidi menambahkan prasyarat utama bagi Pertamina untuk menyesuaikan harga Pertamax adalah melakukan komunikasi dengan pemerintah.

Jika pemerintah memberi restu, Pertamina tentu bisa menaikkan harga Pertamax. “Tidak menjadi terlalu harus diumumkan seperti BBM subsidi. Karena pelaku lain juga demikian,” tukas dia.

Yayan Satyakti, peneliti pada Center for Economics and Development Studies, Padjadjaran University (CEDS UNPAD), mengatakan alangkah baiknya, harga BBM domestik harus mendekati harga internasional, minimal 80-90% dari harga internasional.

Hal ini  untuk menjaga keseimbangan agar pasar domestik tetap terjaga dan untuk menghidari kelangkaan pasokan karena BBM bisa diselundupkan ke luar negeri.

“Walaupun harga BBM lebih mahal, supply bisa dijaga daripada harga murah tetapi berbondong-bondong antre,” ujar staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ini.

Menurut dia, kebijakan untuk menahan harga Pertamax tidak baik bagi perekonomian. Jika harga  BBM yang menjadi kewenangan badan usaha ditahan harganya akan memberikan cost yang lebih banyak bagi ekonomi.  

“Fungsi nilai keekonomisan dari harga ini karena untuk mengurangi impor migas, sulit untuk mengurangi konsumsi migas, terkecuali dengan menaikkan harga,” katanya.

Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengungkapkan, saat ini Pertamina menanggung selisih harga jual cukup besar. Jika naik, tampaknya penyesuaian harga jual Pertamax tidak berbeda jauh dengan harga jual BBM RON 92 dari badan usaha lain.

"Kita bisa melihat harga BBM RON 92 di SPBU swasta saat ini berada di Rp 12.900. Maka seharusnya harga Pertamina tidak jauh dari situ. Perbedaan mungkin di Rp 50 atau Rp 100 lebih murah," ujar dia kepada KONTAN, Senin (14/2).

Mamit bilang, beban selisih harga sejatinya telah ditanggung Pertamina sejak 2021, dimana selisih harga jual dengan harga keekonomian mencapai Rp 2.500 hingga Rp 3.000 per liter.

Direktur Eksekutif Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB) menilai, dengan konsekuensi penerapan Standar Euro 4, maka semua varian kendaraan yang memiliki compression ratio minimal 9:1, perlu memakai BBM RON 91.

Sepeda motor kecil sekelas Scoopy memiliki compression ratio 9,2:1. Kemudian mobil LCGC dan MPV 1.500 cc ke bawah memiliki compression ratio 10:1. “Kendaraan dengan compression ratio 9:1 butuh bensin minimal RON 91. Adapun kendaraan dengan compression ratio 10:1 ke atas butuh bensin dengan minimal RON 95,” kata dia. 

Bagikan

Berita Terbaru

Program MBG Perlu Audit dan Pengawasan Ketat
| Jumat, 17 April 2026 | 07:21 WIB

Program MBG Perlu Audit dan Pengawasan Ketat

Pengawasan yang ketat dari bebagai pihak diperlukan untuk menutup celah penyimpangan anggaran program MBG

Saham INTP vs SMGR: Mana yang Lebih Kuat Hadapi Badai Industri Semen?
| Jumat, 17 April 2026 | 07:16 WIB

Saham INTP vs SMGR: Mana yang Lebih Kuat Hadapi Badai Industri Semen?

Oversupply dan krisis batubara menekan industri semen. Pahami rekomendasi saham untuk SMGR dan INTP.

Dukung WFH, PLN Diskon Tambah Daya Listrik
| Jumat, 17 April 2026 | 07:12 WIB

Dukung WFH, PLN Diskon Tambah Daya Listrik

Direktur Retail dan Niaga PLN, Adi Priyanto mengatakan, momentum WFH membuat kebutuhan listrik rumah tangga meningkat.

Kinerja Operasional Masih Lesu, UNTR Pasang Strategi Lebih Defensif
| Jumat, 17 April 2026 | 07:09 WIB

Kinerja Operasional Masih Lesu, UNTR Pasang Strategi Lebih Defensif

Kinerja UNTR anjlok di berbagai segmen, dari alat berat hingga batubara. Simak analisis saham UNTR di sini.

Strategi WMPP Jual Aset dan Gandeng Mitra Bisnis
| Jumat, 17 April 2026 | 07:08 WIB

Strategi WMPP Jual Aset dan Gandeng Mitra Bisnis

WMPP juga membuka pintu untuk melakukan penjajakan kerja sama dengan sejumlah mitra dan investor strategis.

IHSG Masih Diwarnai Profit Taking, Cek Rekomendasi Saham Pilihan di Akhir Pekan
| Jumat, 17 April 2026 | 07:02 WIB

IHSG Masih Diwarnai Profit Taking, Cek Rekomendasi Saham Pilihan di Akhir Pekan

IHSG ditutup melemah, namun ada 4 saham pilihan analis yang patut dicermati. Simak strategi trading untuk hari ini 

Kenaikan HBA Tak Mencerminkan Profit
| Jumat, 17 April 2026 | 07:00 WIB

Kenaikan HBA Tak Mencerminkan Profit

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani menilai kenaikan ini merupakan dampak dari kondisi global

Ada Persoalan Sistemik  di Suplai Batubara PLTU
| Jumat, 17 April 2026 | 06:54 WIB

Ada Persoalan Sistemik di Suplai Batubara PLTU

Kondisi hari operasional pembangkit pada PLTU yang tidak ideal dipicu ketidakpasian dalam persetujuan RKAB 2026

Strategi Medikaloka Hermina (HEAL) Hadapi Defisit BPJS, Bisakah Laba Melonjak Lagi?
| Jumat, 17 April 2026 | 06:30 WIB

Strategi Medikaloka Hermina (HEAL) Hadapi Defisit BPJS, Bisakah Laba Melonjak Lagi?

Laba HEAL turun di 2025, namun tiga analis justru kompak beri rekomendasi beli. Simak proyeksi target harganya!

Beleid Restitusi Pajak Anyar Berlaku Mei
| Jumat, 17 April 2026 | 06:27 WIB

Beleid Restitusi Pajak Anyar Berlaku Mei

Saat ini, rancangan beleid tersebut masih berada pada tahap harmonisasi lintas kementerian, sebelum nantinya ditetapkan dan diundangkan

INDEKS BERITA

Terpopuler