Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan

Kamis, 23 Juni 2022 | 04:30 WIB
Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa kripto hingga kini belum jelas keberadaannya. Padahal, antusiasme masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi masih cukup besar. 

Pergantian posisi Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan memantik harapan percepatan pembentukan bursa kripto. Sejauh ini, transaksi perdagangan aset kripto masih ramai di tengah fluktuasi harga.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, telah menerima jawaban kesiapan calon bursa kripto dan akan cek fisik sistem langsung. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem bursa agar terintegrasi dengan ekosistem lainnya, seperti kliring, kustodian, dan para pedagang. 

Baca Juga: Elon Musk: Saya Tidak Pernah Mengatakan, Orang Harus Berinvestasi di Kripto

Pemerintah juga menunggu calon kliring dan kustodian yang belum final. Tirta menyebut, kustodian yang mendaftar sampai saat ini belum ada perkembangan pemenuhan syarat. "Saat ini, kami tengah ujicoba sistem calon pengurus bursa yang mendaftar. Semoga akhir tahun ini terwujud," ujar Tirta kepada KONTAN. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, pembentukan bursa aset kripto cukup mendesak, terlebih kini jumlah investor semakin banyak. Sehingga butuh otoritas melindungi kepentingan investor dan mengawasi transaksi. 
 
Direktur Centre of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai hal terpenting adalah memastikan platform perdagangan kripto memiliki sistem perlindungan.  Mulai dari standar KYC sampai sistem mengatur perselisihan platform dan investor. 

Terlebih, geliat investasi rentan dibelokkan sebagai aksi kriminal. Semisal, para influencer ataupun selebriti media sosial sering bertindak sebagai penasihat investasi. 

Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo juga mengungkapkan pembentukan bursa kripto pentingnya untuk mencegah investasi bodong, serta edukasi dan literasi investasi. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya segera membenahi dan menegakkan regulasi investasi aset kripto. 

Baca Juga: Harga Kripto Turun, Bisnis Startup Kripto di Indonesia Ikut Terdampak

Bagikan

Berita Terbaru

Prospek BRPT: Energi Terbarukan dan Petrokimia Siap Melejit
| Kamis, 12 Maret 2026 | 04:00 WIB

Prospek BRPT: Energi Terbarukan dan Petrokimia Siap Melejit

Barito Pacific gencar ekspansi di energi terbarukan & petrokimia. Kapasitas produksi diproyeksi naik. Simak potensi keuntungan investasinya

IHSG Bangkit, Unitlink Saham Ikut Terungkit
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:50 WIB

IHSG Bangkit, Unitlink Saham Ikut Terungkit

Unitlink saham mencetak rata-rata imbal sebesar 2,62% month on month (MoM) pada Februari 2026, dan 3,06% jika dilihat sejak awal tahun.

Saham Emiten Ambyar Saat Harga Emas Bersinar
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:44 WIB

Saham Emiten Ambyar Saat Harga Emas Bersinar

Mayoritas saham emiten emas di Bursa Efek Indonesia (BEI) anjlok dalam sepekan terakhir ketika harga logam mulia dalam tren mendaki.

Ada Sepuluh Tol Fungsional Selama Mudik Lebaran
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:20 WIB

Ada Sepuluh Tol Fungsional Selama Mudik Lebaran

Adapun total ruas tol fungsional yang akan dioperasikan mencapai 291,13 kilometer (km) meliputi di Jawa, Sumatra hingga Kalimantan. 

Subsidi Distribusi
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:16 WIB

Subsidi Distribusi

Kita mendukung upaya pemerintah meringankan beban rakyat, tapi sebaiknya kebijakan jangan bersifat kosmetik.

Konvoi Kendaraan Taktis Mulai Terlihat di Monas
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:15 WIB

Konvoi Kendaraan Taktis Mulai Terlihat di Monas

Panglima TNI mengklaim Agus status siaga 1 bertujuan menguji kesiapan personel dan materil TNI dalam mengantisipasi kejadian tertentu.​

Pemerintah Tak Utak-atik APBN Meski Ada Perang
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:15 WIB

Pemerintah Tak Utak-atik APBN Meski Ada Perang

Baru berjalan dua bulan di 2026, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sudah defisit hingga Rp 135,7 triliun. 

​Waspada, Kredit Berisiko di Perbankan Berpotensi Meningkat
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:10 WIB

​Waspada, Kredit Berisiko di Perbankan Berpotensi Meningkat

Pertumbuhan kredit perbankan di awal 2026 diiringi kenaikan rasio kredit berisiko, mendorong bank memperkuat manajemen risiko dan pencadangan.

Ragam Skenario Haji  saat Krisis Timur Tengah
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:05 WIB

Ragam Skenario Haji saat Krisis Timur Tengah

Skenario ibadah haji tahun ini yakni mulai dari melewati jalur alternatif hingga membatalkan keberangkatan.

DPR Tetapkan Pimpinan OJK Hingga Periode 2031
| Kamis, 12 Maret 2026 | 03:05 WIB

DPR Tetapkan Pimpinan OJK Hingga Periode 2031

Komisi XI DPR menetapkan lima pimpinan baru Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga 2031 melalui mekanisme pergantian antarwaktu

INDEKS BERITA

Terpopuler