Subsidi BBM Dicabut?
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana penghapusan subsidi bahan bakar minyak (BBM) kembali bergulir. Isu ini diumumkan oleh Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa Waktu lalu. Menurut Luhut, kebijakan pencabutan subsidi BBM akan dilaksanakan pada 2027 mendatang. Bahkan menurutnya, rencana penghapusan BBM subsidi sudah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Melansir Kompas.com, ada beberapa alasan yang mendasari penghapusan BBM bersubsidi ini. Yang paling utama adalah karena subsidi BBM sangat membebani keuangan negara. Selain itu, impor BBM juga semakin naik dari tahun ke tahun sehingga menguras devisa negara. Itulah mengapa, pencabutan subsidi BBM dinilai sangat mendesak karena dinilai sangat membebani APBN.
Meski demikian, pemerintah berjanji akan menyiapkan skema kompensasi berupa bantuan sosial agar kebijakan ini tidak memberatkan masyarakat miskin. Luhut bilang, hal ini akan membantu pemerintah menghemat anggaran hingga triliunan rupiah.
Sebenarnya, permasalahan subsidi BBM tidak hanya dialami Indonesia. Isu ini juga ramai dibahas Malaysia. Malaysia bersiap menaikkan harga BBM jenis bensin Ron 95 dengan mencabut subsidi. Kebijakan menaikkan BBM jenis bensin ini baru akan terlaksana pada pertengahan 2025. Kebijakan sensitif secara politik ini telah lama tertunda yang merupakan kunci untuk meyakinkan investor bahwa Malaysia serius dengan reformasi fiskal.
Tentu saja, penghapusan subsidi BBM di Indonesia pada 2027 juga akan menjadi kebijakan yang kontroversial, dengan potensi dampak ekonomi yang luas. Meski penghapusan subsidi BBM memiliki sejumlah dampak positif, namun hal itu tidak bisa ditiadakan begitu saja. Pasalnya, BBM merupakan kebutuhan masyarakat yang cukup krusial.
Oleh sebab itu, pelaksanaan kebijakan ini hendaknya jangan dilakukan secara terburu-buru dan harus melalui kajian dan riset yang mendalam. Jangan sampai, penerapan kebijakan nantinya terkesan cek ombak alias testing the water. Seperti yang terjadi baru-baru ini. Pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang kontroversial, mulai dari larangan menjual gas LPG 3 kilogram hingga efisiensi sejumlah lembaga dan kementerian. Kebijakan-kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan setelah ramainya respons publik yang keras.
