Tak Ada yang Lolos dari Pemangkasan Anggaran
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengumumkan hasil efisiensi anggaran seluruh kementerian dan lembaga (K/L). Pengumuman ini menindaklanjuti kebijakan efisiensi anggaran melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Berdasarkan hasil rekap efisiensi anggaran DPR, terdapat 73 K/L terkena efisiensi anggaran, yang tersebar di 13 komisi. DPR yang sempat diisukan lolos dari kebijakan efisiensi, ternyata juga mengalami pemangkasan.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran Diprotes, Wamentan: Untuk Bangun Sekolah & Genjot Sektor Pertanian
Berdasarkan unggahan terpisah, DPR RI mengalami pemangkasan anggaran hingga Rp 1,3 triliun. "Meski anggaran DPR RI kena efisiensi, bukan berarti kinerja kami jadi menurun," ujar Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir.
Ada tiga K/L yang selama ini memiliki pagu anggaran jumbo terkena pemangkasan anggaran. Pertama, Kementerian Pertahanan (Kemenhan) yang memiliki pagu anggaran terbesar, terkena pemangkasan Rp 26,9 triliun. Jadi, pagu anggaran Kemenhan pada tahun ini hanya tersisa Rp 139,3 triliun dari Rp 166,2 triliun.
Kedua, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang angga-rannya dipangkas Rp 81,38 triliun dari pagu Rp 110,95 triliun. Jadi, anggaran tersisa hanya Rp 29,57 triliun.
Efek ke ekonomi
Ketiga, Kementerian Kesehatan mengalami pemangkasan anggaran Rp 19,6 triliun dari pagu Rp 105,7 triliun sehingga tersisa Rp 86,1 triliun. Hanya saja, kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo tidak selalu menguntungkan.
Wakil Direktur LPEM FEB UI Jahen Fachrul Rezki mengungkap, ada potensi dampak negatif dari kebijakan efisiensi anggaran terhadap perekonomian di kuartal I-2025. Menurut dia, realokasi anggaran dilakukan pemerintah dapat menimbulkan misalokasi sumber daya (resource misallocation) yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Jalankan Transformasi di PTPN Group, Mohammad Abdul Ghani Raih Best CEO Awards 2024
Jahen bilang, kekhawatiran realokasi anggaran ke program tertentu, seperti makan bergizi gratis (MBG), berpotensi menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. "Ada anak yang bisa makan di sekolah, cuma orang tuanya kehilangan pekerjaan. Ini yang mungkin perlu diperhatikan," ujar Jahen.
Senior Economist World Bank Indira Maulani Hapsari mengatakan, efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dialokasikan untuk delapan program prioritas pemerintah yang semuanya berfokus pada peningkatan aggregate demand.
Namun, dia mengingatkan, peningkatan aggregate demand harus diimbangi peningkatan kapasitas suplai. Jika tidak, ada risiko overheating yang berujung pada inflasi tinggi. Maka menurut dia ekonomi tidak harus difokuskan pada pertumbuhan aktual, tetapi peningkatan pertumbuhan potensial agar tumbuh secara berkelanjutan.
Baca Juga: Zonasi Lahan Data Center dan AI Sektor Kesehatan Jadi Fokus Pemerintahan Baru
