KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tidak ada angin tidak ada hujan, kampus di Indonesia akan diberikan hak penguasaan dan pengelolaan tambang. Kabar ini tentu membuat heboh, adakah udang di balik batu dengan rencana "kebaikan" pemerintah? Ini tentu ada hubungannya dengan tujuan untuk memutus sama sekali anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk kampus, sehingga kampus dapat mandiri dan tidak membebani negara.
Politik tambang tampaknya masih dipandang ampuh pemerintah dalam menyelesaikan persoalan mendasar operasional negara. Organisasi masyarakat membuat ruwet, diberikan saja hak konsesi tambang agar tidak merepotkan. Lepas dari persoalan kompetensi apakah elite ormas itu mampu mengelola tambang atau tidak sama sekali, bukan menjadi konsen pemerintah. Ormas tentu saja mau-mau saja, karena mereka dapat mengalihkan hak ke pihak ketiga, sementara ormas ongkang-ongkang kaki menikmati fee saja sudah cukup kenyang. Ini tentu ironis. Jauh panggang dari api, jauh dari tujuan semula.
Baca Juga: Punya Pembangkit Nuklir, ini Profil Yonden yang Baru Mengakuisisi 25% Saham HGII
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.