Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi

Jumat, 10 Februari 2023 | 16:48 WIB
Sekjen PBB Mengimbau Gempa di Turki dan Suriah Jangan Dipolitisasi
[ILUSTRASI. Citra satelit menunjukkan bangunan yang hancur dan tempat berlindung darurat di stadion setelah gempa bumi di Kahramanmaras, Turki, 8 Februari 2023. ]
Reporter: Sumber: Arab News | Editor: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID - DAMASKUS. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Antonio Guterres, berpesan kepada dunia agar bencana gempa bumi yang melanda Turki dan Suriah tidak dipolitisasi. Guterres melihat ini adalah waktu yang tepat bagi semua pihak untuk saling mendukung.

"Tragedi di Turki dan Suriah adalah momen di mana kita semua harus bersama-sama mendukung orang-orang (korban). Perbedaan politik harus dikesampingkan," kata Guterres kepada Arab News hari Kamis (9/2).

Guterres mengatakan bahwa Turki adalah rumah bagi pengungsi dengan jumlah terbesar di dunia dan telah menunjukkan kemurahan hati yang tak tertandingi kepada tetangganya di Suriah.

"Orang-orang yang begitu dermawan mendukung orang lain, seperti orang Suriah dan Turki di masa lalu dengan pengungsi dari Suriah di Turki, dan dari Irak di Suriah," lanjutnya.

Baca Juga: Korban Lebih dari 15.000 Jiwa, Erdogan Dinilai Lamban dalam Menangani Bencana

Guterres berbicara hari di mana konvoi bantuan PBB yang pertama melintasi perbatasan ke barat laut Suriah, empat hari setelah gempa melanda. Di momen ini Guterres juga menyuarakan kekecewaan atas lambannya operasi bantuan.

Konvoi bantuan PBB yang pertama ini berisi enam truk yang membawa perlengkapan untuk membangun tempat perlindungan sementara dan kebutuhan lainnya.

Guterres menegaskan bahwa ini baru sebagian kecil dari bantuan yang akan dikirim PBB.

Baca Juga: AS: Kami Membantu Korban Gempa Suriah, Bukan Pemerintah Bashar Al-Assad

Pemerintah Suriah ingin semua bantuan internasional melewati Damaskus, menggunakan sistem yang dikenal sebagai “cross-line operations."

Sistem tersebut memungkinkan pasokan bantuan dikirimkan ke pihak berwenang di ibu kota, yang kemudian mendistribusikannya di tempat yang membutuhkan, termasuk ke bagian negara yang dikuasai pemberontak.

"Cross line sangat penting. Kita harus melakukan semua yang kita bisa. Tapi di bencana di skala ini membutuhkan sistem cross-line dan cross-border. Kita perlu mengintensifkan semua bentuk. Dan seruan saya adalah agar ini tidak dipolitisasi," pungkasnya.

Bagikan

Berita Terbaru

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS
| Senin, 23 Maret 2026 | 13:00 WIB

Meramu Portofolio Tahan Banting di Tengah Ketidakpastian Global Ala Bank DBS

Bank DBS bahkan menaikkan proyeksi harga emas ke level US$ 6.250 per ons troi pada paruh kedua 2026.

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat
| Senin, 23 Maret 2026 | 11:00 WIB

Kinerja 2025 Belum Maksimal, Pemulihan APLN Diproyeksi Akan Lambat

Sepanjang 2025, APLN mencatatkan penjualan dan pendapatan usaha sebesar Rp 3,56 triliun, merosot 36,08% year on year (YoY).

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand
| Senin, 23 Maret 2026 | 10:00 WIB

MSCI Indonesia Index Minus di Awal 2026, Kalah dari Malaysia dan Thailand

MSCI Indonesia Index berisi 18 saham dengan total market cap senilai US$ 111,98 miliar. Sepuluh saham terbesarnya merupakan saham-saham big caps.

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli
| Senin, 23 Maret 2026 | 08:00 WIB

Usai Kemeriahan Lebaran, MAPI Bakal Hadapi Tantangan Tekanan Daya Beli

Kondisi harga minyak global yang relatif tinggi saat ini dan diperkirakan akan bertahan lama, diprediksi juga akan berpotensi menekan SSSG MAPI.

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo
| Senin, 23 Maret 2026 | 07:30 WIB

Daftar Sentimen Positif dan Negatif yang Mewarnai Kinerja PTPN IV PalmCo

PalmCo terus mengakselerasi transformasi bisnis melalui penguatan tata kelola, hingga peningkatan volume produk bersertifikasi.

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola
| Senin, 23 Maret 2026 | 05:00 WIB

TDPM Masih dalam Proses Kepailitan Rp 1,45 T, Sanksi OJK Bukti Buruknya Tata Kelola

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan sanksi administratif dan/atau perintah tertulis kepada pihak-pihak tersebut pada 28 Februari 2026.

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan
| Senin, 23 Maret 2026 | 03:00 WIB

Industri Sawit Dibayangi Pajak Ekspor, HGU, dan DHE, Ekspor Jadi Andalan

Di sepanjang 2025 total konsumsi dalam negeri mengalami peningkatan 3,82% dari 23,859 juta ton di tahun 2024 jadi 24,772 juta ton pada tahun 2025.

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket
| Minggu, 22 Maret 2026 | 14:00 WIB

Lebaran, Saatnya Dulang Cuan dari Saham Supermarket dan Minimarket

Sejak awal puasa, biasanya emiten ritel supermarket dan minimarket isi stok berlipat untuk antisipasi kenaikan permintaan masyarakat.

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini
| Minggu, 22 Maret 2026 | 12:00 WIB

Simak 5 Produk Reksadana Saham Syariah Terbaik di Awal Tahun Ini

Reksadana saham syariah tak sekadar menawarkan peluang pertumbuhan yang solid, melainkan juga menggaransi ketenangan batin.

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I
| Minggu, 22 Maret 2026 | 11:00 WIB

Permintaan Ramadan dan Lebaran Jadi Pelecut Kinerja JPFA di Kuartal I

Head of Reseach Retail MNC Sekuritas menyampaikan momentum Ramadan dan Lebaran memang menjadi katalis positif bagi emiten perunggasan.

INDEKS BERITA

Terpopuler