Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris

Jumat, 25 Oktober 2019 | 15:34 WIB
Uni Eropa Masih Mempertimbangkan Perpanjangan Brexit yang Diminta Inggris
[ILUSTRASI. ]
Reporter: Narita Indrastiti | Editor: Narita Indrastiti

KONTAN.CO.ID - LONDON. Para duta besar Uni Eropa bakal mengadakan pertemuan untuk membahas berapa lama perpanjangan Brexit yang akan ditawarkan kepada Inggris. Hal ini dilakukan setelah Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menyerukan bakal mempercepat pemilu nasional demi memecah kebuntuan Brexit. 

Sebagian besar negara Uni Eropa mendukung penundaan Brexit selama tiga bulan, dengan opsi mengakhiri lebih awal jika kesepakatan Brexit berhasil disahkan lebih cepat oleh parlemen. 

Baca Juga: Brexit buntu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson jadwalkan pemilu lebih cepat 

Namun, Prancis meminta masa perpanjangan yang lebih pendek terhadap batas waktu 31 Oktober. Sebelumnya, Boris Johnson mengatakan, akan memberi anggota parlemen lebih banyak waktu untuk mempertimbangkan kesepakatan Brexit jika mereka mendukung pemilu 12 Desember mendatang. 

Pemeritah Inggris sendiri berencana untuk mengajukan pemungutan suara di DPR soal percepatan pemilu di hari Senin, jika Uni Eropa menawarkan penundaan Brexit hingga Januari, seperti yang diharapkan. 

Meski demikian, pemerintah tetap membutuhkan suara yang cukup dari parlemen. Setidaknya, dibutuhkan dukungan dua pertiga anggota parlemen untuk menyetujui percepatan pemilu ini. Hal ini belum tentu mulus, mengingat Partai Buruh tak berkomitmen untuk ikut memilih. 

Mengutip BBC, Jumat (25/10), ada laporan bahwa partai ini bakal abstain dalam pemungutan suara. Jadi, peluang pemerintah mendapatkan dukungan yang cukup bisa kembali pupus. 

Baca Juga: Kepolisian Inggris: 39 orang yang tewas di dalam kontainer warga negara China 

Keputusan Uni Eropa tentang berapa lama perpanjangan yang akan ditawarkan akan dibahas dalam pertemuan tertutup di Brussels pada hari ini. 

Marie Lebec, anggota Majelis Nasional Prancis yang mewakili partai En Marche Presiden Emmanuel Macron, mengatakan Prancis hanya akan menyetujui penundaan jika yakin itu perpanjangan ini tanpa maksud apapun.

"Apa yang kami butuhkan dari Inggris benar-benar untuk mengetahui apa yang mereka inginkan," katanya kepada program Today, BBC Radio 4.

Seperti diketahui, Johnson dipaksa oleh undang-undang yang disahkan oleh anggota parlemen mengirim surat ke blok untuk meminta penundaan.

Sebelum mengirim surat pada hari Sabtu, ia telah berulang kali berjanji bahwa Inggris akan meninggalkan Uni Eropa pada Halloween. Surat yang dibuat oleh perdana menteri menyerukan Brexit ditunda hingga 31 Januari 2020.

Baca Juga: Rupiah terus menguat di hadapan dolar Amerika 

Koresponden BBC Eropa Kevin Connolly mengatakan sebagian besar negara Uni Eropa siap untuk menyetujui perpanjangan hingga 31 Januari 2020, dengan opsi untuk mengakhiri lebih cepat jika anggota parlemen di Inggris meratifikasi kesepakatan Brexit sebelum tenggat tersebut. 

Dia mengatakan, Uni Eropa berharap keputusan tentang lamanya penundaan akan dibuat pada hari ini, meskipun masih ada kemungkinan keputusan ini bisa ditangguhkan sampai awal minggu depan. Ia menambahkan, Uni Eropa ingin menunggu untuk melihat bagaimana parlemen bereaksi terhadap proposal pemilihan.

Bagikan

Berita Terbaru

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas
| Kamis, 02 April 2026 | 05:30 WIB

Asuransi Belum Prioritaskan Investasi di Emas

Data OJK mengejutkan: hanya 0,0005% dana asuransi di emas. Alasan di balik keputusan ini akan mengubah pandangan Anda.

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah
| Kamis, 02 April 2026 | 05:25 WIB

Pemerintah Godok Aturan Rusun Kelas Menengah

Pemerintah bersama Danantara berkolaborasi membangun rusun kelas menengah salah satunya di Tanah Abang dan Senen.

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama
| Kamis, 02 April 2026 | 05:15 WIB

Indonesia dan Korsel Teken 10 Kerja Sama

Korea Selatan membuka peluang kerjasama investasi dengan Indonesia melalui Danantara di berbagai bidang.

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH
| Kamis, 02 April 2026 | 05:10 WIB

Produktivitas dan Upah Terjaga Meski Kerja WFH

Pemerintah menerapkan kebijakan bekerja di tempat tinggal alias WFH bagi pekerja swasta, BUMN dan BUMD.

Arah Inflasi Tergantung Kebijakan Energi
| Kamis, 02 April 2026 | 05:05 WIB

Arah Inflasi Tergantung Kebijakan Energi

Inflasi tahunan Maret tercatat sebesar 3,48%, lebih rendah dari  bulan sebelumnya yang mencapai 4,76%

IHSG Melonjak 1,93% Setelah 4 Hari Merana, Intip Prediksi Arah Hari Ini (2/4)
| Kamis, 02 April 2026 | 05:00 WIB

IHSG Melonjak 1,93% Setelah 4 Hari Merana, Intip Prediksi Arah Hari Ini (2/4)

Meski naik sehari, IHSG masih tercatat turun 1,61% dalam sepekan terakhir. Sedangkan sejak awal tahun, IHSG juga masih melemah 16,91%.​

Klaim Kesehatan Mulai Terkendali
| Kamis, 02 April 2026 | 05:00 WIB

Klaim Kesehatan Mulai Terkendali

Rasio klaim asuransi masih di atas ambang sehat. Ketahui risiko terbaru yang bisa mengancam keberlanjutan produk Anda. 

Manufaktur Tertekan, Industri Butuh Dukungan
| Kamis, 02 April 2026 | 04:55 WIB

Manufaktur Tertekan, Industri Butuh Dukungan

PMI Manufaktur Indonesia Maret 2026 turun ke level 50,1 berdasarkan survei S&P Global               

Menyoal Perpres Protokol Perubahan IJEPA
| Kamis, 02 April 2026 | 04:51 WIB

Menyoal Perpres Protokol Perubahan IJEPA

Bagi petani dan kelompok tani, Protokol Perubahan IJEPA merupakan peluang ekonomi karena membuka jalan baru.

Bayang-Bayang Tekanan Fiskal Belum Mereda
| Kamis, 02 April 2026 | 04:35 WIB

Bayang-Bayang Tekanan Fiskal Belum Mereda

Menkeu Purbaya memperkirakan tambahan anggaran subsidi sebesar Rp 90 hingga Rp 100 triliun dalam rangka menahan harga BBM

INDEKS BERITA