Target Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB 2,9% di 2029

Selasa, 15 Oktober 2024 | 09:10 WIB
Target Rasio Pajak Daerah Terhadap PDB 2,9% di 2029
[ILUSTRASI. Sejumlah warga melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan di mobil pelayanan keliling Bank Sultra di Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (6/9/2024). ANTARA FOTO/Andry Denisah/nym.]
Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Adinda Ade Mustami

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah menargetkan rasio pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) alias local taxing ratio Indonesia naik pada tahun 2029. Rasio yang masih rendah dan menjadi salah satu kendala dalam desentralisasi fiskal.  

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024-2029, pemerintah menargetkan local taxing ratio  2,9%. Angka ini, jauh lebih tinggi dibanding realisasi terkini. Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat, local taxing ratio Indonesia pada tahun 2023 tercatat hanya 1,32%. Saat itu, realisasi penerimaan PDRD secara nasional sebesar Rp 253 triliun. Sementara itu berdasarkan data Kemkeu, hingga 13 Oktober 2024, penerimaan PDRD mencapai Rp 201,73 triliun atau 64,56% dari target. 

Ini Artikel Spesial

Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan atau membeli artikel ini.

Kontan Digital Premium Access

Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari

Rp 120.000
Business Insight

Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan

-
Berlangganan dengan Google

Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.

Bagikan

Berita Terbaru

Program Cek Kesehatan Gratis Masih Ada Kendala
| Selasa, 11 Februari 2025 | 07:10 WIB

Program Cek Kesehatan Gratis Masih Ada Kendala

Program cek kesehatan gratis mulai berlangsung sejak 10 Februari 2025 dan masih ditemui beberapa kendala.

Boy Thohir akan Bangun Taman Safari di IKN
| Selasa, 11 Februari 2025 | 07:00 WIB

Boy Thohir akan Bangun Taman Safari di IKN

Otorita IKN telah menyiapkan lahan 225 hektare yang akan dimanfaatkan sebagai lokasi taman safari di IKN.

MAPI Diproyeksi Masih Bergigi Meski Banyak Tantangan Bisnis
| Selasa, 11 Februari 2025 | 07:00 WIB

MAPI Diproyeksi Masih Bergigi Meski Banyak Tantangan Bisnis

Daya beli masyarakat kelas atas yang terjaga dan diversifikasi merek masih akan mendongkrak kinerja PT Mitra Adiperkasa Tbk

Penunjukan Novi Helmy Untuk Serap Gabah Petani
| Selasa, 11 Februari 2025 | 07:00 WIB

Penunjukan Novi Helmy Untuk Serap Gabah Petani

Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya yang merupakan prajurit aktif mendapat perhatian publik.

Cuan Bank Seksi dari Bisnis Remintasi
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:45 WIB

Cuan Bank Seksi dari Bisnis Remintasi

Bank Mandiri meraup pendapatan komisi  dari incoming remittance hampir Rp 2 triliun tahun 2024, meningkat 60% dari tahun sebelumnya

Mata Uang Asia Diombang-Ambing Kebijakan Tarif Trump
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:35 WIB

Mata Uang Asia Diombang-Ambing Kebijakan Tarif Trump

Penundaan tarif ke Kanada dan Meksiko dari Presiden AS Donald Trump memberikan angin segar bagi mata uang kawasan Asia.

BUMN Sumbang Lahan 792 Ha untuk Rumah Rakyat
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:35 WIB

BUMN Sumbang Lahan 792 Ha untuk Rumah Rakyat

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggandeng Kementerian BUMN untuk lahan 3 juta rumah. 

DPR Imbau Menkeu Cari Pengganti Isa Rachmatarwata
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:31 WIB

DPR Imbau Menkeu Cari Pengganti Isa Rachmatarwata

Isa ditetapkan sebagai tersangka baru dalam kasus pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT Asuransi Jiwasraya

Likuiditas Ketat, Ekspansi Kredit Sulit Digenjot
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:30 WIB

Likuiditas Ketat, Ekspansi Kredit Sulit Digenjot

Sejumlah bank yang sudah merilis laporan keuangan tahun 2024 tercatat mengalami lonjakan rasio kredit terhadap dana pihak ketiga atau LDR

Pemangkasan Anggaran Berisiko Tekan Daya Beli
| Selasa, 11 Februari 2025 | 06:27 WIB

Pemangkasan Anggaran Berisiko Tekan Daya Beli

Pemerintah perlu mengalokasikan pemangkasan anggaran untuk menambah anggaran program perlindungan sosial

INDEKS BERITA

Terpopuler