Berita Ekonomi

Setoran premi non PBI BPJS Kesehatan masih seret

Senin, 29 Oktober 2018 | 12:19 WIB

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo memberi sinyal akan mengambil aksi guna mengatasi defisit keuangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal tersebut disampaikan setelah pemerintah menyuntikkan dana talangan sebesar Rp 4,9 triliun.

Presiden bilang sedang menimbang beberapa opsi. Salah satunya adalah menagih para penunggak iuran yang saat ini dinilai masih kurang optimal. Terutama setoran premi non-PBI (penerima bantuan iuran) yang dinilai Presiden masih tekor.

"Ada tagihan-tagihan yang belum tertagih. Iuran ini harus lebih digencarkan," ucap Presiden Joko Widodo, pekan lalu. Presiden akan mengajak bicara para direksi BPJS Kesehatan.

Berdasarkan data BPJS Kesehatan, per 1 Oktober 2018 tercatat ada 203,28 juta peserta BPJKS Kesehatan. Lebih rinci sebanyak 92,24 juta  adalah penerima bantuan iuran (PBI APBN), sebesar 27,39 juta PBI APBD, 17,14 juta pekerja penerima upah pegawai negeri (PPU-PN).

Adapun sisanya: 31,43 juta pekerja penerima upah dari badan usaha (PPU-BU), 29,94 juta pekerja bukan penerima upah (PBPU-Pekerja Mandiri), serta 5,11 juta bukan pekerja.

Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengatakan, berdasarkan data tersebut peserta PBI APBN paling berkontribusi besar terhadap iuran BPJS Kesehatan. "(Yang terbesar) PBI APBN yakni 92,2 juta kelas 3 dengan iuran 23.000 per bulan," ungkap Iqbal kepada KONTAN, Minggu (28/10).

Sedangkan penunggakan paling banyak saat ini terbanyak pada peserta PBPU-Pekerja Mandiri, dengan jumlah sekitar 14 jutaan peserta. Meski menunggak, Iqbal menolak jika peserta mandiri dicap sebagai biang keladi dari defisit yang terjadi. Sebab, berdasarkan regulasi BPJS Kesehatan, peserta yang menunggak ketika ingin mengakses layanan kesehatannya kembali akan dikenakan sanksi.

Reporter: Sinar Putri S.Utami
Editor:


Baca juga