Berita

Target Penerbitan Aturan IMEI Ponsel Molor, Ini yang ditunggu Pemerintah

Sabtu, 07 September 2019 | 07:13 WIB

ILUSTRASI. Kapolri, Menperin, Menkominfo dan Menkeu memusnahkan ponsel ilegal

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penerbitan aturan validasi IMEI (International Mobile Equipment Identity) ponsel molor dari target.

Semula pemerintah menggadang aturan IMEI bakal diterbitkan pada 17 Agustus 2019, bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang ke-74.

Namun dalam perjalanannya, seperti yang sudah seringkali terjadi, proses penerbitan regulasi tersebut berlarut-larut.

Terlebih lagi ada tiga kementerian yang terlibat dalam penyusunan aturan validasi IMEI ponsel.

Masing-masing kementerian, sesuai dengan  kewenangannya, punya porsi menyusun sejumlah ketentuan dalam aturan itu.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) misalnya, merumuskan pembatasan akses layanan seluler untuk perangkat handphone, komputer genggam, dan tablet.

Sedangkan pengawasan IMEI yang beredar, ada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemdag).

Sementara Kementerian Perindustrian (Kemperin) mengatur soal database IMEI Nasional.

Baca Juga: Samsung masih kuasai pangsa pasar smartphone di Indonesia

Nah, kabar terbaru, draf aturan validasi IMEI saat ini  sudah bersifat final.

Bahkan, beleid ini hanya tinggal menentukan waktu penandatanganan bersama antara Kemkominfo, Kemdag, dan Kemperin.

"Naskah (IMEI) sudah final dan sudah ada di meja Pak Menteri. Tinggal menunggu waktu penandatanganan secara bersama dengan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan," ujar Ferdinandus Setu, Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, pada KONTAN, Jumat (6/9).

Molor bikin rugi membengkak

Kebiasaan buruk pemerintah yang acapkali tidak konsisten ini membuat kerugian yang diderita makin membengkak.

Semakin lama dirilis dan diberlakukan, pasar Indonesia kian terbenam dalam cengkraman ponsel ilegal.

Di sisi lain, penerapan teknologi validasi IMEI dianggap sebagai alternatif paling efektif untuk menekan peredaran ponsel black market.

Selama ini, untuk mengantisipasi ponsel ilegal, produsen dan pemerintah hanya bisa mengimbau konsumen membeli produk di toko atau agen yang memiliki garansi resmi dari pabrikan.

Penggunaan teknologi adalah paling efektif saat ini. Soalnya, jumlah aparat hukum terbatas," ujar Lee Kang Hyun, Vice President PT Samsung Electronics Indonesia kepada KONTAN, Jumat (6/9).

Baca Juga: Huawei pamerkan chipset produksinya untuk mendukung teknologi 5G

Di sisi lain, Samsung terus memperluas jaringan dan pusat purna-jual di setiap kota besar. "Kami juga bekerja sama dengan pemerintah untuk meningkatkan produksi ponsel dalam negeri," klaim Lee.

Menilik data Laporan Quarterly Mobile Phone Shipment yang dirilis International Data Corporation (IDC), Samsung tercatat masih menguasai 26,9% pangsa pasar ponsel di Indonesia pada kuartal II-2019.

Dalam laporan tersebut, secara total, pengapalan ponsel pintar di Indonesia mencapai 9,7 juta unit.

Ini merupakan rekor volume pengapalan tertinggi dan diterjemahkan sebagai strategi antisipasi terhadap larangan impor ponsel pintar ilegal.

Peluang di pasar Rp 2 jutaan

Selanjutnya
Halaman   1 2
Reporter: Andy Dwijayanto, Sugeng Adji Soenarso
Editor: Tedy Gumilar

IHSG
6.236,69
0.28%
17,26
LQ45
985,92
0.27%
2,68
USD/IDR
14.100
0,57
EMAS
753.000
0,00%

Baca juga