Tantangan Kebijakan Ekspansif Purbaya

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen untuk tetap konsisten menghadirkan kebijakan yang inklusif, transparan dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Namun perbedaan mazhab dan gaya kepemimpinan setiap Menkeu menjadi "titik balik" transformasi kebijakan fiskal di tanah air.
Semenjak era presiden Prabowo Subianto, tampaknya Sri Mulyani lebih cenderung memilih kebijakan kontraktif, diantaranya memperluas objek pajak, menaikkan PPN 12%, efisiensi belanja pemerintah dan memotong dana transfer daerah. Kebijakan ini ditempuh lantaran sempitnya ruang fiskal warisan presiden Jokowi, dan demi menekan melebarnya defisit anggaran.
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan