Termasuk Sudwikatmono & Darmono, Berikut Daftar 21 Pengusaha Pendiri Jababeka (KIJA)

Kamis, 01 Agustus 2019 | 05:05 WIB
Termasuk Sudwikatmono & Darmono, Berikut Daftar 21 Pengusaha Pendiri Jababeka (KIJA)
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejak berdiri pada tahun 1989, sejarah PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tidak bisa dipisahkan dari jasa 21 orang dan entitas pengusaha nasional yang turut membesarkannya. Merujuk dokumen penawaran umum saham perdana atau initial public offering (IPO) KIJA tahun 1994 silam yang dimiliki KONTAN, terungkap besaran kepemilikan saham para pendiri KIJA.

Sudwikatmono, pengusaha nasional yang juga sepupu mantan Presiden Suharto, dalam prospektus IPO KIJA tercatat sempat memiliki 1.200 saham (9,09%) pada tahun 1992. Hal ini menempatkan pak Dwi, sapaan akrab Sudwikatmono, menjadi pemegang saham individu KIJA terbesar kala itu. Sedangkan Setyono Djuandi Darmono (SD Darmono) bersama 19 pengusaha lainnya memiliki porsi kepemilikan yang sama besar, yakni masing-masing mengapit 600 saham atau setara 4,545%.

Porsi kepemilikan saham para pengusaha nasional itu, tertuang dalam perubahan ketujuh pemegang saham KIJA yang tersaji dalam prospektus IPO KIJA. Berikut ini daftar kepemilikan saham KIJA tersebut.

Daftar 21 Pengusaha & Entitas Pemegang Saham Jababeka KIJA Tahun 1992
Nomor Nama Pemegang Saham Porsi Kepemilikan (%)
1 Sudwikatmono 9,09
2 Setyono Djuandi Darmono 4,545
3 Ir. Budi Brasali 4,545
4 Ir H. Ismail Sofyan 4,545
5 Iwan Brasali 4,545
6 Sutanto Joso 4,545
7 PT Udinda Aneka Sarana 4,545
8 Adam Kurniawan 4,545
9 Sahrip Kartawidjaja 4,545
10 Thomas Mintarja Gani 4,545
11 Benyamin Arman Suriadjaya 4,545
12 Santoso Sutantyo 4,545
13 Umar Hartadinata 4,545
14 Budino Widodo 4,545
15 Eka Tjandranegara 4,545
16 Arief Rachmat Kurniawan 4,545
17 Surjanto Sosrodjojo 4,545
18 Hadi Rahardja 4,545
19 Utomo Josodirjo 4,545
20 Setiawan Mardjuki 4,545
21 Fenza Sofyan 4,545

 

Diterangkan dalam laporan keuangan KIJA tahun 1994 bahwa pada tahun 1993 kembali terjadi penambahan modal disetor. Setelah menambah modal sejumlah pengusaha memasukkan saham KIJA miliknya, baik secara kelompok maupun perseorangan  ke sejumlah perusahaan.

Perusahaan tersebut terdiri dari PT Mekar Sertajaya, PT Brasali Corporation, PT Penta Cosmopolitan Corp, PT Arman Investment Utama, PT Bandaloka Jaya, dan PT Tiwi Utomo Investama.

Hingga pada saat sebelum dan setelah IPO, komposisi pemegang saham KIJA beserta porsi kepemilikannya adalah sebagai berikut.

Porsi Kepemilikan Saham Jababeka (KIJA) Sebelum dan Sesudah IPO
No. Nama Pemegang Saham Sebelum IPO (%) Sesudah IPO (%)
1 Mekar Sertajaya 50,500 42,930
2 Dwi Investindo 4,500 3,826
3 Brasali Corporation 4,500 3,826
4 Penta Cosmopolitan Corporation 4,500 3,826
5 Arman Investment Utama 2,250 1,913
6 Bandaloka Jaya 2,250 1,913
7 Tiwi Utomo Investama 2,250 1,913
8 Udinda Aneka Sarana 2,250 1,913
9 Sinarsemesta Asri 2,250 1,913
10 Pacific Continental Investindo 2,250 1,913
11 Tjandranegara Investindo 2,250 1,913
12 Widodo Investindo 2,250 1,913
13 Dwitunggal Abadisentosa 2,250 1,913
14 Mudah Rezeki Selaras 2,250 1,913
15 Sumbersentosa Sejati 2,250 1,913
16 Dharma Setyanugraha Investa 2,250 1,913
17 Panca Raharja Investa 2,250 1,913
18 Sumber Sada Abadi 2,250 1,913
19 Sinar Sisrodjojo Investa 2,250 1,913
20 Santoso Sutantyo 2,250 1,913
21 Masyarakat - 14,985

Jika ditarik sejak awal pendirian tahun 1989 silam, terdapat empat pihak yang menjadi pendiri KIJA. Dua diantaranya adalah Setyono Djuandi Darmono dan Thomas Mintarja Gani yang masing-masing mengapit 36 saham dan 25 saham. Sedangkan kedua pihak lainnya adalah Pemda Tingkat I Jawa Barat menggenggam 20 saham dan Garnida memiliki 119 saham, dari total 200 saham yang dicatatkan tahun 1989.

Bagikan

Berita Terbaru

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:03 WIB

Sektor Informal Bisa Terdampak WFH

Presiden FSpeed Budiman Sudardi bilang, pengemudi ojol memahami wacana kebijakan ini memiliki tujuan  untuk efisiensi dan pengurangan kemacetan.

INDEKS BERITA

Terpopuler