Target Konservatif Asia Pacific Fibers

Kamis, 18 April 2019 | 08:05 WIB
Target Konservatif Asia Pacific Fibers
[]
Reporter: Agung Hidayat | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Manajemen PT Asia Pacific Fibers Tbk memasang target bisnis konservatif. Di sepanjang 2019, perusahaan produk tekstil ini memproyeksikan pendapatan berada di kisaran US$ 506 juta hingga US$ 510 juta.

Target kinerja itu terbilang konservatif, atau hanya meningkat di rentang 5,6% hingga 6,4% dibandingkan pendapatan sepanjang tahun lalu yang mencapai US$ 479 juta. Pencapaian pendapatan tahun lalu tumbuh 20% dibandingkan tahun sebelumnya yang senilai US$ 399 juta.

Asia Pacific Fibers juga mampu membukukan laba bersih US$ 12,8 juta pada 2018. Di sepanjang 2017, Asia Pacific Fibers masih menderita kerugian sebesar US$ 4,4 juta.Agaknya wajar apabila emiten berkode saham POLY di Bursa Efek Indonesia (BEI) ini tidak jorjoran dalam mematok target bisnis tahun ini.

Sebab, bagi produsen tekstil dan produk tekstil (TPT) seperti POLY, kehadiran produk tekstil impor yang meluber turut menggerus kesempatan mereka untuk bertumbuh. Harga barang impor terbilang murah. Di saat yang sama, belum ada harmonisasi antara industri hulu dengan hilir tekstil tekstil sehingga menyebabkan produk lokal harus mencari celah agar dapat bersaing dan bertahan.

Para produsen tekstil lokal sudah merasakan guyuran produk impor sejak kuartal keempat tahun lalu hingga kuartal pertama tahun ini. "Jadi, kami agak ragu juga apakah bakal baik-baik saja menjalankan bisnis sepanjang tahun ini. Saat ini, kami akan berupaya agar implementasi kebijakan anti-dumping bisa selesai," ungkap Prama Yudha Amdan, Assistant President Director Corporate Communications PT Asia Pacific Fibers Tbk, kepada KONTAN, Selasa (16/4).

Secara umum, manajemen POLY mengakui pada tahun lalu mencatatkan pertumbuhan bisnis lantaran ada kebijakan pengetatan impor. Namun kini Asia Pacific Fibers mengaku kesulitan menghadapi kecenderungan dan pola para pelanggan. Selama ini, pelanggan POLY merupakan pelaku hilir tekstil, yang biasanya membeli on the spot atau kontrak jangka pendek per tiga bulan.

Hal itu lantaran fluktuasi harga komoditas TPT global.Hingga akhir 2018, penjualan lokal masih mendominasi bisnis Asia Pacific Fibers, yakni US$ 396 juta atau 82% dari total penjualan. "Biasanya dua bulan menjelang Lebaran ada kenaikan, namun geliat tersebut belum terasa saat ini. Kami menduga setelah pemilu pasar bisa bergairah lagi," ungkap Prama.

Nilai penjualan lokal tumbuh 18% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya senilai US$ 333 juta. Penyumbang penjualan domestik adalah produk fiber dan yarn yang masing-masing tumbuh 29% dan 13,2% year on year (yoy) dengan nilai masing-masing US$ 176 juta dan US$ 180 juta.Di masa mendatang, Prama berharap ada komitmen antar industri hilir dan hulu tekstil agar dapat menyerap penggunaan produk dalam negeri.

Selain pasar domestik, bisnis Asia Pacific Fibers juga terkerek efek perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan China.Manajemen Asia Pacific Fibers mencatatkan penjualan ekspor senilai US$ 78 juta, tumbuh 23,8% dibandingkan 2017 sebesar US$ 63 juta. Prama menyebutkan porsi penjualan ke AS meningkat pada tahun lalu dan POLY mampu bersaing dengan produsen TPT negara kompetitor seperti Vietnam.

"Selain itu, selama kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun lalu ada pengetatan produk impor," ujar Prama. Sementara itu beban pokok penjualan POLY meningkat 18% yoy menjadi US$ 438 juta. POLY memprediksi pasar kembali bergairah seusai pemilu.

Bagikan

Berita Terbaru

Saham Tergoreng dan Ilusi Rebound Pasar Modal
| Rabu, 22 April 2026 | 05:57 WIB

Saham Tergoreng dan Ilusi Rebound Pasar Modal

Saham-saham tergoreng dengan PER ultra tinggi, tetap kembali mengambil peran penting dalam mendorong indeks.​

Hilirisasi Jangan Berhenti  pada Produk Antara
| Rabu, 22 April 2026 | 05:56 WIB

Hilirisasi Jangan Berhenti pada Produk Antara

Fokus transformasi ekonomi  harus mulai bergeser dari sekadar produk antara (intermediate products) menuju industri manufaktur atau barang jadi.

Permintaan Hunian Masih Lesu, Laba Pakuwon Jati (PWON) Pada 2026 Bisa Layu
| Rabu, 22 April 2026 | 05:55 WIB

Permintaan Hunian Masih Lesu, Laba Pakuwon Jati (PWON) Pada 2026 Bisa Layu

Pada 2026, aset hunian diproyeksi belum kembali jadi motor utama kinerja PT Pakuwon Jati Tbk (PWON).

Indonesia Terus Genjot Produksi Migas Nasional
| Rabu, 22 April 2026 | 05:53 WIB

Indonesia Terus Genjot Produksi Migas Nasional

Melalui teknologi MSF, kita dapat membuka jalur aliran minyak yang sebelumnya sulit diproduksikan, sehingga potensi dapat dimanfaatkan optimal

Beleid Percepatan Proyek PLTS Disiapkan
| Rabu, 22 April 2026 | 05:49 WIB

Beleid Percepatan Proyek PLTS Disiapkan

Presiden Prabowo Subianto memang berambisi agar kapasitas PLTS bisa mencapai 100 GW dalam beberapa tahun ke depan.

Independensi OJK
| Rabu, 22 April 2026 | 05:48 WIB

Independensi OJK

Apakah tidak mungkin, saat OJK dapat asupan dari APBN, kendali pemerintah justru malah semakin kuat?

Rupiah Masih Terpuruk, Laba Emiten Kesehatan Bisa Remuk
| Rabu, 22 April 2026 | 05:45 WIB

Rupiah Masih Terpuruk, Laba Emiten Kesehatan Bisa Remuk

Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, membayangi prospek kinerja emiten kesehatan pada tahun 2026.

Lelang Proyek Sampah Tahap II Dibuka Bulan Ini
| Rabu, 22 April 2026 | 05:45 WIB

Lelang Proyek Sampah Tahap II Dibuka Bulan Ini

Danantara membuka lelang tahap kedua proyek waste to energy menyasar 20 lokasi kabupaten/kota di Indonesia

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Sebar Dividen Tunai Tahun 2025 Sebesar US$ 114,58 Juta
| Rabu, 22 April 2026 | 05:40 WIB

Indo Tambangraya Megah (ITMG) Sebar Dividen Tunai Tahun 2025 Sebesar US$ 114,58 Juta

Nilai dividen tunai PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) tahun 2025 berasal dari 60% perolehan laba bersih ITMG pada 2025 sebesar US$ 190,94 juta.

Industri Minta Relaksasi Pajak Kendaraan Listrik
| Rabu, 22 April 2026 | 05:35 WIB

Industri Minta Relaksasi Pajak Kendaraan Listrik

Inudstri saat ini masih berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk meminta penjelasan lebih lanjut terkait aturan tersebut.

INDEKS BERITA

Terpopuler