Target Mandatori B50 Bisa Meleset Lagi

Kamis, 24 Juli 2025 | 07:11 WIB
Target Mandatori B50 Bisa Meleset Lagi
[ILUSTRASI. Focuss Group Discussion yang diinisiasi oleh sawitsetara yang didukung oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) sukses mengedukasi para peserta dan mahasiswa untuk menyamakan persepsi tentang biodiesel. Dimana acara tersebut dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (19/07/2024).]
Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Dadan M. Ramdan

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mandatori B50 atau kebijakan bahan bakar dengan campuran 50% solar dan 50% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit berpotensi bergeser dari target awal mulai diterapkan tahun depan. Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan B50 dijalankan pada tahun 2026 dari rencana implementasi di awal tahun 2025.

Salah satu penyebabnya adalah disparitas harga antara crude palm oil (CPO) dengan bahan bakar minyak (BBM). "Selama ini selisih antara harga biodiesel domestik atau HIP biodiesel dengan harga solar impor dibayar dari dana sawit yang berasal dari dana BPDPKS yang sekarang namanya Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)," kata Direktur Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute (PASPI) Tungkot Sipayung kepada KONTAN, Senin (21/07).

Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah Berlangganan?
Berlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama dan gunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Business Insight
Artikel pilihan editor Kontan yang menyajikan analisis mendalam, didukung data dan investigasi.
Kontan Digital Premium Access
Paket bundling Kontan berisi Business Insight, e-paper harian dan tabloid serta arsip e-paper selama 30 hari.
Masuk untuk Melanjutkan Proses Berlangganan
Bagikan
Topik Terkait

Berita Terkait

Berita Terbaru

Tunda Lagi Pungutan Pajak Marketplace
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Tunda Lagi Pungutan Pajak Marketplace

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beralasan, penundaan dilakukan karena berkaitan dengan daya beli

Tunda Lagi Pungutan Pajak Marketplace
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:50 WIB

Tunda Lagi Pungutan Pajak Marketplace

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa beralasan, penundaan dilakukan karena berkaitan dengan daya beli

Ancaman Karhutla dan Ujian Doktrin Proximate Cause
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:48 WIB

Ancaman Karhutla dan Ujian Doktrin Proximate Cause

Memisahkan risiko pembakar dari risiko korban memungkinkan pasar memberi harga, bukan sekadar menutup pintu.

Angka Kredit Macet Fintech Tetap Tinggi
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:45 WIB

Angka Kredit Macet Fintech Tetap Tinggi

Rasio TWP90 industri pinjaman daring terparkir di angka 4,26% pada Juni 2026, membaik dari bulan Mei yang mencapai 4,42%, 

Pendapatan Agregat Consumer Staples Tumbuh, Namun Belum Cerminkan Pemulihan Daya Beli
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:32 WIB

Pendapatan Agregat Consumer Staples Tumbuh, Namun Belum Cerminkan Pemulihan Daya Beli

Kinerja emiten consumer staples mulai menunjukkan pemulihan di kuartal II-2026, meski belum sepenuhnya bersumber dari perbaikan daya beli.

Kemiskinan Turun, Belum Tentu Sejahtera
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:30 WIB

Kemiskinan Turun, Belum Tentu Sejahtera

Kemiskinan turun, tetapi ketimpangan dan kerentanan ekonomi masyarakat masih meningkat.                  

Keracunan MBG Bisa ke Ranah Hukum
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:20 WIB

Keracunan MBG Bisa ke Ranah Hukum

Badan Gizi Nasional (BGN) mulai menerapkan kebijakan zero tolerance terhadap kasus keracunan di program MBG.

Data Ekonomi Domestik Bermunculan, Berikut Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (6/8)
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:18 WIB

Data Ekonomi Domestik Bermunculan, Berikut Proyeksi IHSG Hari Ini, Kamis (6/8)

Meski pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,29% dari 5,61% pada kuartal I-2026, tapi masih lebih baik daripada ekspektasi pasar.

Kemhan Usul Anggaran 2027 Menjadi Rp 334 Triliun
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:15 WIB

Kemhan Usul Anggaran 2027 Menjadi Rp 334 Triliun

Kemhan menjadi kementerian dengan usulan anggaran terbesar dalam pembahasan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2027.

Rehabilitasi Sumatra Sudah Menelan Anggaran Rp 37 Triliun
| Kamis, 06 Agustus 2026 | 05:05 WIB

Rehabilitasi Sumatra Sudah Menelan Anggaran Rp 37 Triliun

Proses pemulihan wilayah Sumatra pascabencana banjir dan longsor masih terkendala banjir dan sedimentasi.

INDEKS BERITA

Terpopuler