Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris

Jumat, 25 Oktober 2019 | 15:34 WIB
Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris
[ILUSTRASI. ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Para duta besar Uni Eropa bakal mengadakan pertemuan untuk membahas berapa lama perpanjangan Brexit yang akan ditawarkan kepada Inggris. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan bakal mempercepat pemilu nasional demi memecah kebuntuan Brexit. 

Sebagian besar negara Uni Eropa mendukung penundaan Brexit selama tiga bulan, dengan opsi mengakhiri lebih awal jika kesepakatan Brexit berhasil disahkan lebih cepat oleh parlemen. 

Baca Juga: Brexit buntu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jadwalkan pemilu lebih cepat 

Namun, Prancis meminta masa perpanjangan yang lebih pendek terhadap batas waktu 31 Oktober. Sebelumnya, Boris Johnson mengatakan, akan memberi anggota parlemen lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan Brexit jika mereka mendukung pemilu 12 Desember mendatang. 

Pemeritah Inggris sendiri berencana untuk mengajukan pemungutan suara di DPR soal percepatan pemilu di hari Senin, jika Uni Eropa menawarkan penundaan Brexit hingga Januari, seperti yang diharapkan. 

Meski demikian, pemerintah tetap membutuhkan suara yang cukup dari parlemen. Setidaknya, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen untuk menyetujui percepatan pemilu ini. Hal ini belum tentu mulus, mengingat Partai Buruh tak berkomitmen untuk ikut memilih. 

Mengutip BBC, Jumat (25/10), ada laporan bahwa partai ini bakal abstain dalam pemungutan suara. Jadi, peluang pemerintah mendapatkan dukungan yang cukup bisa kembali pupus. 

Baca Juga: Kepolisian Inggris: 39 orang yang tewas di dalam kontainer warga negara China 

Keputusan Uni Eropa tentang berapa lama perpanjangan yang akan ditawarkan akan dibahas dalam pertemuan tertutup di Brussels pada hari ini. 

Marie Lebec, anggota Majelis Nasional Prancis yang mewakili partai En Marche Presiden Emmanuel Macron, mengatakan Prancis hanya akan menyetujui penundaan jika yakin itu perpanjangan ini tanpa maksud apapun.

"Apa yang kami butuhkan dari Inggris benar-benar untuk mengetahui apa yang mereka inginkan," katanya kepada program Today, BBC Radio 4.

Seperti diketahui, Johnson dipaksa oleh undang-undang yang disahkan oleh anggota parlemen mengirim surat ke blok untuk meminta penundaan.

Sebelum mengirim surat pada hari Sabtu, ia telah berulang kali berjanji bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada Halloween. Surat yang dibuat oleh perdana menteri menyerukan Brexit ditunda hingga 31 Januari 2020.

Baca Juga: Rupiah terus menguat di hadapan dolar Amerika 

Koresponden BBC Eropa Kevin Connolly mengatakan sebagian besar negara Uni Eropa siap untuk menyetujui perpanjangan hingga 31 Januari 2020, dengan opsi untuk mengakhiri lebih cepat jika anggota parlemen di Inggris meratifikasi kesepakatan Brexit sebelum tenggat tersebut. 

Dia mengatakan, Uni Eropa berharap keputusan tentang lamanya penundaan akan dibuat pada hari ini, meskipun masih ada kemungkinan keputusan ini bisa ditangguhkan sampai awal minggu depan. Ia menambahkan, Uni Eropa ingin menunggu untuk melihat bagaimana parlemen bereaksi terhadap proposal pemilihan.

Bagikan

Berita Terbaru

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:59 WIB

Mengekor Emas, Perak Menuju US$ 100 per troi ons

Harga logam putih ini naik tajam demi mengejar ketertinggalan rasio terhadap emas akibat lonjakan permintaan industri yang masif.

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 22:56 WIB

Strategi Samator Indo Gas Tbk (AGII) Ekspansi Sektor Pasar Gas

Mengupas profil dan strategi bisnis PT Samator Indo Gas Tbk (AGII) untuk menggenjot kinerja pada tahun depan 

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:15 WIB

Penetapan UMP 2026: Pengusaha Teriak, Buruh Menggugat

Serikat pekerja akan menggugat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2026 di DKI Jakarta ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 19:05 WIB

Kewajiban B50 Menjadi Dasar Ekspansi Lahan Baru Kebun Kelapa Sawit

Sawit Watch mencium aroma ekspansi lahan secara massif, di balik ambisi pemerintah membidik implementasi B50 pada pertengahan 2026.

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:41 WIB

Kisah Sukes Danang Setyawan Berbisnis Wedangan

Profil tempat kongkow Jahe Rempah Mbah Tolok, kedai minuman tradisional berbasis jahe asal Kudus, Jawa Tengah.

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 18:10 WIB

Peluang serta Tantangan Bisnis Waralaba Tanpa Gerai Fisik

Peluang utama dari waralaba tanpa outlet terletak pada pengelolaan struktur biaya. Tanpa biaya sewa yang mahal, titik impas bergeser lebih cepat.

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:54 WIB

Pemerintah Cairkan Rapel THR dan Gaji ke-13 Bagi Guru dan ASN di Daerah

Menkeu menetapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) demi menuntaskan pembayaran THR dan gaji ke-13 bagi guru ASN daerah.

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 17:36 WIB

Lonjakan Investor Dorong Perkembangan Bisnis Kustodian Bank

BCA menilai, pertumbuhan asset under custody (AUC) mencerminkan prospek positif bisnis bank kustodian didorong kesadaran masyarakat berinvestasi.

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:10 WIB

MPX Logistics (MPXL) Diversifikasi Bisnis di Tahun Depan

MPXL bakal mengoptimalkan strategi diversifikasi bisnis, termasuk dengan pengembangan angkutan komoditas.

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap
| Sabtu, 27 Desember 2025 | 07:09 WIB

Lanjutkan Pengejaran Pajak Kelas Kakap

Kanwil LTO membidik 35 wajib pajak konglomerat dengan tunggakan Rp 7,52 triliun​                    

INDEKS BERITA

Terpopuler