Siap-Siap, Puluhan PLTU Bakal Disuntik Mati

Senin, 25 November 2024 | 03:36 WIB
Siap-Siap, Puluhan PLTU Bakal Disuntik Mati
[ILUSTRASI. Suasana di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Suralaya, Cilegon, Banten, Minggu (8/9/2024). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana menghentikan operasional 13 unit PLTU di Indonesia termasuk di antaranya PLTU Suralaya, PLTU Paiton, dan PLTU Ombilin karena tingginya emisi yang dihasilkan. ANTARA FOTO/Angga Budhiyanto/gp/nym.]
Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Havid Vebri

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan program pensiun dini seluruh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) akan tuntas dalam 15 tahun ke depan.

Target ini terbilang ambisius mengingat kapasitas terpasang pembangkit listrik batubara di Indonesia yang terbilang besar, yakni mencapai 20.418,50 megawatt (MW). Dengan kapasitas sebesar itu, PLTU batubara berkontribusi sekitar 29,57% terhadap sistem kelistrikan nasional.

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Berlangganan

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan
Topik Terkait

Berita Terbaru

Emiten BUMN Karya Berharap Proyek Infrastruktur Berlanjut
| Senin, 25 November 2024 | 05:30 WIB

Emiten BUMN Karya Berharap Proyek Infrastruktur Berlanjut

Rencana pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi pengerjaan proyek infrastruktur di Tanah Air, membuat ketar-ketir sejumlah emiten BUMN Karya.

Tata Kelola Stabilisasi Harga Pangan
| Senin, 25 November 2024 | 05:25 WIB

Tata Kelola Stabilisasi Harga Pangan

Ada kebutuhan yang sangat mendesak bagi negara ini untuk mengoreksi tata kelola stabilisasi harga pangan.

Cuan Manajer Investasi dari Bisnis Pengelolaan KPD Masih Seksi
| Senin, 25 November 2024 | 05:05 WIB

Cuan Manajer Investasi dari Bisnis Pengelolaan KPD Masih Seksi

Sejak awal tahun ini, dana kelolaan manajer investasi di segmen kontrak pengelolaan dana tumbuh 11,72%, tertinggi di antara semua produk MI

Avia Avian (AVIA) Perkuat Distribusi dan Produksi
| Senin, 25 November 2024 | 05:05 WIB

Avia Avian (AVIA) Perkuat Distribusi dan Produksi

AVIA mencatatkan kinerja positif hingga kuartal III-2024 lalu dengan mencatatkan laba bersih sebesarRp 1,16 triliun.

Awas, Program Makan Bergizi Gratis Bisa Memperlebar Defisit Anggaran
| Senin, 25 November 2024 | 04:31 WIB

Awas, Program Makan Bergizi Gratis Bisa Memperlebar Defisit Anggaran

Pergerakan defisit anggaran akan dipengaruhi berbagai faktor, termasuk potensi perluasan cakupan dan anggaran makan bergizi gratis. 

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Laba Emiten Menciut
| Senin, 25 November 2024 | 04:30 WIB

Nilai Tukar Rupiah Melemah, Laba Emiten Menciut

Sejumlah emiten mencatat kerugian selisih kurs akibat pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Pelemahan Rupiah Masih Menghantui, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini
| Senin, 25 November 2024 | 04:05 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Menghantui, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Beberapa saham emiten di sektor komoditas layak untuk dicermati di tengah tren pelemahan nilai tukar rupiah. 

Hore! Harga Tiket Pesawat Turun di Masa Nataru
| Senin, 25 November 2024 | 03:38 WIB

Hore! Harga Tiket Pesawat Turun di Masa Nataru

Insentif pemangkasan komponen pembentuk harga tiket pesawat pasti berdampak turunnya harga tiket pesawat.

Berkejaran Menuju Target Swasembada Pangan
| Senin, 25 November 2024 | 03:38 WIB

Berkejaran Menuju Target Swasembada Pangan

Menakar upaya pemerintah yang ingin mencapai target swasembada pangan dipercepat dari sebelumnya menjadi 2027.

Program Tax Amnesty Jilid III Diprediksi Membidik Pelaku Shadow Economy
| Senin, 25 November 2024 | 03:37 WIB

Program Tax Amnesty Jilid III Diprediksi Membidik Pelaku Shadow Economy

Tax amnesty bisa memicu potential cost besar, mulai dari ketidakpatuhan wajib pajak, moral hazard, maupun kredibilitas pemerintah yang rusak.

INDEKS BERITA

Terpopuler