Sejalan dengan Sanksi Pemerintah AS, Halliburton dan Schlumberger Hengkang dari Rusia

Minggu, 20 Maret 2022 | 08:10 WIB
Sejalan dengan Sanksi Pemerintah AS, Halliburton dan Schlumberger Hengkang dari Rusia
[ILUSTRASI. Booth Halliburton saat pameran migas IPA 2018]
Reporter: Sumber: Reuters | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - BENGALUR. Halliburton Co dan Schlumberger pada Jumat mengumumkan penangguhan atau penghentian kegiatan operasi di Rusia. Langkah kedua raksasa penyedia jasa minyak dan gas asal Amerika Serikat (AS) itu sejalan dengan sanksi yang dijatuhkan pemerintah AS atas Rusia yang menginvasi wilayah Ukraina.

Kedua perusahaan itu mengikuti jejak serombongan perusahaan negara Barat di berbagai sektor mulai energi, ritel hingga barang-barang konsumen.  Aksi berbagai korporasi Barat itu menanggapi sanksi yang dijatuhkan pemerintah mereka. Di sektor migas, misalnya, Uni Eropa dan AS melarang penyediaan teknologi minyak ke Rusia, atau mengimpor produk energi dari negeri itu.

Halliburton mengatakan segera menangguhkan bisnis di masa depan dan akan menghentikan operasinya di Rusia. Perusahaan itu sudah mengakhiri pengiriman suku cadang dan produk yang dikenai sanksi ke negara itu.

 Schlumberger telah menghentikan investasi baru di Rusia dan penyebaran teknologi sambil melanjutkan aktivitas yang ada sesuai dengan hukum dan sanksi internasional, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan Jumat malam.

Baca Juga: Dunia Terancam Krisis Pangan Akibat Perang Rusia di Ukraina

"Kami mendesak penghentian konflik dan pemulihan keselamatan dan keamanan di kawasan itu," kata Kepala Eksekutif Schlumberger Olivier Le Peuch.

Penyedia layanan ladang minyak Baker Hughes menolak mengomentari operasinya di Rusia. Perusahaan energi BP PLC, Shell, Equinor ASA dan Exxon Mobil telah menangguhkan bisnis atau mengumumkan rencana untuk keluar dari operasi mereka di Rusia.

Rusia, yang menyebut invasinya ke Ukraina sebagai "operasi militer khusus", merupakan salah satu produsen minyak dan gas terbesar di dunia. Negeri itu mengekspor 7 juta hingga 8 juta barel per hari minyak mentah dan produk minyak.

Di sektor energi, Rusia sangat mungkin tidak terdampak oleh sanksi yang dijatuhkan negara-negara barat. Adalah perusahaan domestik yang memegang kendali atas sebagian besar kegiatan operasi di sektor energi.

Bagikan

Berita Terbaru

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan
| Senin, 20 April 2026 | 05:35 WIB

Harga Plastik Ikut Mengerek Harga Pangan

Kenaikan harga di pasar lebih banyak dipicu oleh biaya kemasan dibandingkan harga komoditas itu sendiri. 

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi
| Senin, 20 April 2026 | 05:32 WIB

Usai BBM & Elpiji Nonsubsidi Naik, Cermati Potensi Pergeseran Konsumsi ke Subsidi

Selain itu, ketersediaan pasokan BBM saat ini menjadi jauh lebih krusial dibandingkan sekadar isu harga.

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental
| Senin, 20 April 2026 | 05:30 WIB

Tabungan Kelas Menengah Mulai Pulih, Namun Bukan Karena Fundamental

Data LPS, simpanan rekening dengan saldo di bawah Rp 100 juta tumbuh dari 3,6% secara tahunan pada Januari 2026 menjadi 4,4% pada Februari 2026.

Politik El Nino Godzilla
| Senin, 20 April 2026 | 05:22 WIB

Politik El Nino Godzilla

Dampak El Nino bersifat lintas sektor, dari energi, pangan, air hingga kehutanan. Oleh karena itu, responsnya tidak bisa parsial.

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Prodia Widyahusada (PRDA) Antisipasi Pelemahan Rupiah

PRDA mengakui banyak melakukan impor barang dari luar negeri. Namun, upaya impor akan tetap terjaga meskipun nilai tukar rupiah terus melemah.

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat
| Senin, 20 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Mengamankan Aset untuk Rumah Rakyat

Kementerian PKP mulai memetakan lokasi pengembangan hunian rakyat di sejumlah kota baru dengan memanfaatkan aset negara.

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun
| Senin, 20 April 2026 | 05:15 WIB

Pajak Progresif Keuntungan Komoditas Bisa Kerek Setoran Rp 67 Triliun

Indef mengusulkan penerapan Progressive Resource Rent Tax, pajak tambahan yang dikenakan atas keuntungan di atas tingkat pengembalian normal. 

KPK Endus Potensi Korupsi MBG
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

KPK Endus Potensi Korupsi MBG

Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK menyodorkan rekomendasi agar program MBG terbebas dari korupsi. 

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat
| Senin, 20 April 2026 | 05:10 WIB

Ancaman Gelombang PHK Semakin Dekat

Pemerintah diminta mengantisipasi ancaman pemutusan hubungan kerja alias PHK dengan mengucurkan insentif kepada dunia usaha.

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat
| Senin, 20 April 2026 | 05:00 WIB

Suku Bunga Stabil,Saham Bank Menguat

​Margin bank berpeluang stabil dalam beberapa kuartal kedepan, menjaga kinerja laba.                     

INDEKS BERITA

Terpopuler