Sejuta Alasan Byar-pet
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kemelut pengelolaan pasokan listrik di Pulau Jawa dan Bali kembali muncul dalam dua pekan terakhir. Masyarakat hanya bisa menerima "jatah" lampu menyala di rumah dan tempat usaha meskipun selalu patuh bayar iuran.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, sedari awal menyatakan tidak ada masalah pasokan batubara untuk pembangkit listrik PT PLN. Meskipun tidak dipungkiri kebijakan memangkas produksi batubara dari 750 juta ton menjadi 600 juta ton ikut berdampak pada produksi nasional.
Menteri Bahlil menyebut sudah ada ratusan juta ton produksi batubara nasional yang dialokasikan untuk kebutuhan dalam negeri terutama untuk pembangkit listri milik PT PLN dan pembangkit listrik swasta yang disebut Independent Power Producer (IPP). PLN pun tak menampik belum semua alokasi bisa dipakai lantaran tak ada kesepakatan harga dengan pemasok.
Ada juga pengakuan lain dari Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo yang menyebut ada dua IPP yang mengalami masalah teknis, sehingga tak mampu menyuplai setrum untuk Jawa-Bali. Hanya saja tak ada perincian PLTU mana yang rusak, dan seberapa besar dampaknya terhadap pasokan energi vital ini bagi masyarakat Jawa-Bali.
Penggantian manajemen PLN dalam Rapat Umum Pemegang Saham pekan lalu juga tak banyak efeknya. Toh hasilnya, negosiasi dengan pemasok batubara tak juga menyelesaikan masalah setrum byar-pet. Sejuta alasan juga bisa tercipta dan tak menjawab kebutuhan masyarakat, listrik menyala tanpa jatah!
Kesalahan PLN seperti ini terus berulang, membiarkan setrum byar-pet tanpa pemberitahuan awal kepada konsumen. Ada sikap sebodo amat PLN dengan keluhan masyarakat soal refrigerator yang mati dan membuat stok bahan baku membusuk, atau ribuan nyawa ikan yang melayang akibat pompa air mati di kolam. Bagaimana kalau yang mati itu alat medis untuk manusia di berbagai fasilitas kesehatan?
Pemadaman listrik bergilir di Jawa dan Bali bukan sekadar masalah teknis tapi cerminan kegagalan struktural dan lemahnya akuntabilitas pengelolaan kelistrikan nasional. Selama PLN dan pemerintah terus sibuk mencari alasan, menyalahkan IPP, harga batu bara, atau cuaca, masyarakat tetap menjadi korban yang harus menelan kerugian materiil dan risiko keselamatan tanpa kompensasi yang memadai.
Sudah saatnya PLN dan pemerintah berhenti berdalih, listrik bukan privilege, tapi hak dasar rakyat!
