Tak Hanya Buruh, Omnibus Law Cipta Kerja Ikut Memicu Polemik di Industri Migas
Sabtu, 10 Oktober 2020 | 07:00 WIB
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) masih memantik polemik. Tak hanya buruh, omnibus law yang sedianya dibuat untuk menarik investasi nyatanya juga mendapat penolakan pelaku usaha. Salah satunya datang dari industri minyak dan gas bumi (migas).
Omnibus Law ini mengubah ketentuan dalam UU Nomor 22/ 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas). Rezim Kontrak Kerja Sama (KKS) berubah menjadi perizinan usaha atas keputusan pemerintah pusat. Ini dinilai rancu dan bisa menyulut ketidakpastian investasi di hulu migas.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan? Masuk
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
