Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan

Kamis, 23 Juni 2022 | 04:30 WIB
Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa kripto hingga kini belum jelas keberadaannya. Padahal, antusiasme masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi masih cukup besar. 

Pergantian posisi Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan memantik harapan percepatan pembentukan bursa kripto. Sejauh ini, transaksi perdagangan aset kripto masih ramai di tengah fluktuasi harga.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, telah menerima jawaban kesiapan calon bursa kripto dan akan cek fisik sistem langsung. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem bursa agar terintegrasi dengan ekosistem lainnya, seperti kliring, kustodian, dan para pedagang. 

Baca Juga: Elon Musk: Saya Tidak Pernah Mengatakan, Orang Harus Berinvestasi di Kripto

Pemerintah juga menunggu calon kliring dan kustodian yang belum final. Tirta menyebut, kustodian yang mendaftar sampai saat ini belum ada perkembangan pemenuhan syarat. "Saat ini, kami tengah ujicoba sistem calon pengurus bursa yang mendaftar. Semoga akhir tahun ini terwujud," ujar Tirta kepada KONTAN. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, pembentukan bursa aset kripto cukup mendesak, terlebih kini jumlah investor semakin banyak. Sehingga butuh otoritas melindungi kepentingan investor dan mengawasi transaksi. 
 
Direktur Centre of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai hal terpenting adalah memastikan platform perdagangan kripto memiliki sistem perlindungan.  Mulai dari standar KYC sampai sistem mengatur perselisihan platform dan investor. 

Terlebih, geliat investasi rentan dibelokkan sebagai aksi kriminal. Semisal, para influencer ataupun selebriti media sosial sering bertindak sebagai penasihat investasi. 

Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo juga mengungkapkan pembentukan bursa kripto pentingnya untuk mencegah investasi bodong, serta edukasi dan literasi investasi. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya segera membenahi dan menegakkan regulasi investasi aset kripto. 

Baca Juga: Harga Kripto Turun, Bisnis Startup Kripto di Indonesia Ikut Terdampak

Bagikan

Berita Terbaru

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:15 WIB

Waskita Beton Precast (WSBP) Targetkan Kontrak Baru Rp 2,6 Triliun di 2026

Hingga November 2025, segmen precast menjadi kontributor utama kontrak baru dengan total Rp 559 miliar atau sebesar 41,15% dari kontrak baru.

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:13 WIB

Valuasi Murah Saham Superbank Bisa Menekan Saham Perbankan Digital

Memasuki masa penawaran umum saham perdana PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA), sentimen terhadap saham bank digital melemah. ​

Window Dressing 12.12
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:10 WIB

Window Dressing 12.12

Masalahnya, saat dompet cekak seperti sekarang, orang cenderung mengejar diskon lewat paylater, beli sekarang, bayar nanti.

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)
| Kamis, 11 Desember 2025 | 06:00 WIB

Rupiah diproyeksi Masih Tertekan pada Kamis (10/12)

Nilai tukar rupiah di pasar spot melemah 0,07% secara harian ke level Rp 16.688 per dolar AS pada Rabu (10/12/)

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Perlu Aturan Upah Yang Berkelanjutan

Aturan penentuan upah  minimum provinsi (UMP) harus sudah mengikuti keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK).

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:35 WIB

Lahan Pertanian 40.000 Hektare Terdampak Bencana

Dari jumlah tersebut yang tidak bisa mengalami panen adalah seluas hingga 5.000 hektare di tiga provinsi terdampak.

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:20 WIB

Kuota Impor BBM SPBU Swasta Bisa Tetap

Kementerian ESDM kini tengah membahas terkait beberapa opsi untuk pengadaan BBM tahun depan termasuk untuk SPBU swasta.

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:10 WIB

Dana Rehabilitasi Bencana Sumatra Bisa Lebih Besar

Hitungan awal untuk dana rehabilitasi bencana Sumatra yang terjadi di tiga provinsi adalah lebih dari Rp 50 triliun.

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon
| Kamis, 11 Desember 2025 | 05:00 WIB

PTLU Ombilin Bisa Jadi Alternatif PLTU Cirebon

Pemerintah tengah mencari PLTU pengganti PTLU Cirebon-1 yang tidak jadi pensiun lantaran masih dianggap sumber energi krusial.

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO
| Kamis, 11 Desember 2025 | 04:59 WIB

Mitos Kesetaraan dalam Alokasi IPO

Keadilan di pasar tak lahir dari sekedar siapa mendapat berapa, melainkan dari bagaimana peran, beban dan daya tahan ditempatkan proporsional.

INDEKS BERITA

Terpopuler