Tarik Ulur Gross Split di RUU Migas

Sabtu, 15 Juni 2019 | 08:08 WIB
Tarik Ulur Gross Split di RUU Migas
[]
Reporter: Filemon Agung | Editor: Tedy Gumilar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) terus bergulir. Yang terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan skema kontrak bagi hasil migas gross split masuk ke dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Migas.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Djoko Siswanto membenarkan hal itu. "Kita coba memasukkan (gross split) dalam draf DIM dan terus kita sempurnakan. Ini masih progres," terangnya saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (14/6).

Sejak tahun lalu, pembahasan sejumlah DIM di RUU Migas belum menemui titik temu. Saat ini, bola RUU Migas diserahkan kepada pemerintah oleh DPR agar segera menyelesaikan DIM itu.

Nah, dengan masuknya skema gross split ke dalam DIM RUU Migas, pembahasan yang sebelumnya sudah berjalan akan mulai dari awal lagi. "Dengan penambahan program baru, yang lama akan mulai dari nol lagi," ujar Djoko.

Namun, kata Djoko, pembahasan hanya akan terjadi pengulangan prosedur dan bukan perihal substansi RUU Migas tersebut. Yang jelas, klaimnya, masuknya skema gross split ke dalam UU Migas demi kepentingan investasi dalam jangka panjang. "UU itu kajiannya 30 tahun baru matang. Kita melakukan ini untuk 30 tahun kedepan," tandasnya.

Terlalu memaksakan

Asal tahu saja, dalam draf RUU Migas yang diterima KONTAN, pada Februari 2019, terdapat beberapa poin baru. Misalnya, dalam Pasal 43 disebutkan, akan dibentuk Badan Usaha Khusus (BUK) Migas, baik hulu maupun hilir. Lembaga ini bakal memiliki hak untuk pengusahaan atas manfaat ekonomi atau prospek usaha terhadap semua cadangan terbukti migas, dan pengusahaan hulu dan hilir migas. Selain itu, Pasal 53 RUU Migas menyebutkan bahwa seluruh produksi minyak bumi diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Menanggapi masuknya skema gross split ke dalam RUU Migas, anggota Komisi VII DPR, Kardaya Warnika menyatakan keberatan. Ia menyatakan, pemerintah terlalu memaksakan apabila skema itu masuk ke UU Migas. "Investasi migas sekarang jeblok karena memaksakan gross split," katanya ke KONTAN.

Kardaya menilai, UU harus berlaku untuk jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, jika ketentuan kontrak gross split masuk ke dalam UU Migas, justru akan mengganggu investasi. "Bentuk kontrak migas sangat tergantung dari kondisi yang berubah dari waktu ke waktu," tandasnya. Bagi dia, bentuk kontrak boleh apa saja, yang terpenting memberikan manfaat terbaik bagi negara.

Pengamat Migas dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, punya pandangan berbeda. Menurutnya, ketimbang skema production sharing contract (PSC), rezim gross split lebih memberikan mutual benefit bagi pemerintah dan investor.

Bagikan

Berita Terbaru

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?
| Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?

Hashim Djojohadikusumo Utusan Khusus Presiden menyebut, pemerintah membidik 7 GW kapasitas PLTN dalam 15 tahun ke depan.

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?
| Kamis, 19 November 2026 | 10:00 WIB

RI Mau Kembangkan Pembangkit Nuklir, Saham Apa yang Bakal Menyala?

Hashim Djojohadikusumo Utusan Khusus Presiden menyebut, pemerintah membidik 7 GW kapasitas PLTN dalam 15 tahun ke depan.

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset
| Kamis, 19 November 2026 | 09:24 WIB

Publik Tuntut Transparansi RUU Perampasan Aset

Koalisi menilai ketiadaan akses terhadap draf RUU, naskah akademik, dan daftar inventarisasi masalah (DIM) menghambat partisipasi publik

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah
| Kamis, 19 November 2026 | 08:56 WIB

Usai Keputusan BI Rate, Tekanan Eksternal Masih Membayangi Pergerakan Rupiah

Tekanan eksternal masih membayangi sehingga arah pergerakan rupiah pada perdagangan Kamis (19/11/2026) diperkirakan cenderung terbatas.

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu
| Kamis, 19 November 2026 | 08:42 WIB

Suku Bunga The Fed Berpeluang Naik, Harga Logam Mulia Lesu

Peluang penguatan harga emas dan perak dunia masih terbatas menjelang keputusan suku bunga The Federal Reserve (The Fed) pada Desember 2026

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)
| Kamis, 19 November 2026 | 08:25 WIB

Setelah BI Rate Naik 6%, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini, Kamis (19/11)

Kenaikan BI rate bisa memengaruhi persepsi investor terkait prospek pertumbuhan emiten. Terutama, emiten yang sensitif terhadap suku bunga. 

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta
| Kamis, 19 November 2026 | 08:21 WIB

Anak Usaha MEDC Merilis Surat Utang US$ 300 Juta

 PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) menerbitkan surat utang senilai US$ 300 juta dengan tingkat bunga 8,875% dan jatuh tempo pada 2032.

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20
| Kamis, 19 November 2026 | 08:18 WIB

Dapat Restu RUPSLB, RDTX Stock Split di Rasio 1:20

PT Roda Vivatex Tbk (RDTX) bersiap melaksanakan pemecahan nilai nominal saham atau stock split dengan rasio 1:20.

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik
| Kamis, 19 November 2026 | 08:12 WIB

Suku Bunga Acuan BI Naik, Pasar Saham Tercekik

Saat tren suku bunga masih tinggi, dana asing bisa mengalir ke instrumen selain saham. Alhasil, pasar saham semakin tertekan.

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya
| Kamis, 19 November 2026 | 08:00 WIB

INDY dan PTRO Masuk Tambang Emas, Simak Prospeknya

Investor perlu mencermati sejumlah risiko, mulai dari keterlambatan proyek, hingga ketidakpastian regulasi pertambangan.

INDEKS BERITA

Terpopuler