Untuk Integrasi Layanan Publik, Kementerian & Lembaga Dilarang Bikin Aplikasi Baru
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) menegaskan bahwa kementerian/lembaga (K/L) saat ini dilarang mengajukan anggaran untuk membuat aplikasi baru.
Larangan tersebut dilakukan seiring dengan upaya pemerintah yang akan mengintegrasikan berbagai aplikasi untuk efisiensi layanan publik. "Sekarang ini rakyat masih rumit untuk mengakses berbagai aplikasi," kata Abdullah Azwar Anas, Menteri PAN dan RB, Rabu (21/2).
Ini Artikel Spesial
Agar bisa lanjut membaca sampai tuntas artikel ini, pastikan Anda sudah berlangganan.
Sudah berlangganan? MasukBerlangganan dengan Google
Gratis uji coba 7 hari pertama. Anda dapat menggunakan akun Google sebagai metode pembayaran.
Kontan Digital Premium Access
Business Insight, Epaper Harian + Tabloid, Arsip Epaper 30 Hari
Rp 120.000
Business Insight
Hanya dengan 20rb/bulan Anda bisa mendapatkan berita serta analisis ekonomi bisnis dan investasi pilihan
