Tren Childfree Mengancam Populasi dan Masalah Ekonomi

Sabtu, 02 November 2024 | 07:00 WIB
Tren Childfree Mengancam Populasi dan Masalah Ekonomi
[ILUSTRASI. Pasangan suami istri]
Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk, Selvi Mayasari | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Fenomena childfree merambah ke Indonesia perlu diwaspadai. Fenomena ini berbahaya bagi ekonomi bila semakin menjamur. Jumlah kelahiran bayi yang menyusut bisa berujung pada kondisi penuaan populasi. 

Untuk melihat bahaya aging population, kita bisa berkaca pada Jepang. Negeri Sakura ini menghadapi krisis populasi sejak lama. Melansir Bloomberg, Jumat (1/11), jumlah penduduk Jepang  pada tahun 2023 tercatat 121,6 juta, menyusut 861.000 dari 2022.

Penurunan populasi Jepang  sudah terjadi sejak Perang Dunia ke-II. Angka kelahiran bayi di Jepang semester I-2024 hanya 350.074 orang, turun 5,7% secara tahunan. Ini rekor terendah sepanjang sejarah, menurut pemerintah Jepang.

Penuaan populasi ini telah jadi masalah besar bagi ekonomi Jepang. Kurangnya usia produktif mengisi sektor pekerjaan membuatnya mengalami krisis tenaga kerja 
Masalah penuaan populasi juga sudah merambat ke Eropa serta negara Asia Timur lain. Angka kelahiran bayi di Korea Selatan dan China juga terus mengalami penyusutan. 

Baca Juga: Korea Selatan Dilanda Wabah Epidemi Kesepian, Apa Itu?

Menurut Statistik Nasional China, bayi yang lahir di negara itu pada tahun 2023 hanya 9,02 juta, turun 5,6% dari 2022. Tingkat kelahiran mencapai rekor terendah, yaitu 6,39 kelahiran per 1.000 orang.

Sementara Statistik Nasional Korea mencatatkan bayi lahir di Negeri Ginseng itu pada 2023 susut 7,7% menjadi 230.000. Meski begitu, pada kuartal II 2024, mulai naik 1,2% jadi  56.838, kenaikan pertama sejak 2015. 

Kenaikan itu tak lepas dari jumlah pasangan yang menikah naik 17,1% menjadi 55.910. Ini menjadi pertumbuhan tercepat kedua dalam sejarah. 

Sebenarnya, aging population di Asia Timur terjadi awalnya karena kebijakan masa lalu. Selama tiga dekade lebih, China memberlakukan kebijakan satu anak. Setelah Perang Dunia II, Jepang mendorong penggunaan kontrasepsi dan mendekriminalisasi aborsi. Di Korea Selatan, pemerintah melegalkan aborsi  dan melarang warganya punya lebih dari dua anak di awal 1970-an

Pada perkembangan selanjutnya, banyak orang muda di tiga negara itu memilih menunda atau tidak ingin menikah dan punya anak karena  perubahan norma sosial dan gaya hidup. Tingginya harga rumah dan sulitnya pasar kerja jadi penyebabnya. 

Baca Juga: Ini 15 Negara dengan Tingkat Kesuburan Paling Rendah di Tahun 2024

Jepang, China, dan Korea Selatan telah melakukan upaya besar mendorong warganya mau menikah dan punya anak. Namun, berbagai insentif yang diberikan belum berhasil mendorong kelahiran. 

Jepang sebetulnya sadar akan bahaya penurunan populasi itu sejak lama. Pada tahun 1990-an, Jepang mengeluarkan kebijakan guna memacu orang  mau memiliki lebih banyak anak. Pemerintah mewajibkan pengusaha  menawarkan cuti mengasuh anak hingga satu tahun, membuka lebih banyak tempat penitipan anak bersubsidi. Tapi, hasilnya nihil. 

Di Indonesia, I Dewa Gede Karma Wisana, Kepala Lembaga Demografi FEB UI, mengatakan sudah ada beberapa provinsi yang mencatat penurunan angka kelahiran. Hanya, ia melihat angka kelahiran di Indonesia secara keseluruhan masih cukup baik.

