Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi

Jumat, 10 Februari 2023 | 16:48 WIB
Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi
[ILUSTRASI. Citra satelit menunjukkan bangunan yang hancur dan tempat berlindung darurat di stadion setelah gempa bumi di Kahramanmaras, Turki, 8 Februari 2023. ]
Reporter: Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - DAMASKUS. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, berpesan kepada dunia agar bencana gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah tidak dipolitisasi. Guterres melihat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk saling mendukung.

"Tragedi di Turki dan Suriah adalah momen di mana kita semua harus bersama-sama mendukung orang-orang (korban). Perbedaan politik harus dikesampingkan," kata Guterres kepada Arab News hari Kamis (9/2).

Guterres mengatakan bahwa Turki adalah rumah bagi pengungsi dengan jumlah terbesar di dunia dan telah menunjukkan kemurahan hati yang tak tertandingi kepada tetangganya di Suriah.

"Orang-orang yang begitu dermawan mendukung orang lain, seperti orang Suriah dan Turki di masa lalu dengan pengungsi dari Suriah di Turki, dan dari Irak di Suriah," lanjutnya.

Baca Juga: Korban Lebih dari 15.000 Jiwa, Erdogan Dinilai Lamban dalam Menangani Bencana

Guterres berbicara hari di mana konvoi bantuan PBB yang pertama melintasi perbatasan ke barat laut Suriah, empat hari setelah gempa melanda. Di momen ini Guterres juga menyuarakan kekecewaan atas lambannya operasi bantuan.

Konvoi bantuan PBB yang pertama ini berisi enam truk yang membawa perlengkapan untuk membangun tempat perlindungan sementara dan kebutuhan lainnya.

Guterres menegaskan bahwa ini baru sebagian kecil dari bantuan yang akan dikirim PBB.

Baca Juga: AS: Kami Membantu Korban Gempa Suriah, Bukan Pemerintah Bashar Al-Assad

Pemerintah Suriah ingin semua bantuan internasional melewati Damaskus, menggunakan sistem yang dikenal sebagai “cross-line operations."

Sistem tersebut memungkinkan pasokan bantuan dikirimkan ke pihak berwenang di ibu kota, yang kemudian mendistribusikannya di tempat yang membutuhkan, termasuk ke bagian negara yang dikuasai pemberontak.

"Cross line sangat penting. Kita harus melakukan semua yang kita bisa. Tapi di bencana di skala ini membutuhkan sistem cross-line dan cross-border. Kita perlu mengintensifkan semua bentuk. Dan seruan saya adalah agar ini tidak dipolitisasi," pungkasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler