Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris

Jumat, 25 Oktober 2019 | 15:34 WIB
Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris
[ILUSTRASI. ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Para duta besar Uni Eropa bakal mengadakan pertemuan untuk membahas berapa lama perpanjangan Brexit yang akan ditawarkan kepada Inggris. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan bakal mempercepat pemilu nasional demi memecah kebuntuan Brexit. 

Sebagian besar negara Uni Eropa mendukung penundaan Brexit selama tiga bulan, dengan opsi mengakhiri lebih awal jika kesepakatan Brexit berhasil disahkan lebih cepat oleh parlemen. 

Baca Juga: Brexit buntu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jadwalkan pemilu lebih cepat 

Namun, Prancis meminta masa perpanjangan yang lebih pendek terhadap batas waktu 31 Oktober. Sebelumnya, Boris Johnson mengatakan, akan memberi anggota parlemen lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan Brexit jika mereka mendukung pemilu 12 Desember mendatang. 

Pemeritah Inggris sendiri berencana untuk mengajukan pemungutan suara di DPR soal percepatan pemilu di hari Senin, jika Uni Eropa menawarkan penundaan Brexit hingga Januari, seperti yang diharapkan. 

Meski demikian, pemerintah tetap membutuhkan suara yang cukup dari parlemen. Setidaknya, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen untuk menyetujui percepatan pemilu ini. Hal ini belum tentu mulus, mengingat Partai Buruh tak berkomitmen untuk ikut memilih. 

Mengutip BBC, Jumat (25/10), ada laporan bahwa partai ini bakal abstain dalam pemungutan suara. Jadi, peluang pemerintah mendapatkan dukungan yang cukup bisa kembali pupus. 

Baca Juga: Kepolisian Inggris: 39 orang yang tewas di dalam kontainer warga negara China 

Keputusan Uni Eropa tentang berapa lama perpanjangan yang akan ditawarkan akan dibahas dalam pertemuan tertutup di Brussels pada hari ini. 

Marie Lebec, anggota Majelis Nasional Prancis yang mewakili partai En Marche Presiden Emmanuel Macron, mengatakan Prancis hanya akan menyetujui penundaan jika yakin itu perpanjangan ini tanpa maksud apapun.

"Apa yang kami butuhkan dari Inggris benar-benar untuk mengetahui apa yang mereka inginkan," katanya kepada program Today, BBC Radio 4.

Seperti diketahui, Johnson dipaksa oleh undang-undang yang disahkan oleh anggota parlemen mengirim surat ke blok untuk meminta penundaan.

Sebelum mengirim surat pada hari Sabtu, ia telah berulang kali berjanji bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada Halloween. Surat yang dibuat oleh perdana menteri menyerukan Brexit ditunda hingga 31 Januari 2020.

Baca Juga: Rupiah terus menguat di hadapan dolar Amerika 

Koresponden BBC Eropa Kevin Connolly mengatakan sebagian besar negara Uni Eropa siap untuk menyetujui perpanjangan hingga 31 Januari 2020, dengan opsi untuk mengakhiri lebih cepat jika anggota parlemen di Inggris meratifikasi kesepakatan Brexit sebelum tenggat tersebut. 

Dia mengatakan, Uni Eropa berharap keputusan tentang lamanya penundaan akan dibuat pada hari ini, meskipun masih ada kemungkinan keputusan ini bisa ditangguhkan sampai awal minggu depan. Ia menambahkan, Uni Eropa ingin menunggu untuk melihat bagaimana parlemen bereaksi terhadap proposal pemilihan.

Bagikan

Berita Terbaru

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Penjajakan Investasi Danantara di Davos Menuai Atensi

Danantara sudah meneken perjanjian kerjasama investasi dengan Kerajaan Hashemite Yordania serta pembicaraan lebih lanjut dengan Apple.

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Multi Medika (MMIX) Optimalkan Segmen Baby Care

Fokus ke segmen baby care dilakukan perseroan lantaran melihat kontribusinya yang signifikan ke pendapatan perseroan pada 2025.

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:20 WIB

Ada 300 Penambang Belum Ajukan RKAB 2026

Kementerian ESDM mengungkapkan masih terdapat 300 perusahaan tambang, khususnya sektor batubara yang belum mengajukan RKAB.​

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:15 WIB

Pemerintah Buka Opsi Revitalisasi Kilang Dumai

Kapasitas produksi Kilang Minyak Dumai bisa mencapai 270.000 barel per hari untuk menopang produksi minyak dalam negeri.

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:05 WIB

Pembiayaan Haji 2026 Mayoritas Valuta Asing

BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) sudah menyediakan dana Rp 18 triliun-Rp 20 triliun untuk pembiayaan haji tahun ini

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas
| Senin, 26 Januari 2026 | 05:00 WIB

Bali Mulai Menyaring Investasi Asing Berkualitas

Pemprov Bali  memperketat arus investasi asing  mulai Januari 2026 untuk memastikan modal asing yang masuk tidak menggerus usaha lokal.​

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:50 WIB

Fintech Panen Laba, Risiko Tetap Ada

Industri fintech P2P lending cetak laba Rp 2,38 triliun di 2025. Namun, OJK dan AFPI ungkap tantangan besar di baliknya.

Multifinance Agresif Berburu Obligasi
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:40 WIB

Multifinance Agresif Berburu Obligasi

Multifinance hadapi utang Rp33,93 triliun jatuh tempo 2026. Pefindo ungkap alasan di balik penerbitan obligasi masif. Klik untuk tahu dampaknya!

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:30 WIB

Asuransi Syariah Tertekan, Industri Bidik Pemulihan

Kontribusi asuransi syariah anjlok 5% hingga November 2025. Pergeseran produk dan kasus unitlink jadi penyebab utama. Simak detail penurunannya!

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian
| Senin, 26 Januari 2026 | 04:24 WIB

Pengangguran dan Risiko Utama Perekonomian

Pemerintah mendesak untuk mengembangkan revitalisasi industri dan membangun infrastruktur pendukung untuk membuka lapangan kerja baru.

INDEKS BERITA

Terpopuler