Mobil Listrik Mengaspal, PLN Siapkan Fasilitas Fast Charging

Jumat, 02 Agustus 2019 | 06:30 WIB
Mobil Listrik Mengaspal, PLN Siapkan Fasilitas Fast Charging
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Jika Peraturan Presiden (Perpres) tentang pengembangan kendaraan listrik terbit, infrastruktur penunjang kendaraan listrik siap meluncur.

Saat ini PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sedang mengembangkan unit charging station dan fast charging station.

PLN bakal menyediakan fast charging station di stasiun pengisian listrik umum (SPLU).

Fasilitas fast charging station dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini menghabiskan waktu cukup lama ketika melakukan pengisian ulang.

Executive Vice President Corporate Communication and CSR PT PLN, I Made Suprateka, mengemukakan PLN telah memiliki 5.420 truly charging station yang tersebar di 1.982 titik.

Mengenai pengembangan proyek fast charging, Made menyebutkan langkah ini juga sebagai upaya menjawab keresahan masyarakat mengenai ketersediaan SPLU.

"Fast charging station sedang dalam penelitian dan pengembangan oleh kami," sebut Made di Kantor PLN Pusat, Kamis (1/8).

Asal tahu, setiap unit fast charging station diperkirakan menelan investasi senilai Rp 1 miliar.

Yang paling penting, dalam fast charging station masyarakat tidak hanya bisa melakukan pengisian baterai, tapi juga bisa melakukan penukaran baterai.

Bahkan, PLN menyasar sejumlah titik seperti mal, perkantoran dan tempat komunitas mobil listrik berkumpul jika nantinya proyek tersebut dilaksanakan.

"Kami juga akan memberikan diskon bagi pengguna yang melakukan pengisian di atas jam 12 malam saat beban puncak PLN turun," ungkap Made.

Nah, bagi masyarakat yang hendak mengisi ulang baterai kendaraan listriknya dapat mendatangi sejumlah SPLU yang tersedia dengan memanfaatkan aplikasi google maps untuk melihat titik SPLU yang tersedia.

Beli token dulu

Sebelum melakukan pengisian, pengguna harus membeli token listrik seperti membeli token untuk mengisi ulang daya listrik di rumah.

Kelak, para pengguna akan mendapatkan kode voucer yang bisa digunakan pada mesin SPLU untuk pengisian.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan bisa menandatangani Perpres kendaraan listrik ini pada pekan lalu.

Hanya saja setelah dikonfirmasi, Presiden Joko Widodo menyebutkan dia belum menerima dokumen dan draft Perpres kendaraan listrik.

"Belum sampai di meja saya, kalau sudah sampai di meja saya, pasti akan saya tandatangani," ujar Jokowi.

Yang pasti, Presiden Jokowi menegaskan akan menggenjot penyelesaian Perpres tersebut.

Dengan adanya Perpres ini, pemerintah mengharapkan bisa langsung memulai pengembangan mobil listrik.

Bagikan

Berita Terbaru

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 09:13 WIB

Meski Tengah Downtrend, TLKM Dinilai Punya Fondasi Kinerja Lebih Sehat di 2026

Saham TLKM tertekan jelang tutup tahun, namun analis melihat harapan dari FMC dan disiplin biaya untuk kinerja positif di 2026.

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:43 WIB

Kepala BMKG: Perubahan Iklim Sudah Berada di Tingkat Kritis

Simak wawancara KONTAN dengan Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani soal siklon tropis yang kerap terjadi di Indonesia dan perubahan iklim.

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:19 WIB

Emiten Berburu Dana Lewat Rights Issue

Menjelang tutup tahun 2025, sejumlah emiten gencar mencari pendanaan lewat rights issue. Pada 2026, aksi rights issue diperkirakan semakin ramai.

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:11 WIB

Strategi Rotasi Saham Blue Chip Saat Transaksi Mulai Sepi

Menjelang libur akhir tahun 2025, transaksi perdagangan saham di BEI diproyeksi cenderung sepi. Volatilitas IHSG pun diperkirakan akan rendah. 

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic
| Senin, 22 Desember 2025 | 08:05 WIB

Saham MORA Meroket Ribuan Persen, Ini Risiko & Peluang Pasca Merger dengan MyRepublic

Bagi yang tidak setuju merger, MORA menyediakan mekanisme pembelian kembali (buyback) dengan harga Rp 432 per saham.

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:58 WIB

Tekanan Restitusi Pajak Bisa Berlanjut di 2026

Restitusi pajak yang tinggi, menekan penerimaan negara pada awal tahun mendatang.                          

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:53 WIB

Omzet UKM Tertekan, Daya Beli Jadi Beban

Mandiri Business Survey 2025 ungkap mayoritas UKM alami omzet stagnan atau memburuk. Tantangan persaingan dan daya beli jadi penyebab. 

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:43 WIB

APBD Tersendat, Dana Daerah Mengendap

Pola serapan belanja daerah yang tertahan mencerminkan lemahnya tatakelola fiskal daerah.                          

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:41 WIB

Saham UNTR Diprediksi bisa Capai Rp 32.000 tapi Disertai Lampu Kuning Akibat Batubara

Target penjualan alat berat PT United Tractors Tbk (UNTR) untuk tahun fiskal 2026 dipatok di angka 4.300 unit.

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan
| Senin, 22 Desember 2025 | 07:32 WIB

Angkutan Barang Terganggu Pembatasan

kendaraan dengan trailer atau gandengan, serta angkutan yang membawa hasil galian, tambang, dan bahan bangunan.

INDEKS BERITA

Terpopuler