Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi

Jumat, 10 Februari 2023 | 16:48 WIB
Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi
[ILUSTRASI. Citra satelit menunjukkan bangunan yang hancur dan tempat berlindung darurat di stadion setelah gempa bumi di Kahramanmaras, Turki, 8 Februari 2023. ]
Reporter: Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - DAMASKUS. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, berpesan kepada dunia agar bencana gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah tidak dipolitisasi. Guterres melihat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk saling mendukung.

"Tragedi di Turki dan Suriah adalah momen di mana kita semua harus bersama-sama mendukung orang-orang (korban). Perbedaan politik harus dikesampingkan," kata Guterres kepada Arab News hari Kamis (9/2).

Guterres mengatakan bahwa Turki adalah rumah bagi pengungsi dengan jumlah terbesar di dunia dan telah menunjukkan kemurahan hati yang tak tertandingi kepada tetangganya di Suriah.

"Orang-orang yang begitu dermawan mendukung orang lain, seperti orang Suriah dan Turki di masa lalu dengan pengungsi dari Suriah di Turki, dan dari Irak di Suriah," lanjutnya.

Baca Juga: Korban Lebih dari 15.000 Jiwa, Erdogan Dinilai Lamban dalam Menangani Bencana

Guterres berbicara hari di mana konvoi bantuan PBB yang pertama melintasi perbatasan ke barat laut Suriah, empat hari setelah gempa melanda. Di momen ini Guterres juga menyuarakan kekecewaan atas lambannya operasi bantuan.

Konvoi bantuan PBB yang pertama ini berisi enam truk yang membawa perlengkapan untuk membangun tempat perlindungan sementara dan kebutuhan lainnya.

Guterres menegaskan bahwa ini baru sebagian kecil dari bantuan yang akan dikirim PBB.

Baca Juga: AS: Kami Membantu Korban Gempa Suriah, Bukan Pemerintah Bashar Al-Assad

Pemerintah Suriah ingin semua bantuan internasional melewati Damaskus, menggunakan sistem yang dikenal sebagai “cross-line operations."

Sistem tersebut memungkinkan pasokan bantuan dikirimkan ke pihak berwenang di ibu kota, yang kemudian mendistribusikannya di tempat yang membutuhkan, termasuk ke bagian negara yang dikuasai pemberontak.

"Cross line sangat penting. Kita harus melakukan semua yang kita bisa. Tapi di bencana di skala ini membutuhkan sistem cross-line dan cross-border. Kita perlu mengintensifkan semua bentuk. Dan seruan saya adalah agar ini tidak dipolitisasi," pungkasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Insentif Likuiditas Ditambah ke Perbankan Biar Bunga Kredit Bisa Turun

Bank Indonesia telah melakukan berbagai jurus untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit di perbankan.

Tantangan 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:10 WIB

Tantangan 2026

Tahun 2026 adalah tahun pertaruhan tinggi, di mana setiap salah langkah kebijakan dapat berdampak panjang bagi trajektori menuju 2045.

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal
| Kamis, 18 Desember 2025 | 06:00 WIB

Papua Masih Defisit Pasokan Beras Lokal

Kementerian Pertanian berambisi menjadikan Papua bisa swasembada pangan beras seperti daerah lainnya. 

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:40 WIB

Kalbe Farma Terus Meracik Ekspansi Bisnis

PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) meluncurkan fasilitas produksi radioisotop dan radiofarmaka untuk deteksi kanker senilai Rp 200 miliar.

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

Danantara Mulai Garap Proyek Hilirisasi Awal 2026

Untuk tahap awal, Danantara bakal menjalankan sebanyak 5 sampai 6 proyek hilirisasi mulai awal tahun depan.

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:30 WIB

OASA Bidik Dua Proyek Sampah Danantara

OASA siap berpartisipasi dalam tender proyek waste to energy (WTE)  Danantara di wilayah Bogor Raya dan Denpasar Raya.

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP
| Kamis, 18 Desember 2025 | 05:10 WIB

Pekerja dan Pengusaha Kritisi Ketentuan UMP

Pemerintah sudah menetapkan perhitungan upah minimum provinsi (UMP) 2026 dengan alfa di rentang 0,5-0,9.

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:45 WIB

Simak Prediksi IHSG dan Rekomendasi Saham Untuk Hari Ini (18/12)

IHSG mengakumulasi pelemahan 0,27% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,56%.​

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Rupiah Masih Tertekan, Bunga Acuan Ditahan

BI menilai keputusan ini sejalan dengan upaya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah masih tingginya ketidakpastian global.

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?
| Kamis, 18 Desember 2025 | 04:30 WIB

Perlukah Memprivatisasi Administrasi Perpajakan?

Penggunaan pihak swasta (pre-shipment inspection) tidak selamanya mengatasi korupsi kepabeanan dan praktik under invoicing.

INDEKS BERITA