Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan

Kamis, 23 Juni 2022 | 04:30 WIB
Tunggu Kliring dan Kustodian, Bursa Kripto Belum Bisa Jalan
[]
Reporter: Hikma Dirgantara | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bursa kripto hingga kini belum jelas keberadaannya. Padahal, antusiasme masyarakat terhadap aset kripto sebagai instrumen investasi masih cukup besar. 

Pergantian posisi Menteri Perdagangan dari Muhammad Lutfi kepada Zulkifli Hasan memantik harapan percepatan pembentukan bursa kripto. Sejauh ini, transaksi perdagangan aset kripto masih ramai di tengah fluktuasi harga.

Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti Tirta Karma Senjaya mengungkapkan, telah menerima jawaban kesiapan calon bursa kripto dan akan cek fisik sistem langsung. Ini dilakukan untuk memastikan kesiapan sistem bursa agar terintegrasi dengan ekosistem lainnya, seperti kliring, kustodian, dan para pedagang. 

Baca Juga: Elon Musk: Saya Tidak Pernah Mengatakan, Orang Harus Berinvestasi di Kripto

Pemerintah juga menunggu calon kliring dan kustodian yang belum final. Tirta menyebut, kustodian yang mendaftar sampai saat ini belum ada perkembangan pemenuhan syarat. "Saat ini, kami tengah ujicoba sistem calon pengurus bursa yang mendaftar. Semoga akhir tahun ini terwujud," ujar Tirta kepada KONTAN. 

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Nailul Huda berpendapat, pembentukan bursa aset kripto cukup mendesak, terlebih kini jumlah investor semakin banyak. Sehingga butuh otoritas melindungi kepentingan investor dan mengawasi transaksi. 
 
Direktur Centre of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menilai hal terpenting adalah memastikan platform perdagangan kripto memiliki sistem perlindungan.  Mulai dari standar KYC sampai sistem mengatur perselisihan platform dan investor. 

Terlebih, geliat investasi rentan dibelokkan sebagai aksi kriminal. Semisal, para influencer ataupun selebriti media sosial sering bertindak sebagai penasihat investasi. 

Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka Sutopo Widodo juga mengungkapkan pembentukan bursa kripto pentingnya untuk mencegah investasi bodong, serta edukasi dan literasi investasi. Di sisi lain, pemerintah sebaiknya segera membenahi dan menegakkan regulasi investasi aset kripto. 

Baca Juga: Harga Kripto Turun, Bisnis Startup Kripto di Indonesia Ikut Terdampak

Bagikan

Berita Terbaru

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?
| Kamis, 30 April 2026 | 06:25 WIB

Analisis JPFA: Tekanan Rupiah & SBM, Bisakah Laba Bersih Tetap Kuat?

JPFA hadapi kenaikan biaya produksi SBM dan pelemahan rupiah tahun ini. Namun, model bisnis terintegrasi jadi benteng kuat.

Sadar Data
| Kamis, 30 April 2026 | 06:23 WIB

Sadar Data

Kita mendukung penuh modernisasi sistem perpajakan demi kemandirian fiskal. Namun, jangan sampai mengorbankan keamanan data pribadi.

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat
| Kamis, 30 April 2026 | 06:20 WIB

Manfaat dan Mudarat Proyek Hilirisasi Jumbo Harus Dihitung Cermat

Lonjakan ekspor dari kebijakan hilirisasi tidak otomatis mencerminkan besarnya manfaat ekonomi yang benar-benar dinikmati di dalam negeri.

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs
| Kamis, 30 April 2026 | 06:00 WIB

Rupiah Makin Jeblok: Ini Kekhawatiran Domestik yang Menekan Kurs

Rupiah anjlok ke Rp 17.326 per dolar AS. Kekhawatiran domestik seperti stagnasi ekonomi dan isu Danantara memicu tekanan kuat.

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran
| Kamis, 30 April 2026 | 05:30 WIB

Prabowo Bakal Resmikan 21 RSUD Daerah Pinggiran

RSUD tersebut merupakan bagian dari target total 66 RSUD yang kapasitasnya akan ditingkatkan di periode 2025-2027. 

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya
| Kamis, 30 April 2026 | 05:25 WIB

Kebijakan AS Tekan Industri Panel Surya

Penerapan taif impor 143% panel surya dari Amerika Serikat membuat industri panel surya bisa terancam terhenti.

SPT Seret, Target Pajak Terancam
| Kamis, 30 April 2026 | 05:20 WIB

SPT Seret, Target Pajak Terancam

Pelaporan SPT hingga kini masih jauh di bawah target 15,27 juta wajib pajak yang ditetapkan pemerintah tahun ini​. 

Pemerintah Membenahi Perlintasan Kereta Bermasalah
| Kamis, 30 April 2026 | 05:20 WIB

Pemerintah Membenahi Perlintasan Kereta Bermasalah

Pemerintah bersama KAI bakal menata ulang 1.800 pintu perlintasan serta membangun flyover atau underpass sebagai alternatif permanen perlintasan.

Penambang Masih Abai Pembenahan Lingkungan
| Kamis, 30 April 2026 | 05:15 WIB

Penambang Masih Abai Pembenahan Lingkungan

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan ada 22 pemda yang lalai mengawasi IUP di wilayahnya.

PR Fintech Lending Benahi Penagihan
| Kamis, 30 April 2026 | 05:15 WIB

PR Fintech Lending Benahi Penagihan

Rasio tingkat wanprestasi di atas 90 hari (TWP90) pinjaman daring terus meningkat hingga mendekati batas aman di angka 5%.

INDEKS BERITA

Terpopuler