Tujuh Tahun Disuspensi, Saham BLTA Kini Hirup Udara Bebas

Kamis, 28 Maret 2019 | 20:39 WIB
Tujuh Tahun Disuspensi, Saham BLTA Kini Hirup Udara Bebas
[]
Reporter: Yuwono Triatmodjo | Editor: Yuwono Triatmodjo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Setelah tujuh tahun disuspensi oleh PT Bursa Efek Indonesia, saham PT Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA) kini kembali bisa diperdagangkan. Lewat keputusan tertanggal 28 Maret 2019, Adi Ptatomo Aryanto dan Irvan Susandy, keduanya Kepala Divisi di BEI, menandatangani pengumuman yang berisi pencabutan suspensi saham BLTA.

Terhitung sejak pre-opening perdagangan Jumat, 29 Maret 2019, saham BLTA bisa diperdagangkan di seluruh pasar. Asal tahu saja, saham ini mulai dihentikan perdagangannya oleh BEI sejak 25 Januari 2012.

Beberapa hari sebelumnya, manajemen BLTA telah menerbitkan sejumlah keterbukaan informasi. Semisal mengenai penilaian harga efek perusahaan ini.

Lewat pengumuman yang diunggah pada 25 Maret 2019 tersebut, manajemen BLTA menyebutkan nilai pasar wajar sahamnya per 30 September 2018 adalah sebesar Rp 27 per saham. Patokan kurs yang digunakan untuk menentukan harga wajar saham BLTA saat itu adalah Rp 14.929 per dollar AS.

Penilaian harga wajar saham BLTA tersebut dilaksanakan oleh penilai independen dari Kantor Jasa Penilai Publik Jennywati, Kusnanto & Rekan. Sekadar mengingatkan, pada akhir perdagangan tujuh tahun silam, harga saham BLTA ditutup di level Rp 196 per saham.

Hingga akhir 2018, pemegang saham terbesar BLTA dipegang oleh PT Tunggaladhi Baskara dengan kepemilikan sebanyak 22,07%.

BLTA juga mengumumkan mampu membukukan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar US$ 5,43 juta. Setahun lalu, BLTA mencatatkan rugi US$ 8,77 juta.

Dari sisi neraca, jumlah aset BLTA di akhir tahun 2018 turun menjadi US$ 71,35 juta dari sebelumnya bernilai US$ 81,65 juta. Adapun ekuitas perusahaan tersebut juga turun menjadi US$ 28,97 juta dari sebelumnya sebesar US$ 32,10 juta.  

Bagikan

Berita Terbaru

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA
| Rabu, 25 Maret 2026 | 16:58 WIB

Kondisi Geopolitik Ubah Hasrat Investasi & Restrukturisasi Pengusaha Energi dan SDA

Sebanyak 64% responden eksekutif memperkirakan peningkatan restrukturisasi portofolio di industri mereka selama dua tahun ke depan.

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia
| Rabu, 25 Maret 2026 | 15:00 WIB

Credit Rating, Defisit Fiskal dan Prospek Saham-Saham Indonesia

Rasio pajak Indonesia sekitar 11% dari PDB. Jauh lebih rendah dibanding negara maju yang mencapai 20%–30% dan negara berkembang sekitar 15%–20%

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:24 WIB

Insentif Properti Dorong Asuransi, Namun Terbatas

Insentif PPN DTP 100% diperpanjang hingga 2026. Benarkah ini angin segar bagi industri asuransi properti? 

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:22 WIB

Pelepasan 20 Unit Asuransi Tersendat

Upaya spin off terkendala modal dan infrastruktur.                                                   

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah
| Rabu, 25 Maret 2026 | 08:10 WIB

Konsultan Pajak Wajib Setor Data ke Pemerintah

Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 8 Tahun 2026 yang mempertegas UU tentang KUP

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:56 WIB

Strategi Pembangunan Jaya Ancol (PJAA) Bidik 580.000 Pengunjung

Estimasi 580.000 orang merupakan target menyeluruh periode libur Lebaran 2026 yang berlangsung pada 19 Maret - 5 April 2026.

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:45 WIB

Pasokan Gas Hambat Utilisasi Industri Keramik

Asaki menargetkan rata-rta utilitsi industri keramik pada tahun ini mencapai 80%, namun saat ini rat-rata utilisasi hanya 70%-72%.

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:37 WIB

Ada Efisiensi Anggaran, Setoran Pajak Bakal Ikut Tertekan

Efisiensi hingga WFH diperkirakan akan menekan penerimaan pajak dari sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:26 WIB

Efek Mini, Anggaran MBG Juga Perlu Efisiensi

Alokasi anggaran makan bergizi gratis (MBG) pada tahun ini mencapai Rp 335 triliun                  

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua
| Rabu, 25 Maret 2026 | 07:07 WIB

Pemerintah Kebut Proyek Sekolah Rakyat Tahap Kedua

Pembangunan Sekolah Rakyat ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah untuk membangun sumber daya manusia yang unggul.

INDEKS BERITA

Terpopuler