Timah (TINS) Kian Untung Berkat Tambang di Laut

Kamis, 28 Juli 2022 | 04:20 WIB
Timah (TINS) Kian Untung Berkat Tambang di Laut
[]
Reporter: Nur Qolbi | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia akan melarang ekspor bijih timah mulai tahun depan. Ini dilakukan untuk mendorong hilirisasi timah, demi meningkatkan nilai tambah.

Analis Pilarmas Investindo Sekuritas Desy Israhyanti mengatakan, dampak pelarangan ekspor timah akan terasa secara global. Ini karena pasokan timah dari Indonesia memenuhi sekitar 40% suplai timah global.

Bagi PT Timah Tbk (TINS), langkah pemerintah mendorong hilirisasi timah tersebut memberi dampak baik. Program hilirisasi ini akan melebarkan peluang bisnis TINS dalam menjual produk bernilai tambah. Apalagi, porsi ekspor sejauh ini mendominasi penjualan TINS, yakni 90%. 

Ke depan, produk hilirisasi timah yang akan dikembangkan mencakup tin plat, tin solder dan tin chemical. Tapi risiko resesi melemahkan permintaan komoditas, termasuk timah. Ini jadi sentimen negatif yang membayangi TINS. 

Baca Juga: Simak Prospek dan Rekomendasi Saham TINS di Tengah Larangan Ekspor

Asal tahu saja, harga timah sempat mencapai puncak pada Maret 2022 lalu. Kini harga timah merosot 49%. 

Mengendalikan biaya

Analis BRI Danareksa Sekuritas Hasan Barakwan dalam risetnya menuliskan, pertumbuhan kinerja TINS yang kuat akan berlanjut tahun ini. "TINS menjalankan tata kelola penambangan timah dengan baik dan mengendalikan biaya produksi," ujar dia.

Perusahaan tambang milik negara ini juga berencana meningkatkan kontribusi bijih timah dari segmen laut, karena segmen darat menuntut biaya lebih tinggi. Pada kuartal IV-2021, biaya penambangan bijih timah di darat mencapai US$ 22.418 per ton, sedangkan di laut US$ 19.101 per ton.

Secara historis, produksi bijih timah di darat pada 2018-2020 berkontribusi sekitar 70%-80% dari total produksi bijih timah TINS. Tapi pada 2021, kontribusi produksi di darat berkurang jadi 50%. 

Hingga Februari 2022, produksi bijih timah dari laut berkontribusi 60%. TINS berencana mempertahankan tren ini di 2022 dan seterusnya. Hasan meyakini, kontribusi produksi bijih timah laut mencapai 60% pada 2023. 

Baca Juga: Pasokan Logam Industri Tersendat, Kinerja Emiten Justru Terbantu

"Kami menurunkan perkiraan biaya tunai 3,3% menjadi US$ 24.360 per ton dan meningkatkan perkiraan laba bersih 2023 sebesar 43,2% menjadi Rp 1,08 triliun, dari prediksi sebelumnya Rp 757 miliar," tutur Hasan.

Analis KB Valbury Sekuritas Devi Harjoto juga memprediksi produksi TINS akan lebih tinggi pada semester dua tahun ini, setelah penambahan kapasitas kapal, sejalan dengan fokus TINS ke penambangan laut. Dia juga yakin produksi TINS dapat optimal dan melebihi 35.000 metrik ton pada 2023. 

"Ini dapat tercapai setelah proyek ausmelt furnace selesai dan berpotensi mendorong produksi jadi dua kali lipat," papar Devi dalam riset yang ditulis bersama Analis KB Valbury Sekuritas Alfiansyah.
TINS juga akan mendongkrak pasokan industri smelter domestik yang saat ini sedang meningkat. Produksi produk teknologi dan panel surya, diikuti menguatnya kurs dollar Amerika Serikat (AS), bisa mengangkat performa TINS.

Di sisi lain, ada faktor negatif yang bisa menekan saham TINS. Pertama, rencana pemerintah membatasi ekspor timah bisa berisiko terhadap performa TINS. Alasannya, pasar ekspor berkontribusi lebih dari 90% terhadap pendapatan TINS.

Kedua, permintaan yang lebih rendah dari perkiraan dan pengetatan moneter yang bisa membuat harga komoditas, termasuk timah, terkoreksi. Ini bisa mengganggu kinerja.

Ketiga analis menyarankan beli saham TINS. Devi memasang target di Rp 2.400. Estimasi tersebut mencerminkan PE 7,32 kali. Target harga dari Hasan dan Desy di Rp 2.100 dan Rp 2.800. Kemarin, TINS naik 0,7% ke Rp 1.435.   

Baca Juga: Menilik Prospek Saham-saham Emiten Logam Industri di Paruh Kedua 2022

 

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler