Tujuh Tahun Disuspensi, Saham BLTA Kini Hirup Udara Bebas

Kamis, 28 Maret 2019 | 20:39 WIB
Tujuh Tahun Disuspensi, Saham BLTA Kini Hirup Udara Bebas
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah tujuh tahun disuspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia, saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) kini kembali bisa diperdagangkan. Lewat keputusan tertanggal 28 Maret 2019, Adi Ptatomo Aryanto dan Irvan Susandy, keduanya Kepala Divisi di BEI, menandatangani pengumuman yang berisi pencabutan suspensi saham BLTA.

Terhitung sejak pre-opening perdagangan Jumat, 29 Maret 2019, saham BLTA bisa diperdagangkan di seluruh pasar. Asal tahu saja, saham ini mulai dihentikan perdagangannya oleh BEI sejak 25 Januari 2012.

Beberapa hari sebelumnya, manajemen BLTA telah menerbitkan sejumlah keterbukaan informasi. Semisal mengenai penilaian harga efek perusahaan ini.

Lewat pengumuman yang diunggah pada 25 Maret 2019 tersebut, manajemen BLTA menyebutkan nilai pasar wajar sahamnya per 30 September 2018 adalah sebesar Rp 27 per saham. Patokan kurs yang digunakan untuk menentukan harga wajar saham BLTA saat itu adalah Rp 14.929 per dollar AS.

Penilaian harga wajar saham BLTA tersebut dilaksanakan oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan. Sekadar mengingatkan, pada akhir perdagangan tujuh tahun silam, harga saham BLTA ditutup di level Rp 196 per saham.

Hingga akhir 2018, pemegang saham terbesar BLTA dipegang oleh PT Tunggaladhi Baskara dengan kepemilikan sebanyak 22,07%.

BLTA juga mengumumkan mampu membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 5,43 juta. Setahun lalu, BLTA mencatatkan rugi US$ 8,77 juta.

Dari sisi neraca, jumlah aset BLTA di akhir tahun 2018 turun menjadi US$ 71,35 juta dari sebelumnya bernilai US$ 81,65 juta. Adapun ekuitas perusahaan tersebut juga turun menjadi US$ 28,97 juta dari sebelumnya sebesar US$ 32,10 juta.  

Bagikan

Berita Terbaru

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:50 WIB

Bisnis Asuransi Kesehatan Terancam Sepi

Dengan tingginya inflasi medis hingga ancaman fraud, sejumlah perusahaan memilih hengkang dari bisnis asuransi kesehatan.

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:45 WIB

IHSG Balik ke 8.700, Intip Prediksi Untuk Hari Ini (11/12)

IHSG mengakumulasi kenaikan 1,04% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG menguat 22,90%.

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Dapat Jatah PMN Rp 6,68 Triliun, SMF Siap Genjot Pembiayaan KPR FLPP

PMN dapat meningkatkan kontribusi terhadap sektor perumahan dengan mengalirkan dana dari pasar modal. 

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:15 WIB

Tarif Tiket Pesawat di Wilayah Bencana Disorot

Kondisi darurat bencana di Provinsi Aceh mendorong meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi udara.

INDEKS BERITA

Terpopuler