Ultimum Remedium Hukum Pidana Pajak

Reporter: Harian Kontan | Editor: Markus Sumartomjon

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyampaian Surat Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada pertengahan Juni lalu menandai bergulirnya pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) (Kompas.com, 22 Juni 2021).

Momentum legislasi ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menegaskan prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana pajak. Prinsip ini menghendaki penggunaan hukum pidana jika upaya penegakan hukum lainnya, dalam hal ini pengenaan sanksi administrasi, tidak dapat digunakan lagi (Hiariej, 2021: 9).