KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah memberikan kelonggaran pada masa awal investasi mobil listrik di Indonesia.
Sejauh ini kelonggaran yang sudah terkuak adalah soal kewajiban menggunakan komponen produksi dalam negeri atau biasa disebut Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto Rabu (8/8) menyebut, Pemerintah memberikan kelonggaran dalam Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) selama tahap awal investasi.
Adapun batasan TKDN selama 3 tahun ke depan atau sampai 2023 sebesar 35%.
Setelah itu, TKDN mobil listrik akan dikerek menjadi 40%.
Baca Juga: Toyota dan Nissan siap investasi kendaraan listrik di Indonesia
Hingga saat ini, ada tiga sampai empat produsen otomotif global yang menyampaikan minat dan komitmen untuk investasi mobil listrik di Indonesia.
"Mereka semua targetnya 2022," terang Airlangga usai rapat terbatas di Kantor Presiden membahas rancangan beleid mobil listrik.
Bisa impor CBU
Selanjutnya pemerintah akan memberikan kesempatan kepada prinsipal tersebut untuk mengimpor utuh atawa CBU mobil listrik untuk dijual di Indonesia.
"Impor dalam bentuk CBU tapi dalam periode tertentu," kata Airlangga.
Pemberian izin impor tersebut akan berdasarkan pada kuota.
Nah, kuota ini diberikan berdasarkan investasi yang sudah mereka realisasikan di Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menambahkan, beleid mobil listrik itu akan berbentuk Peraturan Presiden (Perpres).
Baca Juga: Mobil Listrik Mengaspal, PLN Siapkan Fasilitas Fast Charging
"Perpresnya akan ada insentif fiskal dan non fiskal, sehingga tidak perlu lagi PMK (Peraturan Menteri Keuangan)," katanya
Hanya saja, baik Mardiasmo maupun Airlangga, belum memberikan perincian bentuk-bentuk insentif yang akan diberikan kepada produsen mobil listrik.
