SKK Migas: ConocoPhillips Ingin Lepas Hak Partisipasi di Blok Corridor

Selasa, 01 Juni 2021 | 10:29 WIB
SKK Migas: ConocoPhillips Ingin Lepas Hak Partisipasi di Blok Corridor
[ILUSTRASI. logo conoco phillips]
Reporter: Thomas Hadiwinata | Editor: Thomas Hadiwinata

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. ConocoPhillips berniat hengkang dari Blok Corridor. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Fatar Yani Abdurrahman mengungkapkan, perusahaan minyak dan gas bumi (migas) asal Amerika Serikat itu sudah menyampaikan rencana melepas hak partisipasi ke SKK Migas.

"Secara verbal sudah disampaikan seperti itu," kata Fatar kepada Kontan.co.id, Senin (31/5). Namun, tutur Fatar, ConocoPhillips belum menyampaikan alasan dari rencana pelepasan participating interest di Blok Corridor. Fatur menambahkan, SKK Migas masih menanti proposal tentang pelepasan hak partisipasi itu dari ConocoPhillips.

Merujuk ke pemberitaan Kontan.co.id terdahulu, ConocoPhillips tercatat sebagai kontraktor Blok Corridor dengan hak partisipasi sebesar 54%. Pemegang hak partisipasi lainnya adalah Repsol Energy dengan porsi sebesar 36%, dan Pertamina yang menguasai 10%.

Perubahan pemegang hak partisipasi itu akan berubah seiring dengan berakhirnya masa kontrak pengelolaan blok pada 20 Desember 2023. Pemegang hak partisipasi di masa kontrak berikutnya, yang akan berlangsung selama 20 tahun terhitung sejak 2023, adalah Pertamina Hulu Energi Corridor dengan porsi 30%, ConocoPhillips 46% dan Repsol 24%. Kontrak terbaru Blok Corridor akan menganut skema gross split.

ConocoPhillips memperpanjang daftar perusahaan migas global yang hengkang dari bisnis hulu migas. Royal Dutch Shell telah menyatakan niat melepas hak partisipasi sebesar 35% di Blok Masela. Chevron juga menyatakan niatan untuk mundur dari Proyek Indonesia Deepwater Development (IDD) tahap II.

Selanjutnya: Serapan Anggaran Kementerian PUPR Rp 36,3 Triliun, Terbanyak Sampai Mei Tahun Ini

 

Bagikan

Berita Terbaru

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir
| Rabu, 08 April 2026 | 16:29 WIB

Perang Berkecamuk, Cadangan Devisa Terendah Dalam 20 Bulan Terakhir

Berdasarkan data terbaru BI, cadangan devisa berada di level US$ 148,15 miliar, turun dibandingkan posisi Februari 2026 sebesar US$ 151,90 miliar.

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang
| Rabu, 08 April 2026 | 13:17 WIB

Waspada! Return Obligasi Rawan Terjegal Evaluasi Rating S&P dan Perang

Harga obligasi pemerintah loyo pada kuartal pertama, dengan yield mendekati 7%. Masih ada peluang cuan pada 2026?

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik
| Rabu, 08 April 2026 | 12:51 WIB

Timbang-Timbang Untung Rugi Kendaraan Listrik

Kendaraan listrik sudah jadi pilihan yang serius belakangan ini. Simak, apa saja yang harus dipertimbangkan, sebelum And

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing
| Rabu, 08 April 2026 | 11:19 WIB

Membedah Upaya MKNT Lepas dari Suspensi dan Menghidupkan Usaha Lewat Backdoor Listing

Untuk memuluskan agenda private placement, PT Mitra Komunikasi Nusantara Tbk (MKNT) akan menggelar RUPSLB pada 16 April 2026.

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor
| Rabu, 08 April 2026 | 09:00 WIB

Stock Split Saham DSSA, Upaya Keluar dari HSC Meski tak Menarik Buat Semua Investor

Secara bisnis, DSSA sedang dalam mode ekspansif demi mempertebal portofolio EBT sekaligus melebarkan sayap di infrastruktur digital. 

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?
| Rabu, 08 April 2026 | 08:52 WIB

Yield Obligasi Korporasi Melonjak: Apa Artinya Bagi Portofolio Anda?

Penerbitan obligasi korporasi justru naik saat ekonomi melambat. Pefindo ungkap alasan di balik strategi refinancing emiten.

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026
| Rabu, 08 April 2026 | 08:49 WIB

Beleid Pajak UMKM Terbit Semester I-2026

Ia memastikan, aturan revisi pajak penghasilan (PPh) final untuk pelaku UMKM akan segera diterbitkan dalam waktu dekat

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah
| Rabu, 08 April 2026 | 08:43 WIB

BI Setor Surplus Rp 78 Triliun ke Pemerintah

Surplus tersebut akan disetorkan BI kepada pemerintah setelah proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG
| Rabu, 08 April 2026 | 07:45 WIB

Pelemahan Rupiah Masih Jadi Pemberat IHSG

 Sentimen global dan pelemahan nilai tukar rupiah diprediksi masih akan menekan pergerakan IHSG hari ini.

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis
| Rabu, 08 April 2026 | 07:43 WIB

Kinerja DEWA Ditopang Kenaikan Harga Batubara dan Diversifikasi Bisnis

DEWA raup laba bersih Rp 4,31 triliun di 2025. Namun, laba 2026 diprediksi normalisasi. Cek strategi baru DEWA untuk tetap untung.

INDEKS BERITA

Terpopuler