Mobil Listrik Mengaspal, PLN Siapkan Fasilitas Fast Charging

Jumat, 02 Agustus 2019 | 06:30 WIB
Mobil Listrik Mengaspal, PLN Siapkan Fasilitas Fast Charging
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan kendaraan listrik terbit, infrastruktur penunjang kendaraan listrik siap meluncur.

Saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengembangkan unit charging station dan fast charging station.

PLN bakal menyediakan fast charging station di stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Fasilitas fast charging station dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghabiskan waktu cukup lama ketika melakukan pengisian ulang.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN, I Made Suprateka, mengemukakan PLN telah memiliki 5.420 truly charging station yang tersebar di 1.982 titik.

Mengenai pengembangan proyek fast charging, Made menyebutkan langkah ini juga sebagai upaya menjawab keresahan masyarakat mengenai ketersediaan SPLU.

"Fast charging station sedang dalam penelitian dan pengembangan oleh kami," sebut Made di Kantor PLN Pusat, Kamis (1/8).

Asal tahu, setiap unit fast charging station diperkirakan menelan investasi senilai Rp 1 miliar.

Yang paling penting, dalam fast charging station masyarakat tidak hanya bisa melakukan pengisian baterai, tapi juga bisa melakukan penukaran baterai.

Bahkan, PLN menyasar sejumlah titik seperti mal, perkantoran dan tempat komunitas mobil listrik berkumpul jika nantinya proyek tersebut dilaksanakan.

"Kami juga akan memberikan diskon bagi pengguna yang melakukan pengisian di atas jam 12 malam saat beban puncak PLN turun," ungkap Made.

Nah, bagi masyarakat yang hendak mengisi ulang baterai kendaraan listriknya dapat mendatangi sejumlah SPLU yang tersedia dengan memanfaatkan aplikasi google maps untuk melihat titik SPLU yang tersedia.

Beli token dulu

Sebelum melakukan pengisian, pengguna harus membeli token listrik seperti membeli token untuk mengisi ulang daya listrik di rumah.

Kelak, para pengguna akan mendapatkan kode voucer yang bisa digunakan pada mesin SPLU untuk pengisian.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan bisa menandatangani Perpres kendaraan listrik ini pada pekan lalu.

Hanya saja setelah dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo menyebutkan dia belum menerima dokumen dan draft Perpres kendaraan listrik.

"Belum sampai di meja saya, kalau sudah sampai di meja saya, pasti akan saya tandatangani," ujar Jokowi.

Yang pasti, Presiden Jokowi menegaskan akan menggenjot penyelesaian Perpres tersebut.

Dengan adanya Perpres ini, pemerintah mengharapkan bisa langsung memulai pengembangan mobil listrik.

Bagikan

Berita Terbaru

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO
| Kamis, 21 November 2024 | 18:03 WIB

BEI Suspensi Belasan Saham Sepanjang November, Redam Euforia Lonjakan Harga Saham IPO

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) cukup getol menggembok saham emiten beberapa waktu terakhir, meski di tengah kondisi pasar yang lesu.

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025
| Kamis, 21 November 2024 | 17:37 WIB

Pasar IPO Tahun 2024 Kurang Bergairah, Otoritas Perlu Berbenah untuk Tahun 2025

Deloitte mengungkapkan terjadi penurunan yang signifikan perusahaan yang melaksanakan IPO di Indonesia, dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China
| Kamis, 21 November 2024 | 16:59 WIB

Dampak Perang Dagang AS-China, Ekspor RI Turun Hingga Kebanjiran Produk Murah China

Terpilihnya Donald Trump menimbulkan kekhawatiran terjadi perang dagang Amerika Serikat-China, seperti yang terjadi tahun 2018 silam. 

 Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya
| Kamis, 21 November 2024 | 09:12 WIB

Investasi Hilirisasi Butuh Rp 9.800 T Hingga 2040, Berikut Perincian 28 Komoditasnya

PTBA menggadang hilirisasi batubara menjadi Artificial graphite dan anode sheet. Sementara ADRO berambisi menjadikannya bahan baku pupuk.

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan
| Kamis, 21 November 2024 | 08:54 WIB

Geber Pengembangan Energi Hijau, Indonesia Butuh Rp 1.000 T Satu Dekade ke Depan

Pemerintah mengklaim bakal membantu pembangunan transmisi dan gardu induk lantaran tidak mudah untuk mencapai nilai keekonomian.. 

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit
| Kamis, 21 November 2024 | 08:45 WIB

Mata Uang Asia Masih Sulit Bangkit

Mata uang Asia masih berpeluang melemah di hadapan dolar Amerika Serikat (AS) setidaknya sampai akhir tahun 2024 ini.

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:43 WIB

Mengail Potensi Cuan Obligasi Korporasi

Berinvestasi pada surat utang korporasi menjadi alternatif menarik bagi investor, Terlebih, di tengah kondisi pasar yang volatil 

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy
| Kamis, 21 November 2024 | 08:37 WIB

Harga Amonia Memoles Prospek ESSA, Analis Beri Rekomendasi Buy

Menakar prospek bisnis dan kinerja saham PT Essa Industries Indonesia Tbk (ESSA) di tengah tren laju harga amonia

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi
| Kamis, 21 November 2024 | 08:05 WIB

Saham INDF Jadi Primadona Investor Asing, FMR Hingga SEI Investments Rajin Akumulasi

Net foreign buy terbesar dalam lima hari terakhir tercatat berlangsung di saham PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF).

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal
| Kamis, 21 November 2024 | 07:55 WIB

Koperasi Bisa Kelola Sumur Minyak Ilegal

Undang-Undang (UU) Migas memperbolehkan entitas koperasi untuk mengelola sumur minyak tua yang selama ini dibor secara ilegal oleh masyarakat.

INDEKS BERITA

Terpopuler