Uji Efisiensi MBG
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintah yang menyedot anggaran negara dalam jumlah besar. Oleh karenanya, pelaksanaannya tak cukup hanya mengejar jumlah penerima manfaat. Tata kelola, ketepatan sasaran, dan efisiensi anggaran harus menjadi perhatian utama, apalagi ruang fiskal pemerintah semakin terbatas.
Realisasi defisit APBN hingga September 2026 tercatat Rp 319 triliun atau 1,24% terhadap produk domestik bruto (PDB). Pemerintah memperkirakan defisit hingga akhir tahun mencapai sekitar 2,8% PDB. Kondisi ini menegaskan pentingnya pengendalian belanja agar ruang fiskal tetap terjaga.
Klaim Kepala BGN Sudaryono bahwa efisiensi anggaran mencapai Rp 44 triliun dalam 100 hari kepemimpinannya patut dicermati. Dari alokasi Rp 268 triliun, BGN menyebut kebutuhan anggaran 2026 cukup Rp 229 triliun. Sebelumnya, alokasi tersebut juga telah disesuaikan dari rencana awal
Rp 335 triliun. Pembenahan lainnya mencakup perubahan insentif dapur dari Rp 6 juta per dapur per hari menjadi Rp 2.000 per porsi, pembatasan biaya operasional maksimal Rp 3.000 per porsi, penertiban rekening virtual account, hingga pembatalan pengadaan lampu LED senilai Rp 535,3 miliar.
Namun, klaim efisiensi tersebut perlu disertai rincian perhitungan yang transparan. Publik perlu mengetahui berapa anggaran yang benar-benar dikembalikan ke kas negara, berapa belanja yang dibatalkan, dan berapa penghematan operasional yang masih berupa proyeksi.
Efisiensi MBG juga tidak boleh berhenti pada angka penghematan. Tujuan utama program ini adalah memperbaiki pemenuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Pemangkasan harus menyasar pemborosan, bukan mengorbankan kualitas makanan, keamanan pangan, atau ketepatan distribusi.
Di tengah tekanan fiskal, pemerintah juga perlu mengevaluasi belanja administratif kementerian dan lembaga yang kurang produktif. Beban penyesuaian anggaran semestinya tidak hanya bertumpu pada satu program atau mengorbankan belanja yang langsung menyentuh masyarakat.
BGN perlu membuktikan klaim efisiensi Rp 44 triliun melalui data terperinci yang dapat diaudit. Sebab, keberhasilan MBG bukan ditentukan oleh besarnya anggaran yang dipangkas, melainkan oleh manfaat nyata yang dihasilkan dari setiap rupiah uang rakyat.
