Tarif Listrik 21,45 Juta Pelanggan PLN Bakal Kena Penyesuaian

Kamis, 27 Juni 2019 | 06:21 WIB
Tarif Listrik 21,45 Juta Pelanggan PLN Bakal Kena Penyesuaian
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Para pelanggan listrik golongan 900 volt-ampere (VA) non subsidi harus bersiap merogoh kantong lebih dalam. Sebab, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana melakukan penyesuaian tarif kepada pelanggan listrik golongan tersebut mulai tahun 2020.

Berdasarkan data PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) per Mei 2019, terdapat 21,45 juta pelanggan golongan tarif R-1/900 VA yang bakal terkena kebijakan penyesuaian tarif per tiga bulan tersebut.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN, Djoko Abumanan menyatakan, terkait data pelanggan listrik saat ini, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).

PLN ingin mencocokkan data pelanggan yang berasal dari kategori Rumah Tangga Tidak Mampu. Dengan kata lain, pemerintah tak ingin pelanggan kategori miskin terkena kebijakan kenaikan tarif listrik. "Ada sekitar 3,9 juta pelanggan baru, tapi kami tidak tahu berapa banyak yang mendaftarkan diri ke TNP2K. Tugas kami hanya memastikan jaringan listrik terpasang," ungkap dia kepada KONTAN, Selasa (25/6).

Yang pasti, penyesuaian tarif listrik menjadi kabar gembira bagi PLN. Djoko bilang, penyesuaian tarif pada pelanggan rumah tangga mampu bisa memperlancar arus kas PLN. "karena kami menjual listrik, tentu berharap hasilnya bisa langsung diperoleh," ungkap Abumanan.

Senior Executive Vice President Bisnis dan Pelayanan Pelanggan PT PLN, Yuddy Setyo Wicaksono menjabarkan, berdasarkan data per Mei 2019 pelanggan non-subsidi atau golongan tarif R-1/900 VA berjumlah 21,45 juta. "Sementara yang subsidi (900 VA) sebanyak 6,77 juta," jelas dia.

Adapun golongan 450 VA mencapai 23,59 juta pelanggan. Kemudian golongan R-1/1.300-2.200 VA sebanyak 15,08 juta pelanggan, golongan R-2/3.500-5.500 VA sebanyak 1,14 juta pelanggan serta golongan R-3/6.600 VA ke atas sebanyak 0,24 juta pelanggan.

Sebenarnya, penerapan tariff adjustment bagi pelanggan 900 VA dan 1.300 VA bukanlah barang baru. Pada 2016, pemerintah telah merilis Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 28 Tahun 2016 Tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT PLN, yang intinya memberlakukan penyesuaian tarif untuk kedua golongan pelanggan itu.

Hanya saja, sejak tahun lalu, aturan itu urung berlaku. Pemerintah lebih memilih menahan tarif listrik hingga saat ini. Padahal, jika dilihat dari tiga komponen penentu penyesuaian tarif, seharusnya tarif golongan itu sudah mengalami perubahan.

Adapun tiga penentu perubahan penyesuaian tarif adalah harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price(ICP), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS), dan faktor inflasi.

Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K, Ruddy Gobel bilang, penyesuaian tarif selama tidak menyasar Rumah Tangga Tidak Mampu, maka tidak akan memberikan dampak berarti. "Karena pelanggan 900 VA dari keluarga miskin tetap mendapat subsidi," jelas dia.

Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana menegaskan, jika mengikuti tiga penentu tariff adjustment, maka tarif listrik bisa naik maupun turun.

Bagikan

Berita Terbaru

Kilau Harga Emas, Tak Sejalan Besaran Cuan di Saham Antam (ANTM)
| Senin, 24 Februari 2025 | 21:12 WIB

Kilau Harga Emas, Tak Sejalan Besaran Cuan di Saham Antam (ANTM)

Analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia Rizkia Darmawan dan Wilbert Arifin menetapkan target harga ANTM di Rp 1.900 per saham.

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi, GIC Jual Seluruh Kepemilikannya di EMTK & BUKA
| Senin, 24 Februari 2025 | 20:49 WIB

Transaksi Jumbo di Pasar Negosiasi, GIC Jual Seluruh Kepemilikannya di EMTK & BUKA

Merujuk data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) per 31 Januari 2025, kepemilikan GIC di EMTK berjumlah 4.290.909.100 saham (6,99%).

Transaksi IIMS 2025 Meningkat, Ini Penjualan Mobil Nasional Dalam 8 Tahun Terakhir
| Senin, 24 Februari 2025 | 15:02 WIB

Transaksi IIMS 2025 Meningkat, Ini Penjualan Mobil Nasional Dalam 8 Tahun Terakhir

Nilai transaksi pada IIMS 2025 naik 3,2% menjadi Rp 6,91 triliun dari Rp 6,7 triliun pada tahun lalu.

Jadi Tujuan Ekspor CPO Utama, Rencana Kenaikan Pajak Impor India Bisa Menyusahkan
| Senin, 24 Februari 2025 | 13:07 WIB

Jadi Tujuan Ekspor CPO Utama, Rencana Kenaikan Pajak Impor India Bisa Menyusahkan

Berdasarkan data BPS, India telah menjadi importir utama minyak sawit atau CPO Indonesia sejak tahun 2012.

Paling Moncer di LQ45 Pekan Lalu, Ini 10 Besar Investor Asing Pemilik Saham AMMN
| Senin, 24 Februari 2025 | 11:28 WIB

Paling Moncer di LQ45 Pekan Lalu, Ini 10 Besar Investor Asing Pemilik Saham AMMN

Vanguar Group menjadi investor institusi asing yang paling banyak mendekap saham PT Amman Mineral Internasional Tbk (AMMN).

Realisasi Penyaluran KUR Mencapai Rp 7 Triliun
| Senin, 24 Februari 2025 | 09:21 WIB

Realisasi Penyaluran KUR Mencapai Rp 7 Triliun

Pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat atau KUR sebesar Rp 300 triliun pada tahun ini

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari
| Senin, 24 Februari 2025 | 09:01 WIB

Asing Masuk Rp 7,58 Triliun di Pekan Ketiga Februari

Aliran modal asing masuk ke pasar surat berharga negara (SBN) dan ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:27 WIB

Dana Pensiun Guru AS dan JP Morgan Paling Banyak Borong Saham TLKM, Intip Prospeknya

Salah satu tantangan yang dihadapi PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) adalah pertumbuhan average revenue per user (ARPU).

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:16 WIB

Jangan Tebang Pilih Efisiensi Anggaran

Pemerintah berencana mengembalikan dana sebesar Rp 58 triliun kepada 17 kementerian dan lembaga (K/L)

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar
| Senin, 24 Februari 2025 | 08:07 WIB

Kepemilikan SBN oleh BI Bakal Makin Besar

Menilik efek dari rencana Bank Indonesia menjadi pembeli surat berharga negara (SBN) untuk mendanai program 3 juta rumah

INDEKS BERITA

Terpopuler