KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Awal bulan ini, paling tidak dua kali Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyentil industri perbankan.
Pertama, meminta sektor perbankan tidak ragu-ragu menyalurkan pembiayaan atau kredit pada pembangunan smelter. Menurut Jokowi, keikutsertaan perbankan menjadi bagian penting mensukseskan program hilirisasi.
Kedua, Jokowi menyoroti laba perbankan tumbuh kencang. Tahun 2022 memang pertumbuhan laba bank melesat dan mencetak rekor. "Kadang-kadang saya mikir, ini tumbuhnya tinggi banget. Jangan-jangan bunga ketinggian," ujar Jokowi.
Terkait keluhan smelter, berdasarkan data Bank Indonesia (BI) penyaluran kredit ke industri pengolahan, termasuk hilirisasi hingga smelter justru menunjukkan tren meningkat.
Tahun lalu, penyaluran kredit ke sektor ini Rp 1.021,7 triliun. Lebih tinggi dari kondisi sebelum pandemi sebesar Rp 909,1 triliun di 2019 dan sempat turun di 2020 mencapai Rp 862,2 triliun.
Dari sisi perbankan, ada alasan kuat terkait kredit smelter: pembangunannya butuh modal besar. Sementara risiko cukup tinggi karena tidak ada jaminan pemerintah.
Alasan lain, kebanyakan smelter didominasi investor asing. Sementara bank lokal tidak boleh memberi kredit investasi ke perusahaan penanaman modal asing (PMA). Bank bisa membiayai jika PMA membentuk usaha patungan dengan entitas lokal.
Terkait bunga, selain faktor kebijakan otoritas, naik-turun suku bunga mengikuti tren di pasar. Dari sisi bisnis, bank-bank BUMN sejatinya punya kekuatan untuk "mengendalikan" bunga di pasar.
Pemerintah tinggal memerintahkan bank BUMN menurunkan bunga kredit. Risikonya, penurunan bunga bisa menggerus laba. Sementara Perpres No. 130 Tahun 2022 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 di Lampiran II meminta BUMN menyetor dividen Rp 49,1 triliun. Dari jumlah itu setoran bank BUMN sebesar Rp 24,85 triliun.
Artinya, sentilan Jokowi terkait pembiayaan smelter dan bunga bank, pemerintah sendiri yang bisa menyelesaikan. Jokowi bisa memberi insentif untuk smelter dalam negeri atau penjaminan. Sedangkan terkait bunga tinggal meminta Kementerian BUMN memerintahkan bank BUMN turunkan bunga.
Pemerintah janganlah playing victim. Di tengah kesulitan fiskal, pemerintah sanggup menyelesaikan proyek infrastruktur dan melanjutkan Ibu Kota Negara (IKN). Jadi seharusnya pemerintah bisa membereskan sentilan Jokowi di awal tulisan ini. Stop playing victim.
