ILUSTRASI. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kedua kiri) didampingi Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo (kedua kanan), Ketua Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar (kiri), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berjabat tangan bersama usai memberikan keterangan dalam konferensi pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) I Tahun 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (31/1/2023). Menteri Keuangan optimistis ekonomi Indonesia tumbuh kuat pada 2023, sejalan dengan dihapusnya aturan PPKM, menurunnya level inflasi yang lebih cepat, serta bercermin dari kinerja neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus mencapai 54,46 miliar dolar AS sepanjang 2022, dan menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/hp.
Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Dina Hutauruk
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan aturan pengawasan dan penanganan masalah bank umum yang tertuang dalam dalam POJK 5/2024. Salah satu poinnya adalah mewajibkan bank memiliki rencana aksi pemulihan atau recovery plan.
Rencana aksi pemulihan merupakan langkah yang disiapkan untuk mengatasi permasalahan keuangan yang mungkin terjadi di bank. Sebelumnya, hanya bank yang masuk kategori bank sistematik saja yang wajib membuat rencana tersebut.
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? Masuk
Berlangganan Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi, bisnis, dan investasi pilihan
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