Untuk mengantisipasi terjadinya aging population, ia merekomendasikan agar pemerintah fokus meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)  di daerah dengan angka fertilitas tinggi. Sedang di daerah angka fertilitas rendah diberi layanan yang menekan biaya anak.

Baca Juga: Banyak Warganya yang Takut Punya Anak, Ini yang Dilakukan China

Sementara Direktur eksekutif IINDEF Tauhid Ahmad menyebut saat ini jumlah warga Indonesia yang menunda pernikahan semakin besar. Hal ini membuat tren pertumbuhan penduduk jadi melambat dari tahun ke tahun.

“Jika angka kelahiran turun, dalam jangka panjang, akan menurunkan potensi pertumbuhan ekonomi. Beban tanggungan ekonomi kian tinggi untuk biaya kesehatan dan pensiun.” jelas Tauhid.

 

 

Bagikan

Berita Terbaru

Geopolitik Timur Tengah Picu Volatilitas, Harga Minyak & Batubara Terbaru
| Jumat, 05 Juni 2026 | 06:15 WIB

Geopolitik Timur Tengah Picu Volatilitas, Harga Minyak & Batubara Terbaru

Analisis terbaru memproyeksikan minyak WTI capai US$115, sementara batubara di rentang US$135-US$155. Cek detail prediksi ini.

Saham Bank Tetap Belum Berdaya, Padahal Sudah Terendah dalam 5 Tahun
| Jumat, 05 Juni 2026 | 06:10 WIB

Saham Bank Tetap Belum Berdaya, Padahal Sudah Terendah dalam 5 Tahun

​BBCA dan BBRI ambruk ke level terendah 5 tahun, asing kabur triliunan rupiah di tengah tekanan rupiah dan kenaikan BI rate

Hiruk-Pikuk Danantara
| Jumat, 05 Juni 2026 | 06:10 WIB

Hiruk-Pikuk Danantara

Pada acara peringatan satu tahun Danantara Maret lalu, Presiden menginginkan Danantara setor US$ 50 miliar saban tahun ke kas negara.

Sektor Ini Jadi Motor Pertumbuhan Laba AKR Corporindo Tbk (AKRA) di 2026
| Jumat, 05 Juni 2026 | 06:00 WIB

Sektor Ini Jadi Motor Pertumbuhan Laba AKR Corporindo Tbk (AKRA) di 2026

Kinerja AKRA diproyeksi melonjak tahun ini. Pasokan BBM aman dan penjualan lahan JIIPE jadi penopang utama. Jangan lewatkan peluangnya!

Indonesia dan Filipina Bersiap Perdagangan Skema Barter
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:35 WIB

Indonesia dan Filipina Bersiap Perdagangan Skema Barter

Pemerintah membuka opsi barter dalam kerja sama ekspor impor dengan Filipina  imbas semakin loyonya nilai kurs rupiah.

Iuran Dana Pensiun Terusik Ancaman PHK
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:30 WIB

Iuran Dana Pensiun Terusik Ancaman PHK

OJK mencatat iuran dapen masih mengalami peningkatan setinggi 10,30% secara tahunan menjadi Rp 9,69 triliun

Memberi Danantara Senjata Lewat UU P2SK
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:30 WIB

Memberi Danantara Senjata Lewat UU P2SK

Revisi UU P2SK menjadi dasar hukum yang memungkinkan Danantara terbitkan surat utang​.                  

Kimia Farma (KAEF) Berupaya Menjaga Kinerja Tetap Positif
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:20 WIB

Kimia Farma (KAEF) Berupaya Menjaga Kinerja Tetap Positif

Salah satu faktor yang berpotensi mengganggu kinerja perusahaan adalah konflik geopolitik yang tak kunjung mereda.

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Dicopot
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:20 WIB

Wakil Menteri Imigrasi Silmy Karim Dicopot

Penetapan Silmy merupakan kelanjutan operasi tangkap tangan (OTT) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat pada 3–4 Juni 2026. ​

Perbaikan Pasokan Untuk Redam Harga Minyakita
| Jumat, 05 Juni 2026 | 05:10 WIB

Perbaikan Pasokan Untuk Redam Harga Minyakita

Pemerintah bersiap mengerek harga eceran tertinggi (HET) Minyakita dalam waktu dekat imbas lonjakan harga CPO.

INDEKS BERITA